Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash;&nbsp;Alkisah di suatu hari, seorang anak mengumpulkan semua selimut dari dalam lemari lalu menata sedemikian rupa di kamarnya. Ujung yang satu diikatkan ke jendela, ujung yang satu dikaitkan ke tiang lampu, dan ujung-ujung lainnya disangkutkan sembarangan begitu saja kemana-mana. Kain-kain selimut yang lain saling tumpang tindih dan diikatkan ke sana kemari. Berbagai boneka binatang berjajar di sekelilingnya. Apa yang sedang ia lakukan? Ternyata, saat itu anak tersebut &ldquo;sedang berada&rdquo; di gurun pasir yang luas, berpetualang bersama hewan-hewan yang menjadi kawannya.
Kisah diatas memantik keseriusan ratusan anak-anak yang memadati panggung utama Festival Dongeng Internasional, Sabtu, (4/11). Mereka tampak konsen mendengarkan cerita tersebut sampai usai. Dari situ mereka mulai membayangkan kondisi sesuai yang mereka dengarkan. Kemampuan anak-anak berimajinasi adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dengan berimajinasi, setiap anak akan terus menumbuhkan kemerdekaan belajar. Dongeng atau cerita bisa &ldquo;membawa&rdquo; anak ke mana saja. Dari situ imajinasi berkembang.&nbsp;&nbsp;Kemampuan berimajinasi adalah cara mengembangkan kreativitas anak dan mendorongnya untuk belajar efektif dan menjadi cerdas di masa depan. Festival Dongeng Internasional Indonesia (FDII) 2017 adalah salah satu cara mengkampanyekan kegiatan mendongeng berbagai penjuru Indonesia.
FDII 2017 mengangkat tema &lsquo;Cerita Ajaib&rsquo;. &ldquo;Dari cerita-cerita ajaib, kami berharap anak-anak Indonesia akan mampu berimajinasi seluas-luasnya dan mengembangkan kreativitasnya. Disinilah peran orang tua dan guru untuk menunjukkan keajaiban sebuah cerita kepada anak-anaknya,&rdquo; ujar Ariyo Zidni, Direktur FDII dan pendiri komunitas Ayo Dongeng Indonesia. FDII menampilkan para pendongeng nasional dan internasional, seperti Ariyo Zidni dan Rona Mentari (Indonesia), Kiran Shah (Singapura), Seung Ah Kim (Korea Selatan), Craig Jenkins (Inggris), Tanya Batt (Selandia Baru), dan Uncle Fat (Taiwan).
Perpustakaan Nasional melalui Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Woro Titi Haryati, memberikan apresiasi terhadap event FDII 2017. Perpustakaan Nasional sangat terbuka bagi seluruh pengembangan literasi, termasuk didalamnya kegiatan mendongeng. Budaya tutur menjadi budaya yang melekat di Indonesia. Budaya orang tua menceritakan sebuah cerita pada anak-anaknya menjelang tidur adalah suatu hal yang jamak walaupun intensitasnya sudah banyak berkurang. &ldquo;Cerita-cerita rakyat yang sarat dengan pesan baik menjadi interaksi yang dahsyat antar generasi sejak nenek moyang,&rdquo; ujarnya.
Lewat dongeng, pesan-pesan bijak orang tua melekat pada anak-anak sebagai generasi penerus. Anak-anak dapat belajar tentang nilai-nilai kejujuran, rendah hati, rasa empati, sikap tolong menolong, dan nilai-nilai baik lainnya. Dongeng membantu dapat membantu anak untuk berimajinasi. Imajinasi sangat penting bagi perkembangan daya pikir anak. Imajinasi akan membantu anak untuk berpikir kreatif dalam menghadapi dan merencanakan penyelesaian masalah yang dihadapi. Pada saat mendengarkan dongeng, pikiran anak akan terangsang untuk menggambarkan situasi seperti yang ia dengar. Kosa kata yang didengar akan memperkaya tabungan kata yang dimiliki dan membantu anak-anak mudah mengekspresikan perasaaan atau apapun yang dipikirkan. &ldquo;Hasilnya, anak akan lebih terampil berkomunikasi secara lisan dengan orang di sekitarnya,&rdquo; tambah Deputi II Perpusnas.
Pada kesempatan yang sama, komunitas Ayo Dongeng Indonesia memberikan &ldquo;Penghargaan Dongeng Indonesia&rdquo; kepada (alm) Wachidus Sururi atau dikenal dengan Kak Wees atas idenya mendirikan Rumah Dongeng, dan (alm) Ki Ledjar Subroto atau dikenal dengan Mbah Ledjar yang mempopulerkan Dongeng Wayang Kancil.
Reportase : Hartoyo Darmawan

FDII 2017 : Merangsang Minat Baca Anak Lewat Dongeng

Pangkalpinang, Bangka Belitung - Perpustakaan harus mampu menjadi tempat mencari informasi dan membantu pemecahan persoalan yang ada di masyarakat. Di era saat ini, perpustakaan harus mengubah pendekatannya dalam menjangkau masyarakat yakni dengan menjadi ruang publik yang terbuka bagi setiap individu untuk berkreasi, melakukan inovasi, atau mendapatkan inspirasi dari layanan, koleksi dan pengetahuan yang ada di perpustakaan. Karenanya, perpustakaan harus menyediakan akses seluas-luasnya kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Joko Santoso saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, pada Kamis (3/5).
â€œDulu, perpustakaan cenderung bekerja bagaimana mengumpulkan koleksi sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya adalah, ketika koleksi banyak, bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya kalau masyarakat tidak berkunjung ke sana?,â€ ujar Joko kepada 130 peserta yang menghadiri sosialisasi. Menurut Joko, Bangka Belitung memiliki tantangan dalam memberikan akses layanan perpustakaan ke masyarakatnya yang tersebar di 450 pulau. Kondisi geografis yang tersebar itu, kata Joko, tidak bisa diselesaikan menggunakan pendekatan konvensional.
â€œKepemilikan telepon genggam dua kali lipat lebih dari jumlah penduduk Indonesia. Saat ini ada 250 juta penduduk Indonesia. Saya pikir ini satu potensi yang luar biasa. Nah kita harus menggunakan pendekatan digital. Dengan demikian statistik kunjungan ada dua yakni statistik kunjungan secara onsite dan virtual. Secara virtual, orang bisa mengakses perpustakaan meskipun secara fisik perpustakaannya sudah tutup karena jam bukanya karena sesuai jam kerja,â€ tuturnya.
Salah satu hal pokok di PP No. 24 Tahun 2014 adalah penghargaan pembudayaan kegemaran membaca. Berkaitan dengan hal ini, kata Joko, pemerintah akan memasukkan perpustakaan dalam Program Prioritas Nasional. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. â€œTiga Prioritas Nasional di 2019 yang berkaitan dengan daerah adalah literasi informasi terapan dan inklusif, pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, dan pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rofiko H Mukmin menyatakan tengah mengkaji literasi sejarah mengenai masa pengasingan Proklamator Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta, di Muntok, Bangka Barat. Rofiko menyebut masa pengasingan ini perlu digali untuk menjelaskan mengapa dua tokoh proklamasi ini diasingkan pada masa revolusi kemerdekaan pasca Agresi Militer Belanda 2 pada 18 Desember 1948.Â Menurutnya, sejarah mengenai masa pengasingan ini merupakan konten lokal yang bila dilihat secara luas, bermanfaat untuk literasi secara nasional.
Sosialisasi menghadirkan narasumber Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Supriyanto dengan moderator Kepala Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rohayani. Dalam paparannya, Supriyanto mendorong pengelola perpustakaan agar memahami setiap pasal yang ada di UU No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014. Sehingga perpustakaan dapat berfungsi dengan maksimal. â€œKarena Konstitusi di pasal 28F mengamanatkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan informasi,â€ jelasnya.
Supriyanto juga mendorong perpustakaan yang ada di Bangka Belitung agar memanfaatkan repositori perpustakaan di Indonesia melalui Indonesia One Search agar koleksi yang dimiliki setiap perpustakaan bersifat kolektif terintegrasi. â€œAgar semua koleksi yang banyak itu bisa link and match,â€ pungkasnya.
Peserta kegiatan ini berjumlah 130 orang yang terdiri dari perwakilan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (PD IPI), Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Â Reportase: Hanna Meinita
.
Â 
Â 
Â

Jadikan Perpustakaan Sebagai Tempat untuk Berinovasi

Jakarta- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar Sosialisasi Perpajakan untuk seluruh pegawainya. Kegiatan yang mengangkat tema â€œ"Hak dan Kewajiban Perpajakan atas Pegawai Negeri Sipil Perpustakaan Nasional RIâ€ ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawainya atas hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, Kamis (27/8).
Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti menyebutkan setiap tahunnya kontribusi pegawainya membayar pajak penghasilan kepada kas negara mencapai lebih dari 3 milyar rupiah. â€œPajak itu penting untuk membiayai semua pengeluaran negara antara lain untuk pembangunan negara, pembayaran utang negara gaji atau dan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya kita sebagai pribadi harus patuh dan taat membayar pajak karena pajak merupakan kontribusi wajib,â€ tuturnya dalam kegiatan yang digelar secara daring tersebut.
PNS di Perpustakaan Nasional, diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) guna melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak kemudian menghitung, membayar, melapor pajak penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Kewajiban ini diatur salah satunya dalam UUD Nomor 36 Tahun 2008 s.t.d.d UU Nomor 11 Tahun 2020.Maka dari itu Woro berharap melalui sosialisasi ini seluruh pegawai Perpusnas yang terdaftar sebagai wajib pajak dengan kesadaran penuh kita akan taat membayar pajak.
Penyuluh Pajak Ahli Madya, Direktorat Jenderal Perpajakan, Kementerian Keuangan, Yudha Wijaya mengapresiasi kegiatan tersebut. â€œLuar biasa sekali, cara mendukung Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh ternyata adalah mengenakan kembali mengenalkan kembali tentang hak dan kewajiban perpajakan kepada pegawai,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut Yudha mengatakan bahwa pajak mendukung pemerintahan dalam menyelenggarakan dan memberikan layanan kepada publik mulai dari fungsi edukasi, fungsi sosial, fungsi kesehatan masyarakat, fungsi keamanan ketertiban dan masih banyak lainnya. Yudha juga mengungkapkan di Indonesia setiap tahunnya kontribusi pajak terhadap APBN mencapai 70-80%.
â€œSelain memiliki kewajiban, perlu juga memahami hak-hak kita sebagai wajib pajak. Pada dasarnya hak selaku wajib pajak adalah untuk mengetahui kewajiban mereka. Misalnya mendapatkan pelayanan konsultasi baik di kantor secara langsung maupun melalui telepon dan lain sebagainya. Wajib pajak juga punya hak untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi atau bahkan penghapusan sanksi apabila terkena denda,â€ jelasnya.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso menegaskan membayar pajak itu adalah bukan hanya merupakan kewajiban tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
â€œIndonesia sebagai negara berkembang masih membutuhkan banyak dana untuk pembangunan. Di mana pajak adalah salah satu sumber dana yang digunakan Indonesia untuk membangun dan juga menyediakan infrastruktur, Oleh karena itu warga negara yang taat pajak merupakan warga yang bijak, â€œ pungkasnya.
Reportase: Eka Purniawati

Perpusnas Gelar Sosialisasi Perpajakan Bagi Pegawainya

Banda Aceh,- Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) memberikan dukungan pada upaya Arsip Nasional (ANRI) membangun Pusat Studi Arsip Kebencanaan di Aceh dalam rangka memberikan sarana edukasi masyarakat terkait literasi kebencanaan.
Posisi Indonesia sebagai salah satu negara rawan bencana mengharuskan Indonesia bersiap diri dalam menghadapi berbagai bencana yang bisa muncul kapan saja. Salah satu dilakukan dengan membangun budaya literasi masyarakat tentang kebencanaan.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan upaya yang digagas oleh ANRI untuk membangun pusat studi arsip kebencanaan ini mendorong berbagai pihak untuk dapat menyiapkan berbagai referensi pengetahuan terkait bencana. Selain itu juga sebagai jalan menjelaskan kepada masyarakat tentang gejala bencana yang bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh dunia.
â€œDi perpustakaan nasional banyak sekali naskah yang menjelaskan tentang kebencanaan ini. Yang paling penting bagaimana masyarakat dapat mendapatkan pelajaran serta edukasi tentang gejala bencana alam khususnya,â€ ungkapnya pada Seminar Nasional â€œMenuju Pusat Studi Arsip Kebencanaan Duniaâ€, Jumat (22/10/2021) yang digelar secara hybrid.
Menurut Syarif Bando di Perpusnas sendiri bahan Pustaka terkait kebencanaan terdiri dari berbagai macam mulai dari manuskrip, buku langka, buku elektronik, artikel, dan surat kabar. Contohnya Naskah Bugis (Kutika), Naskah Melayu, Naskah Jawa (Palilindon, Pararaton, Babad Momana dan Sengkala) yang berisi cerita bencana di masa lalu.
Lebih lanjut Syarif Bando menuturkan yang paling penting dalam upaya menyadarkan masyarakat tentang kesadaran bencana adalah bagaimana setiap kejadian terkait bencana ditulis atau dibukukan.
â€œPenulisan terus dilakukan dari gejala-gejala alam yang terjadi sehingga menambah banyak referensi. Karena masih sulit menemui buku-buku yang memang berkualitas di bidang itu. Di mana secara itu berkaitan dengan kemampuan bangsa kita untuk mempersiapkan peralatan terkait pengendalian berbagai bencana yang mungkin timbul,â€ pungkasnya.
Kepala ANRI Imam Gunarto peresmian Pusat Studi Kebencanaan di Aceh sengaja melibatkan berbagai pihak seperti Perpusnas, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Universitas Syiah Kuala (USK), serta Pemerintah Daerah Aceh agar menjadi tanggung jawab bersama.
â€œArsipnya sudah ada, sumbernya sudah ada, dukungan politik sudah ada, biaya sudah ada, peralatan sudah ada, gedung sudah ada. Selanjutnya apa? Yaitu untuk membangun kesadaran bersama di seluruh dunia,â€ tegas Imam.
Imam berharap hadirnya Pusat Studi Kebencanaan ini akan memberikan banyak dampak pada beberapa sektor seperti sosial dan pariwisata dengan banyaknya orang yang akan datang untuk belajar tentang kebencanaan. â€œKarena kita bangsa yang mudah lupa, pusat studi ini merupakan suatu upaya memperpanjang ingatan kita tentang kebencanaan,â€ pungkas Imam.
Di sisi lain, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana yang pada masa munculnya bencana Tsunami Aceh Tahun 2004 silam menjadi Koordinator penyusunan cetak biru Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias menceritakan pengalaman terkait penyelamatan arsip di kala itu.
â€œSaya saat itu juga membantu ANRI menyelamatkan arsip-arsip yang terkena Tsunami. Terutama arsip penting saat itu,â€ ungkap Bima Haria.
Bima Haria mengungkap ide pembangunan Pusat Studi Kebencanaan ini sudah muncul sejak 2005. Menurut Haria masyarakat merupakan pihak yang dinilai perlu menerima informasi terkait kebencanaan agar menjadi paham dan bereaksi secara cepat ketika terjadi bencana.
â€œPusat Studi Kebencanaan itu tidak bersifat materi statis tapi justru yang dinamis. Yang bisa dimengerti, diakses, dan dipelajari orang seluruh dunia. Jadi tidak hanya arsip statis tapi juga arsip digital yang bisa diakses,â€ imbuhnya.
Lebih jauh Bima Haria menyebutkan bahwa sebagai negara rawan bencana Indonesia masih kurang memberikan respons terkait kesiapan menghadapi bencana. Pusat studi ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan sarana literasi masyarakat tentang hidup di kawasan rawan bencana.
Rektor USK Samsul Riza yang juga hadir menjadi narasumber mengatakan kesiapan USK mendukung untuk melestarikan arsip-arsip terutama terkait kebencanaan.
â€œKami siap berkontribusi dan berkolaborasi dalam upaya pusat studi ini terus dapat berkiprah sehingga perlu penelitian lanjutan. Tidak hanya terkait tsunami tapi juga bagaimana penanganan pandemi di Aceh misalnya bisa ada juga di pusat studi. Ataupun juga kejadian lain yang langka,â€ pungkas Samsul.
Sebelumnya, Pusat Studi Kebencanaan telah diresmikan pada Kamis (21/10/2021) di Balai Arsip Statis dan Tsunami ANRI di Bakoi, Banda Aceh.
Â 
Reporter: Eka Purniawati

Perpusnas Dukung Pembangunan Pusat Studi Arsip Kebencanaan Untuk Literasi Kebencanaan

Jakarta, 1 September 2021-Peningkatan budaya literasi merupakan salah satu kunci membawa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu cara yang dilakukan adalah sinergitas antarlembaga.
Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk mendukung kebangkitan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar memiliki daya saing, produktif, dan memajukan budaya literasi di Indonesia. Kerja sama di antara dua institusi pemerintah tersebut dijalin dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, secara virtual.
Syarif Bando menyatakan nota kesepahaman memiliki tujuan pemanfaatan akses informasi dalam peningkatan literasi bidang perkoperasian, UMKM, serta kewirausahaan melalui perpustakaan. â€œPenandatanganan ini akan memberikan ruang lebih dalam pemanfaatan perpustakaan secara luas terutama kepada masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang koperasi, UMKM, dan kewirausahaan,â€ tuturnya di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Rabu (1/9/2021).
Peningkatan produktivitas dalam negeri dapat dimulai dari UMKM. Syarif Bando menambahkan, UMKM dapat melakukannya dengan menguasai keahlian yang didapat dari buku ilmu terapan dan usaha mikro. Buku-buku ini mesti tersedia dalam bentuk tercetak maupun digital.
â€œBuku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, bisa dimasukkan dalam aplikasi buku digital milik Perpusnas yaitu iPusnas, sehingga bisa menjangkau seluruh masyarakat terutama generasi muda yang sangat familiar dengan dunia digital,â€ terangnya.
Teten Masduki menyatakan literasi adalah hal yang sentral bagi pelaku koperasi dan UMKM. Apalagi, mayoritas pelaku usaha di Indonesia ialah UMKM.
â€œSebanyak 99,9 persen dari pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Kreativitas, inovasi, hingga edukasi menjadi faktor kunci bagi para pelaku UMKM untuk terus bertahan dan beradaptasi dengan segala situasi,â€ ujarnya.
Dia menambahkan, kerja sama ini merupakan upaya revitalisasi perpustakaan di lingkungan Kemenkop dan UKM. Harapannya, kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas perpustakaan. â€œKerja sama ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, pengembangan teknologi dan informasi serta infrastruktur untuk menjadikan perpustakaan lebih adaptif, modern, dan digital di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM,â€ pungkasnya.
Secara rinci, ruang lingkup Nota Kesepahaman mencakup tujuh kegiatan yaitu pengembangan sumber daya manusia, sumber daya perpustakaan dan kepustakawanan terkait literasi perkoperasian, UMKM dan kewirausahaan; pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bidang perpustakaan, kepustakawanan dan literasi perkoperasian, UMKM dan kewirausahaan; pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repository digital Indonesia One Search (IOS); peningkatan kualitas perpustakaan melalui optimalisasi (penyediaan, pertukaran, penyebarluasan) dan pemanfaatan bersama sumber-sumber informasi dan koleksi di bidang perpustakaan, perkoperasian, UKM dan kewirausahaan; penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR); perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional; dan penguatan Gerakan Nasional Gemar Membaca dan literasi Serta jurnal ilmiah bidang perkoperasian, UKM dan kewirausahaan untuk kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Anastasia Linawati

Kolaborasi Perpusnas dan Kementerian Koperasi dan UKM Tingkatkan Literasi Perkoperasian dan UMKM

Jember, Jawa Timur- Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) mendorong Kab. Jember menjadi bagian Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam upaya peningkatan Indeks Literasi Masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Deni Kurniadi. Menurut Deni, pendidikan dan literasi adalah bagian dari pembangunan manusia yang dapat membuka jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat.
â€œSaat ini Kab. Jember belum menjadi bagian dari Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Kami mendorong segera agar Jember dapat segera bergabung,â€ ungkapnya pada Webinar Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat yang digelar di Kab. Jember, pada Kamis (28/10/2021).
Transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Lebih lanjut deni menjelaskan rendahnya budaya baca berdampak yang pada rendahnya literasi masyarakat Indonesia harus dipahami secara komprehensif. Peran sisi hulu yaitu hadirnya negara atau pemerintah dalam pembudayaan kegemaran membaca menjadi salah satu faktor penting.
â€œMau tidak mau pemerintah, penerbit, masyarakat, maupun stakeholder lain harus duduk bersama mengatasi permasalahan tersebut agar cita-cita SDM Unggul Indonesia Maju terealisasi,â€ imbuhnya.
Deni menekankan pentingnya bagi siapapun memiliki kemampuan literasi yang baik. Apabila SDM berkualitas dan berdaya saing sudah tercipta, maka itu sudah menjadi garansi bagi roda ekonomi bangsa serta rumusan kebijakan pembangunan nasional di bidang perpustakaan dan literasi.
Bupati Jember, Hendy Siswanto mengakui bahwa saat ini literasi dan gemar membaca belum menjadi bagian dari masyarakat di daerhanya. Bahkan saat ini Kab. Jember menjadi wilayah terbesar penduduk buta aksara di Jawa Timur dengan jumlah 164.000 penduduk buta aksara.
â€œIni menjadi persoalan yang wajib kita selesaikan bersama-sama. Karena begitu pentingnya bahan perpustakaan dan literasi dalam menentukkan kualitas sumber daya manusia,â€ sebutnya.
Hendy menyebutkan keberadaan pondok pesantren di Kab. Jember bisa menjadi salah satu contoh bagi bagaimana gemar membaca dilakukan. Namun sayangnya hal tersebut masih jarang ditemukan di tengah masyarakat umum di daerahnya.
â€œPotensi Kab. Jember sebenernya dari sisi sumber daya manusia dan alam sangat luar biasa. Apalagi ketika bisa dikelola dengan baik dengan pengetahuan yang didapat dari membaca dan berliterasi,â€ imbuh Hendy.
Hendy berharap 13 ribu ASN di Kab. Jember dapat menjadi agen dalam menebarkan budaya literasi di masyarakat yang bisa dimulai dari keluarga. Sebagai bagian dari pelayan masyarakat seluruhnya harus bersinergi agar masyarakat literat bisa segera terwujud.
Anggota Komisi X DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan bahwa literasi merupakan kunci keberhasilan pembangunan seluruh sektor di sebuah negara. Literasi yang kurang baik menyebabkan kurangnya dampak pada output yang dihasilkan sebuah perencanaan dan kebijakan sebuah daerah.
â€œKegiatan semacam ini sangat baik untuk memastikan tujuan pembangunan Indonesia yang menjamin kesejahteraan masyarakat,â€ ungkapnya
Nur mengungkap akan terus berupaya mendukung pembangunan literasi di Kab. Jember dengan melibatkan pihak pemerintah daerah termasuk Bunda Literasi Kab. Jember, Kasih Fajarini yang juga dilantik pada kesempatan yang sama.
Kasih dilantik sebagai Bunda Literasi Kab. Jember Periode 2021-2024. Dalam mengemban tugasnya yang baru, Kasih berharap dapat membina perpustakaan kecamatan dan perpustakaan desa di Kab. Jember.
â€œUpaya ini harus didukung oleh berbagai pihak agar dapat menciptakan generasi berliterasi dan unggul dalam memajukka potensi daerah, harap Kasih.
Perpusnas juga menjalin kerja sama melalui penandatangan Nota Kesepahaman dengan Kab. Blitar dan dua universitas di Kab. Jember yaitu Universitas PGRI Argopuro Jember dan Universitas Islam Jember.
Reporter: Eka Purniawati
Foto: Radhitya Purnama
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

FDII 2017 : Merangsang Minat Baca Anak Lewat Dongeng

Jadikan Perpustakaan Sebagai Tempat untuk Berinovasi

Perpusnas Gelar Sosialisasi Perpajakan Bagi Pegawainya

Perpusnas Dukung Pembangunan Pusat Studi Arsip Kebencanaan Untuk Literasi Kebencanaan

Kolaborasi Perpusnas dan Kementerian Koperasi dan UKM Tingkatkan Literasi Perkoperasian dan UMKM

Perpusnas Dorong Kab. Jember Ikuti Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Kategori (Berita Unit)