Â Salemba, Jakartaâ€”Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi dasar penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
SPIP digunakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pengendalian SPIP dibebankan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan, mulai dari Presiden, menteri, gubernur, bupati dan wali kota.
Unsur SPIP menurut PP No.60 Tahun 2008 meliputi pemantauan, kegiatan pengendalian, penilaian resiko dan lingkungan pengendalian. â€œSemuanya berisikan informasi dan komunikasi,â€ ujar Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Doddy Setiadi saat menjadi narasumber Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa, (10/4). Â 
Maturitas (maturity) artinya dikembangkan penuh (optimal). Konsep maturitas dalam suatu organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Tingkat maturitas penyelenggara SPIP adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008.
Maturitas SPIP memiliki karakteristik dari level 0 (belum ada) hingga level 5 (optimum). â€œModel maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik,â€ tambah Doddy.
Perpustakaan Nasional secara khusus diakui Sekretaris Utama Dedi Junaedi saat ini berada pada level 2 (berkembang). â€œTahun 2017 kita berada pada level 2. Mudah-mudahan di tahun 2018, Perpustakaan Nasional bisa mencapai level 3 atau terdefinisi. Artinya praktik pengendalian yang sudah terdokumentasi dengan baik,â€ ujarnya.
Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh sejumlah tim yang terbagi ke dalam beberapa peran, yakni peran asesor, power asesor, counter part dan responden survai persepsi. Sampel yang diperlukan untuk penilaian maturitas SPIP minimal berjumlah 40 orang.Â  Responden tersebut bisa pejabat struktural dan pegawai non struktural yang mewakili tiap unit kerja di eselon III.
Pengisian kuesioner dijamin kerahasiannya. Semua responden bebas menyatakan persepsinya. Asesor pun tidak dapat melihat jawaban dari tiap responden. Hanya memantau apakah responden telah menyelesaikan pengisian atau belum. Hasil penilaian mandiri dalam aplikasi merupakan nilai maturitas SPIP yang diperoleh setiap kementerian/lembaga dan masing-masing unit kerja.
Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi sistem (level 3) meliputi :
<ol>
<li>Melaksanakan kebijakan dan SOP secara konsisten di semua tingkatan organisasi setelah terlebih dahulu mensosialisasikannya</li>
<li>Mendokumentasikan pengendalian intern secara rapi, terstruktur, rutin, dan konsisten</li>
<li>Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan SPIP, serta mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan alat (tools) pengendalian intern</li>
<li>Melakukan pelatihan SPIP untuk mengembangkan keahlian/pengetahuan pegawai</li>
<li>Memberikan kesempatan kepada staf untuk mengikuti kursus, konferensi, seminar, lokakarya, terkait dengan SPIP</li>
<li>Meningkatkan kesadaran manajeman di semua tingkatan tentang perlunya pengendalian intern sebagai bagian integral dari pelaksanaan kegiatan</li>
<li>Mendorong manajemen untuk melakukan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik</li>
</ol>
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) :  Perpusnas Targetkan Naik ke Level 3 di Akhir 2018  Â 

Jakarta, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengajak penerbit dan produsen karya rekam untukÂ  menyerahkan karyanya baik cetak maupun rekam ke perpustakaan.
Seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS KCKR), tiap penerbit wajib menyerahkan dua eksemplar dari setiap judul Karya cetak kepada perpustakaan Nasional dan satu eksemplar kepada perpustakaan Provinsi tempat domisili penerbit.
Diatur juga bahwa setiap Produsen Karya Rekam yang memublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan satu salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan satu salinan kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili Produsen Karya Rekam.
Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perpusnas Emyati Tangke Lembang mengatakan, meskipun penghimpunan KCKR pada tahun 2020 telah melebihi target Perpusnas yakni sejumlah 420.000 eksemplar. Namun tingkat kepatuhan para pelaksana serah masih belum pada level ideal, yakni berada di angka 39,1 persen.
"Jika angka kepatuhan 1 persen mewakili penghimpunan koleksi KCKR tingkat nasional sejumlah 10.000 eksemplar. Dan jika target kepatuhan dinaikkan menjadi 70 persen, maka seharusnya koleksi KCKR yang terhimpun Perpusnas setidaknya sejumlah 700.000 eksemplar tiap tahunnya," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pendataan KCKR Hasil Penghimpunan Tahun 2020, Selasa (7/9/2021)
Berdasarkan data yang diolah Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, lanjut Emyati, tingkat kepatuhan serah simpan pelaksana serah tertinggi diraih oleh Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 58,7 persen disusul oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai 54,7 persen.
"Sayangnya nilai kepatuhan ini tidak dibarengi oleh banyaknya pelaksana serah yang melaksanakan serah simpan KCKR. Misalnya dari provinsi Kalimantan Barat hanya ada 13 pelaksana serah yang menyimpan koleksinya ke Perpusnas. Provinsi yang memiliki jumlah pelaksana serah tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pelaksana serah yang rendah," paparnya.
Emyati menegaskan, dengan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam secara tidak langsung akan mendukung tersedianya koleksi bahan perpustakaan yang bisa diakses masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurlianti menyampaikan, pasca diberlakukannya UU No. 13 Tahun 2018 pihaknya gencar mengadakan sosialisasi rutin tiap tahun yang diikuti oleh penulis dan penerbit. Bahkan, sebagai bentuk apresiasi pihaknya memberikan piagam untuk pelaksana serah.
"Kami tidak ada anggaran untuk memberikan materi kepada penerbit, tetapi dengan sosialisasi yang secara rutin, kami ingin mereka memberikan secara ikhlas sebagai kewajibannya menyerahkan hasil buku atau karya rekam lainnya. Ini sebagai upaya kami untuk mendorong pelaksana serah menyerahkan karyanya," ungkapnya.
Di Jawa Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi setempat memiliki berbagai inovasi untuk menggugah kesadaran penerbit maupun produsen rekam untuk menyerahkan karyanya. Diantaranya melalui penghargaan kepada penerbit aktif dan peran masyarakat, serta penulisan dan penerbitan buku lokal konten Jawatimuran.
"Ini dilakukan agar kita bersama penulis dan penerbit bersama-sama sadar bahwa KCKR ini penting sehingga penyerahan ke perpustakaan jadi prioritas utama," ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Tiat S. Suwardi.
Sementara itu, di Sulawesi Selatan, Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Yulianto mengatakan tahun ini pihaknya memiliki program kegiatan festival aksara lontaraq untuk menghimpun lokal konten untuk diserahkan ke peropustakaan. â€œKami pun memberikan penghargaan kepada produsen atau penerbit yang aktif dalam bentuk acara bedah buku,â€ terangnya.
Reportase: Wara Merdeka
Â

Perpusnas Ajak Penerbit dan Produsen Karya Rekam Serahkan Karya ke Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, mengukuhkan empat pustakawan ahli utama di Indonesia.
Dalam pengukuhan, para pustakawan ahli utama juga melakukan orasi ilmiah. Empat pustakawan ahli utama yang dikukuhkan adalah Adriati dari Perpusnas, Rochani Nani Rahayu dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Sari Puspita Andriani Sulistyowati dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, serta Tupan dari BRIN.
Syarif Bando menyebut, pustakawan memiliki peran penting dalam mengumpulkan informasi-informasi, kemudian melakukan diseminasi informasi. Namun, menurutnya, diseminasi informasi juga harus ditutorialkan. Sehingga pengetahuan yang ada di dalam koleksi perpustakaan, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya yang tidak mengenyam pendidikan tinggi.
Kemas ulang informasi harus dilakukan dalam bahasa yang mudah dimengerti dan sederhana. Dia menegaskan, transfer ilmu pengetahuan sebagai hal utama yang harus dilakukan perpustakaan dan pustakawan pada masa kini. Untuk mendukung hal tersebut, Syarif Bando memerintahkan jajarannya membangun laman yang memuat peran dan kiprah para pustakawan utama Indonesia untuk memastikan adanya transfer ilmu pengetahuan.
Pada saat ini, menurutnya, persaingan antarbangsa dalam menghasilkan produk dengan teknologi tinggi, semakin kompetitif. Dia mendukung peningkatan produktivitas profesi pustakawan dengan berkolaborasi bersama profesi lainnya, seperti peneliti dan guru besar perguruan tinggi.
â€œApakah dia namanya pustakawan, peneliti, guru besar? Saya tidak mau membatasi, karena ini bukan eranya kompetisi, ini eranya kolaborasi. Mari guru besar, pustakawan peneliti, mari kita sajikan ilmu untuk masyarakat Indonesia maju melalui Perpusnas,â€ jelasnya dalam Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Pustakawan Ahli Utama yang diselenggarakan Perpusnas, di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Senin (6/12/2021).
Dia menegaskan, perpustakaan dan pustakawan harus mengubah paradigma. Saat ini, perpustakaan harus menjangkau masyarakat melalui koleksi yang dimilikinya, bukan masyarakat menjangkau perpustakaan.
Sementara itu, pustakawan ahli utama Nani Rahayu dalam orasi ilmiahnya memaparkan pustakawan berperan dalam pengembangan kemas ulang pengetahuan. Dia mendapati kondisi bahwa informasi tentang hasil penelitian tidak sampai ke masyarakat. Di sinilah peran pustakawan dibutuhkan.
Di BRIN/LIPI, tercatat populasi sekitar 2.000 peneliti dan 20 orang pustakawan tingkat keahlian yang melakukan kemas ulang pengetahuan hasil penelitian. Terdapat 16 bentuk kemasan informasi yang telah dilayankan di BRIN/LIPI di antaranya Fokus Informasi Indonesia, Info Ristek, Info HAKI, Paket Informasi Teknologi, dan sebagainya.
Lulusan Magister Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia ini menekankan, diseminasi kemas ulang informasi berdampak positif bagi peneliti dan pustakawan BRIN/LIPI serta masyarakat luas. â€œDampak diseminasi kemas ulang informasi, LIPI dikenal di kalangan UMKM juga berbagai pemerintah daerah di Indonesia, karena keberadaan kemas ulang pohon industri serta panduan usaha, seri info teknologi, tepat guna,â€ ujarnya.
Kemas ulang informasi diharap dapat dikembangkan dalam bentuk lainnya seperti visualisasi data, komik, permainan, dan lainnya, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Selain itu, peningkatan kompetensi pustakawan juga sangat diperlukan, mengingat mereka menjadi mitra peneliti. â€œAkan lebih mudah beradaptasi apabila pustakawan memiliki latar belakang ilmu tertentu sehingga dapat mengimbangi serta memahami kebutuhan peneliti,â€ ungkapnya.
Dalam orasi ilmiahnya, pustakawan ahli utama Adriati, menjelaskan Perpusnas dapat menjadi pusat copy cataloging. Dia menyebut, copy cataloging merupakan proses pengatalongan dengan mengambil cantuman bibliografi yang ada di perpustakaan lain, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Copy cataloging bermanfaat karena menjadi mengatasi keterbatasan pustakawan di Indonesia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, dalam melakukan pengorganisasian bahan perpustakaan. â€œSelan itu, menghindari duplikasi pekerjaan dalam pengorganisasian bahan perpustakaan, sehingga bahan perpustakaan cepat sampai ke layanan untuk dimanfaatkan oleh pemustaka,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita

Kolaborasi Pustakawan dan Peneliti untuk Transfer Ilmu Pengetahuan

Jakarta - Kelapa merupakan tanaman multimanfaat. Di beberapa negara, kelapa juga sering disebut sebagai pohon kehidupan (tree of life) karena hampir semua bagian dari tanamannya dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando saat menjadi Keynote Speaker di kegiatan Dialog Nasional yang diselenggarakan secara hybrid oleh Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas RI dengan tema â€œMembangun Literasi Kelapa Menuju Kedaulatan Produksi Pangan Dalam Negeriâ€, pada Kamis (20/5/2021).
Dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Bahkan, di zaman kolonial Hindia Belanda, hasil kopra (kelapa kering) dari pohon kelapa sanggup menghasilkan pemasukan bagi mereka sebesar 40% dan dipergunakan untuk keperluan senjata/perang dan pendanaan kerja sama internasional. Predikat â€˜Negeri Nyiur Melambaiâ€™ pun pernah disematkan karena melihat kaya dan potensi dari pohon kelapa.
Akan tetapi, ketenaran tersebut mulai redup bersamaan dengan kondisi hulu perkelapaan di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif International Coconut Community, Jelfina Alouw, sejak 2012 Indonesia tidak lagi memegang predikat sebagai produsen kelapa terbesar di dunia karena digantikan oleh India. Luas kebun kelapa yang dimiliki Indonesia saat ini juga sudah kalah luas dengan yang ada di Filipina.
â€œSelain disebut sebagai pohon kehidupan, kelapa juga dapat dikatakan sebagai hadiah dari Tuhan karena memang banyak sekali yang bisa dihasilkan dan bisa menjadi penopang hidup petani kelapa. Karena kelapa adalah komoditas rakyat yang layak untuk diperhatikan, maka kita semua harus bertanggung jawab dalam memberikan dukung literasi kelapa kepada mereka,â€ ujar Jeflina.Â Â 
Namun karena usia pohon kelapa yang ditanam juga sudah berusia lanjut yakni diatas 50 tahun, hal ini membuat nilai produktivitasnya menurun. Bupati Indragiri Hilir, H.M Wardan mengatakan ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab berkurangnya produksi kelapa di daerahnya, salah satunya adalah hama.
â€œHama kumbang tanduk, monyet, dan tupai adalah hama yang biasa menyerang buah kelapa milik masyarakat,â€ ucapnya.
Adapun upaya yang telah dilakukan di kabupaten yang juga dikenal sebagai negeri seribu parit hamparan kelapa dunia adalah mengaplikasikan konsep trio tata air yang terdiri dari saluran, tanggul, dan pintu klep di perkebunan kelapa.
â€œPohon kelapa adalah pohon kehidupan bagi masyarakat kami dan parit menjadi pusat kesuburan tanah serta alat transportasi bagi buah kelapa di daerah pasang surut seperti Kab. Indragiri Hilir,â€ tambah Wardan.
Sependapat dengan Wardan, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Hairan melanjutkan bahwa di daerahnya untuk perkebunan kelapa sawit sudah dilakukan replanting atau peremajaan oleh pemerintah, sedangkan hal itu belum terjadi untuk perkebunan kelapa dalam.
â€œDi Kab. Tanjung Jabung Barat itu ada 13 kecamatan, kelapa dalam menjadi primadona di 6 kecamatan dan kelapa sawit di 7 kecamatan. Namun, pemerintah baru hanya memberikan bantuan untuk replanting sampai 30 juta per hektar untuk perkebunan kelapa sawit, padahal tidak ada perbedaan antara kelapa sawit dan kelapa dalam. Replanting penting dilakukan untuk menghasilkan kelapa dengan kualitas yang baik agar harga jual menjadi tinggi,â€ jelas Hairan.
Lebih lanjut Ketua Sahabat Kelapa Indonesia, Mawardin Simpala menginformasikan bahwa Indonesia ditetapkan krisis kelapa. Food and Agriculture Organization (FAO) sudah mengamati kondisi ini dan secara gamblang mengatakannya pada November 2013. FAO menilai pemerintah tidak memberikan perhatian ataupun inovasi terhadap pengembangan kelapa secara nasional sejak tahun 1990-an, itu tandanya sudah 30 tahun industri kelapa nasional Indonesia terabaikan.
â€œKalau kita bersama-sama mendorong ekonomi kelapa berarti kita juga mendorong ekonomi rakyat dan itu peluangnya sangat besar. Karena jika dibandingkan Filipina yang sudah mengekspor 35 macam produk turunan kelapa, Indonesia saat ini baru mengekspor 14 atau 15 macam, itu tandanya ada selisih sekitar 20-21 macam yang masih bisa kita diversifikasi,â€ ungkap Mawardin.Â 
Maka dari itu, kita harus membangun kembali kesadaran akan pentingnya tanaman kelapa baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Perpusnas dalam hal ini memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan literasi kelapa agar kelapa nasional kembali menjadi komoditas unggulan. Dan diversifikasi literasi kelapa menjadi bagian terpenting dalam program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang terfokus pada desiminasi informasi dan pengetahuan terapan mengenai kelapa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.Â 
Â 
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Dorong Literasi Kelapa Agar Kembali Menjadi Komoditas Unggulan

Banda Aceh- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melakukan penandatangan nota kesepahaman bersama 10 Pemerintah Daerah dan 15 Perguruan Tinggi di Provinsi Aceh pada Kamis, (20/5/2022) di Kota Banda Aceh.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi juga meresmikan gedung layanan perpustakaan Kota Banda Aceh yang dibangun dengan bantuan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus subbidang perpustakaan.
Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman menyambut baik pelaksanaan acara penandatanganan Nota Â Kesepahaman antara yang dilakukan Perpusnas dengan daerahnya. Selain itu digelarnya kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dan peresmian layanan perpustakaan baru di Kota Banda diyakini akan membawa efek besar pada peningkatan budaya baca di kotanya.
â€œKami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Perpunas di Banda Aceh telah hadir sebuah perpustakaan dan ini akan menjadi perpustakaan yang terbaik di Aceh dan bertaraf nasional. Nantinya tidak hanya mendobrak daya baca, dan akan menumbuhkan ekonomi di sekitarnya, kita akan memanfaatkan perpustakaan ini sebagai destinasi wisata di kota Banda Aceh,â€ ungkapnya.
Tidak hanya, Aminullah mengatakan seluruh kegiatan yang dilakukan hari ini dalam rangka meningkatkan literasi di Kota Banda Aceh. â€œSaya menyambut baik dan saya merasa sangat bahagia acara ini sungguh bermanfaat. Karena boleh dikatakan salah satu sebab Aceh masih belum maju karena barangkali pendidikan yang masih rendah dan daya bacanya juga rendah. Dengan adanya literasi ini akan menumbuhkan daya dobrak untukÂ  memasyarakatkan daya baca di Aceh,â€ imbuhnya.
Di sisi lain Deni mengungkapkan pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi mendorong peran strategis perpustakaan sebagai organisasi publik yang memiliki andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
â€œPelaksanaan Penandatanganan Nota Kesepahaman pada hari ini menjadi bukti nyata eratnya sinergi yang terus dibangun antara Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pembina dengan seluruh jenis perpustakaan di Indonesia. Sehingga perpustakaan semakin aktif sebagai unsur penting dalam penguatan literasi untuk kesejahteraan,â€ sebutnya.
Deni juga mengatakan bahwa upaya membangun kualitas manusia budaya literasi diperlukan sebagai fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. â€œBudaya literasi berkontribusi dalam pengembangan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter,â€ sebutnya.
Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'aduddin Djamal yang juga berkesempatan hadir pada kegiatan tersebut memberikan apresiasi kepada Perpusnas atas upaya peningkatan indeks literasi masyarakat di berbagai daerah khususnya Provinsi Aceh. Dirinya menilai Perpusnas menjadi salah satu mitra Komisi X DPR RI dengan kinerja yang paling baik, meskipun dengan anggaran yang paling kecil.
â€œTerima kasih jajaran Perpusnas sudah membangun Perpustakaan di Banda Aceh. Semoga dengan upaya tersebut bisa meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Banda Aceh,â€ tuturnya. Illiza juga menyebutkan Komisi X akan terus mendorong kemitraan yang sudah terjalin dengan Perpusnas dalam menyediakan dukungan literasi menjadi lebih erat lagi sesuai tujuan Presiden Jokowi mewujudkan manusia unggul.
â€œUntuk memotivasi masyarakat mau baca dan datang ke perpustakaan, mau mencari ilmu, sediakan pojok bacaan di fasilitas masyarakat, berikan akses yang mudah dijangkau masyarakat. Kalau masyarakat cerdas, kotanya juga akan cerdas. Penguatan literasi digital juga harus didukung kebijakan yang berpihak sehingga masyarakat dekat dengan sarana literasi yang baik,â€ pungkasnya.
Pada tahun 2022, Kota Banda Aceh mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp10 Miliar untuk Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota. Selain itu berbagai daerah di Provinsi Aceh juga telah mendapatkan bantuan melalui Perpusnas, sehingga total DAK untuk Provinsi Aceh, telah mencapai lebih dari 21 miliar. Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Prakas Agrestian

Tingkatkan Indeks Literasi, Perpusnas Lakukan Penandatangan Nota Kesepahaman dengan 25 Pemda dan Perguruan Tinggi di Aceh

Maratua, Kabupaten Berau - Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (15/3) di gedung pertemuan Pratasaba Resort, Maratua, Kalimantan Timur. Pada kesempatan tersebut ia mendorong agar perpustakaan dapat memberikan solusi terhadap rendahnya literasi.
Menurut Syarif Bando, Hanya ada dua masalah pokok yang menyebabkan literasi kita rendah. Masalah pertama adalah rasio ketersediaan bahan bacaan dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia. "Indonesia telah menikmati penghakiman dunia berpuluh-puluh tahun, sebagai bangsa yang rendah daya bacanya. Tidak ada yang bisa menjawab, kecuali menyalahkan satu sama lain. Padahal jawabannya cuma satu, satu buku ditunggu 90 orang. Standar Unesco minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahun. Jadi masalahnya cuma satu, kurang bahan bacaan bukan kurang budaya baca." ujarnya.Â Â Â 
Masalah pokok yang kedua adalah rendahnya tingkat inovasi. "Indonesia adalah negara dengan tingkat inovasi yang rendah di dunia, dengan tingkat produksi yang rendah (juga)," tambahnya.
Dua masalah ini dijadikan dasar oleh Presiden untuk merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Â (RPJMN) 2020-2024 yang salah satunya berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). "Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan kecuali meningkatkan kualitas SDM," katanya.
Rendahnya kualitas SDM menyebabkan Indonesia saat ini hanya berperan sebagai penyuplai bahan mentah ke negara maju. Syarif Bando memberi contoh pada komoditas batu bara. "Batu bara senilai 5 miliar dikirim ke tiongkok dan digunakan untuk energi industri elektronik dan otomotif yang jual kembali ke Indonesia dengan nilai 90 miliar," ucapnya.
Karenanya perpustakaan harus terus memperluas aksesnya ke masyarakat untuk menciptakan manusia unggul dengan tingkat literasi tinggi, bukan sekedar literasi baca tulis, tetapi kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat menciptakan barang atau jasa yang berkualitas tinggi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Di Kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, mengakui pentingnya perpustakaan dalam proses pendidikan di keluarganya. Prestasi yang dicapai anak-anaknya, tidak lepas karena kesadarannya membangun perpustakaan di rumah.
Ketika merencanakan membangun rumah, ia dan istrinya sepakat untuk menyediakan ruangan Mushola yang merangkap perpustakaan. â€œJadi di sepanjang dinding Mushola itu buku, saya punya ribuan buku dan alhamdulillah itu menjadi motivasi bagi anak saya (untuk berprestasi)," ucapnya.
Pria yang berpengalaman sebagai pendidik ini selalu membangun iklim yang kondusif untuk membaca bagi anaknya. Hasilnya adalah prestasi akademik yang luar biasa. â€œAnak saya kelas 4 SD sudah membaca novel, waktu kelas 6 SD dia sudah punya facebook dan menghasilkan tulisan-tulisan berkualitas yang dikira sebagai tulisan orang dewasa.Â  Setelah lulus SD, anak saya mendapatkan beasiswa SMP dan SMA di sekolah internasional yang berada di Abu Dhabi, dan sekarang sudah kuliah di Malaysia. Itu karena aspek literasi atau membaca," ujar Hadi bersemangat.
Mengutip Howard Gardner tentang delapan tipe kecerdasan yang meliputi kecerdasan spasial atau visual, kinestetik, linguistik, intrapersonal, interpersonal, logis, musikal, dan naturalistik. Hadi mendorong pendidikan di Indonesia agar dapat mengakomodir berbagai potensi bakat berdasarkan tipe tersebut.
Setiap orang bisa mengakselerasi lebih dari dua tipe kecerdasan tersebut. Karenanya pendidikan baik formal maupun non formal harus dapat menyediakan sarana agar literasi dalam konteks tersebut bisa tumbuh. "Sekolah itu harus ada sarana musik, olah raga, dan guru yang kompeten, sehingga seluruh anak bangsa kita bisa tumbuh dan berkembang dengan tipe kecerdasan yang bermacam-macam," tekannya.
Rakornis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur berlangsung selama 2 hari. Selain Kepala Perpustakaan Nasional, hadir pula Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto, sebagai pembicara. Tema yang diangkat adalah Penguatan Data Kepustakawanan dan Kearsipan dalam rangka Kalimantan Timur Kuat dan Berdaulat. Peserta Rakornis terdiri dari perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah, komunitas, pegiat literasi, serta pengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, dan perguruan tinggi.
Pada Rakornas ini Perpustakaan Nasional juga melakukan nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang kerja sama perpustakaan, peningkatan gerakan membaca, dan gerakan literasi untuk kesejahteraan. Sebelumnya di hari yang sama, Wakil Gubernur Kaltim bersama Kepala Perpusnas juga membuka kegiatan Semarak Literasi di Pulau Maratua dan peresmian Perpustakaan Ka'Entoman.
Reportase: Radhitya Purnama

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) : Perpusnas Targetkan Naik ke Level 3 di Akhir 2018 Â

Perpusnas Ajak Penerbit dan Produsen Karya Rekam Serahkan Karya ke Perpustakaan

Kolaborasi Pustakawan dan Peneliti untuk Transfer Ilmu Pengetahuan

Perpusnas Dorong Literasi Kelapa Agar Kembali Menjadi Komoditas Unggulan

Tingkatkan Indeks Literasi, Perpusnas Lakukan Penandatangan Nota Kesepahaman dengan 25 Pemda dan Perguruan Tinggi di Aceh

Hadir di Rakornis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim, Kepala Perpusnas Dorong Pembangunan Literasi yang Produktif

Kategori (Berita Unit)