Salemba, Jakarta - Memperingati 25 tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca, Perpustakaan Nasional RI mengajak para pustakawan, pegiat literasi, dan para pemangku kepentingan di bidang perpustakaan untuk melayani dan mengabdi kepada masyarakat untuk peningkatan indeks literasi masyarakat Indonesia. Sinergi seluruh elemen masyarakat dibutuhkan demi terwujudnya bangsa yang cerdas, maju, sejahtera, dengan karakter berbudaya baca dan menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian ekonomi, bagi Indonesia Maju.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi menyatakan perpustakaan memiliki andil dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan. Dan hal ini bisa diwujudkan melalui budaya baca yang mendukung terbangunnya cognitive skills dari individu.
Untuk itu, saat ini, Perpusnas berupaya mengubah paradigma perpustakaan sebagai pusat manajemen koleksi menjadi pusat transfer ilmu pengetahuan. Dalam paradigma baru, ujar Deni, perpustakaan berperan sebagai bagian terpenting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perpusnas bergerak menjadi pelopor gerakan literasi untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mendorong perpustakaan di Indonesia untuk memberdayakan masyarakat melalui pendekatan teknologi informasi.
â€œDan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat diyakinkan bahwa akan ada peningkatan kesejahteraan keluar dari kesulitan dengan memiliki ilmu-ilmu tertentu yang sesuai dengan potensi yang ada. Perpustakaan harus bertransformasi sehingga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mengubah kualitas hidupnya ke arah yang lebih baik menuju kesejahteraan,â€ ujar Deni saat memberikan sambutan pada webinar â€œ25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Menuju SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (14/9/2020).
Karenanya peran perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bersama harus ditingkatkan untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga mesti memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat.
Reporter: Hanna Meinita/Josan Kusuma

25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan: Perpustakaan Harus Menjadi Pusat Transfer Ilmu Pengetahuan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Maluku Tengah memerlukan sarana transportasi perpustakaan keliling yang cepat dan memadai, seperti boat atau kapal cepat. Hal tersebut secara khusus disampaikanÂ Â Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Jailani Tomagola, saat melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional pada Kamis, (13/02).
â€œDi lihat dari topografinya, wilayah Kabupaten Maluku Tengah adalah wilayah kepulauan, sehingga untuk menjangkau seluruh masyarakat, diperlukan speed boat atau kapal cepat. Termasuk perpustakaan pun kami menginginkan adaya perpustakaan keliling dengan menggunakan speed boat,â€ tutur Jailani.
Lebih lanjut, Jailani mengatakan, Perpustakaan Nasional sudah memberikan bantuan buku, hanya saja terkendala belum tersalurkan ke seluruh desa. Hal ini dikarenakan adanya wilayah yang sulit dijangkau dengan menggunakan jalur darat, sehingga harus menggunakan transportasi laut.
â€œSelain itu, ketersediaan buku di perpustakaan juga masih kurang,â€ keluhnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Ahmad Ajlan Alwi, bahwa kunjungannya ke Perpustakaan Nasional ini untuk berkoordinasi mengenai pelayanan perpustakaan. Dirinya mengakui jika keberadaan perpustakaan penting untuk mencerdaskan anak bangsa.
â€œKami berharap agar ada sinkronisasi antara Perpustakaan Nasional dengan Dinas Perpustakaan agar program yang ada merata sampai ke pelosok. Sehingga dapat memberikan kontrubusi positif agar wilayah pelosok tidak tertinggal dengan daerah lain,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, terkait pengadaan buku bisa dialokasikan dengan menggunakan dana desa. Karena dana desa saat ini bisa dialokasikan untuk bidang perpustakaan. Dan Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 4,5 milyar untuk pembangunan gedung perpusnas.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Radityo

DPRD Kab. Maluku Tengah Inginkan Bantuan Speed Boat untuk Perpustakaan Keliling

Samarinda, Kaltim â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun meresmikan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kota Samarinda.
Gedung ini dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan Tahun 2021 senilai Rp 10 miliar.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, pemerintah pusat memiliki tugas untuk memfasilitasi infrastruktur dalam mengimplementasikan dan mempercepat terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya dengan pembangunan perpustakaan di Kota Samarinda.
"Kota Samarinda telah disiapkan pemerintah pusat dengan Ibu Kota Negara (IKN) yang sebentar lagi akan beroperasi. Artinya Samarinda harus mempersiapkan diri sebagai pintu gerbangnya Indonesia, menjelaskan kepada dunia tentang kebesaran dan kekayaan Indonesia," katanya, Selasa (20/9/2022).
Menurutnya, hal ini menjadi suatu kesempatan yang luar biasa bagi Samarinda untuk dapat menjadi bagian dari percaturan global. "Tentu saja kesadaran masyarakat harus dibangun agar siap menjadi tuan rumah di negeri yang sangat kaya ini," lanjutnya.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyatakan, saat ini perpustakaan bukan hanya menjadi tempat koleksi buku tetapi menjadi sarana berbagi informasi, tempat berkomunikasi serta wadah interaksi masyarakat dan pegiat literasi.
"Perpustakaan begitu penting dalam rangka tata kelola pembangunan dan pemerintahan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga daya saing kita sebagai bangsa Indonesia makin kompetitif dan mampu ikut dalam persaingan global," ungkapnya.
Lebih lanjut, Andi mengatakan, literasi yang kuat mampu mendorong manusia pada kegiatan produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.
Oleh karena itu, lanjutnya, program perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dicanangkan Perpusnas melalui pengembangan perpustakaan yang mengutamakan program pemberdayaan masyarakat, sangat tepat dijalankan di Samarinda.
"Saya optimis, apabila semua pihak dapat mendukung semua program yang dilaksanakan, maka transformasi perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kegiatan masyarakat, akan menjadi point yang penting dalam mendukung mewujudkan Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban," ungkapnya.
Andi berharap keberadaan perpustakaan di Kota Samarinda dapat menjadi kebanggaan Warga Samarinda bahkan kebanggan masyarakat Indonesia.
Sementara itu, Wakil Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, kurangnya bahan bacaan yang menarik masih menjadi kendala untuk meningkatkan literasi. Seperti halnya di daerah-daerah luar kota Samarinda dan Balikpapan dan daerah pedalaman.
"Ketika kita mengatakan masyarakat Indonesia kurang gemar membaca saya sebetulnya tidak percaya, apalagi kalau dilihat di Samarinda banyak anak-anak yang kreatif. Ternyata bukan saja mereka senang membaca tapi masalah utamanya bahan bacaan yang menarik sangat kurang," kata Hetifah.
Dengan dibangunnya gedung fasilitas layanan perpustakaan Kota Samarinda ini, Hetifah berharap dapat dimanfaatkan oleh anak-anak muda Samarinda dan sekitarnya. "Nantinya perpustakaan ini akan menjadi salah satu destinasi dimana anak-anak muda bukan hanya berkunjung mencari literasi tetapi juga berfoto dengan gedung yang sangat instagramable ini," ungkapnya.
Acara juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus daerah GPMB Kota Samarinda dan pencanangan Gerakan Wakaf Literatur. Dilanjutkan talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Eka P / Radhitya
Â

Kepala Perpusnas Resmikan Gedung Perpustakaan Samarinda

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Salah satu poin penilaian reformasi birokrasi suatu instansi pemerintah adalah tata naskah dinas elektronik. Menyadari pentingnya pengelolaan persuratan secara elektronik, Perpustakaan Nasional meluncurkan aplikasi TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik) bertempat di teater lantai 2 Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Senin (4/2).
Dalam sambutannya Sekretaris Utama Sri Sumekar memaparkan bahwa peluncuran aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari Permen PAN-RB No. 6 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah dan pelatihan telah dimulai sejak September 2018 yang lalu. Peluncuran aplikasi TNDE bertujuan untuk secara efektif dan efisien melakukan perombakan sistem tata naskah dinas, mengelola surat masuk secara elektronik, kemudian mempercepat proses pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan surat menyurat dan pelayanan publik serta mewujudkan birokrasi modern yang efektif dan efisien di lingkungan Perpustakaan Nasional.
â€œUrat nadi hubungan antar lembaga ada pada persuratan. Selalu diawali dengan surat dan pada akhirnya menjadi arsip,â€ ujar Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando. Lebih lanjut Syarif berpesan bahwa tanpa pengelolaan arsip yang baik tidak mungkin suatu lembaga dapat meraih predikat WTP dari hasil audit, dapat menang di pengadilan, dan mendapat penilaian yang baik dari Ombudsman dan DPR. Oleh karena itu, arsip akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, begitu kita mulai berinteraksi dengan birokrasi.
Namun demikian, Syarif memohon agar Arsip Nasional me-review aplikasi yang sudah diluncurkan ini dan Perpustakaan Nasional berkomitmen siap menindaklajuti dengan sebaik-baiknya serta memohon bimbingan dalam hal pembinaan jabatan fungsional di bidang kearsipan karena baru saja mengangkat 7 (tujuh) orang arsiparis untuk pertama kalinya di lingkungan Perpustakaan Nasional.
Deputi Bidang Infomasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI Imam Gunarto mengapresiasi peluncuran aplikasi ini sebagai langkah awal komitmen Perpustakaan Nasional dalam pengelolaan arsip secara profesional. Â 
Peluncuran secara resmi ditandai dengan disposisi surat dari Kepala Perpustakaan Nasional kepada 3 (tiga) pejabat eselon 1 di bawahnya, yaitu Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.
Â 
Reportase : Eka Cahyani/ Fotografer: Arwan Subakti

TNDE, Langkah Awal Wujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan di daerah, komitmen dari pemerintah daerah sangat diperlukan. Hal ini diperkuat oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebut perpustakaan menjadi urusan wajib.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengatakan, masih ada beberapa daerah yang belum membentuk kelembagaan perpustakaan. Bahkan yang sudah membentuk lembagapun masih bersoal pada keterbatasan sarana, prasarana, anggaran dan SDM.
"Meski Perpusnas saat iniÂ  telah memiliki dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan fisik perpustakaan. Namun kami berharap dalam penyusunan APBD, Pemerintah Daerah dapat mengakomodir urusan wajib perpustakaan ini didalamnya," katanya dalam gelar wicara Dukungan dan Tantangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Literasi Masyarakat yang digelar secara hybrid di Aula Lantai 4 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, di Jakarta pada Rabu, (30/6/2022).
Syarif Bando mengatakan, sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah berakibat ada indeks income perkapita Indonesia yang juga rendah, serta indeks kebahagian pun menjadi rendah. Maka perlu adanya peran sisi hulu negara.
"Negara harus hadir melindungi mewakili rakyat pedesaan yang tidak sampai melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi. Maka Perpustakaan hadir sebagai suporting pengajaran untuk mereka yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan," ungkapnya.
Dari buku-buku yang ada di perpustakaan, lanjut syarif, diharapkan dapat meningkatkan skill masyarakat yang bisa diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Sementara itu, Dirjen Pembangunan Desa (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hari Nur Cahya Murni menyampaikan pihaknya selalu mendukung pembangunan literasi dan juga perpustakaan di seluruh Indonesia. Menurutnya ada tiga faktor yang menentukan suksesnya penyelenggaraan urusan perpustakaan di daerah, salah satunya diperlukan komitmen kepala daerah.
Dikatakan, dari hasil Pilkada pada 9 Desember 2020 lalu, terpilih 270 kepala daerah yang bisa diuji komitmennya. Pasalnya, setelah enam bulan kepala daerah ini dilantik, mereka wajib bersama dengan DPRD setempat membuat dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Komitmen dari Kepala Daerah ini diuji sebetulnya apakah mereka memang betul menampatkan perpustakaan sebagai instrumen untuk memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kecerdasan masyarakat. Seharusnya kalau memang iya maka terkait dengan urusan perpustakaan ini menjadi salah satu program unggulan mereka yang tertuang dalam RPJMD," jelasnya.
Selain itu, kapasitas kelembagaan di daerah juga menjadi salah satu faktor dalam suksesnya penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Ditjen Bangda sudah mengeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri pada tahun 2020 kemarin, untuk mendorong pemerintah daerah untuk membentuk kelembagaan perpustakaan. Dan yang terakhir, perlu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya perpustakaan.
"Menyadarkan masyarakat bahwa ada sesuatu yang penting di dalam perpustakaan, itu menjadi tugas kita bersama. Karena literasi bukan hanya sekadar baca tulis dan menghitung, namun tujuan akhirnya untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kesejahteraan," ungkapnya.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Ditjen Bangda Kemendagri Zanariah menambahkan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan ditentukan oleh meningkatkan literasi masyarakat serta bertambahnya tingkat kegemaran membaca masyarakat.
Disebutkan bahwa di tahun 2022 peningkatan indeks literasi secara nasional ditargetkan dengan nilai indeks 13, sedangkan tingkat kegemaran membaca ditargetkan sebesar 63,3.
"Tentunya target nasional ini tidak akan tercapai tanpa kontribusi dan penguatan peran serta dari pemerintah daerah. Oleh karenanya Ditjen Bangda Kemendgari terus mendorong pemerintah daerah untuk terwujudnya budaya literasi, agar sejalan dengan rencana strategis Perpusas serta Program Prioritas Nasional," tambahnya.
Sependapat dengan Kepala Perpusnas, Duta Baca Indonesia Heri Hendrayana mengungkapkan bahwa pentingnya komitmen dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan perpustakaan. Pasalnya di beberapa daerah, ditemukan kurangnya dukungan terhadap komunitas literasi dalam menyelenggarakan program literasi.
"Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah untuk membantu pendanaan mengenai program literasi yang digagas oleh beberapa komunitas literasi. Selain itu dukungan sarana prasarana, seperti koleksi buku di taman baca masyarakat maupun perpustakaan masih kurang variatif," ungkapnya.
Meski begitu, Pria yang akrab disapa Gol A Gong ini juga mengapresiasi Perpustakaan Daerah yang sudah berupaya untuk melakukan terobosan untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. "Misalnya dari segi arsitektur perpustakaan yang modern, sehingga pemustaka bisa lebih betah membaca di dalam perpustakaan," ucapnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Robby

Perpusnas Dorong Pemda Berperan dalam Peningkatan Literasi Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, perpustakaan memiliki peran penting untuk mewujudkan ekosistem digital nasional yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kecerdasan bangsa.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando mengatakan telah menjadi mandatori UUD 1945 untuk menjadikan masyarakat cerdas, sejahtera, bersatu, dan ikut menjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu, perpustakaan sebagai penggerak utama (prime mover) merupakan faktor penting dalam mendukung suksesnya pembangunan di Indonesia.
â€œKalau tidak membaca, itu nanti jadi masalah. Karena belum ada cara instan di seluruh dunia yang mampu menginjeksikan ilmu pengetahuan ke kepala,â€ ucapnya pada kegiatan Seminar dan Musyawarah Nasional Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (Munas FPKI) yang digelar di Ruang Serba Guna Perpusnas Medan Merdeka Selatan, Senin (26/9/2022).
Diperlukan proses transformasi kelembagaan yang memberdayakan masyarakat dan menyelenggarakan layanan prima dengan keunggulan informasi yang bernilai tinggi, bermanfaat secara sosial, dan sekaligus menghasilkan nilai ekonomi. Idealnya perpustakaan, khususnya perpustakaan khusus mampu merespons dan beradaptasi terhadap dinamika lembaga induknya dalam meningkatkan eksistensi dan peran dalam organisasi.
â€œPerpustakaan bukan lagi mengenai satu buku untuk satu orang, tetapi bagaimana merubah masyarakat menjadi produsen,â€ tutur Syarif Bando.
Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi menjelaskan dalam rangka meningkatkan kesiapan perpustakaan dan pustakawan untuk menghadapi tantangan di era digital saat ini, tugas dan fungsi perpustakaan khusus banyak mengalami perubahan seiring dengan perkembangan Internet of Thing (IoT) yang merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan juga perpustakaan.
â€œEra digital dewasa ini telah merubah perilaku pemustaka di dalam perilaku pencarian informasi (information seeking behavior) di perpustakaan. Kunjungan ke perpustakaan tidak lagi menjadi ukuran di dalam kinerja layanan perpustakaan, melainkan kunjungan secara daring,â€ jelas Deni.
Sementara itu, Kepala PUSTAKA Kementerian Pertanian, Gunawan menyampaikan dia sepakat perpustakaan tidak hanya mencerdaskan bangsa namun juga menyejahterakan. Perpustakaan menurutnya harus mampu beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi dan menjadi salah satu penggerak transfer of knowledge. Selain itu, dia juga berpendapat bahwa profesi pustakawan di era digital tetap dibutuhkan.
â€œApa gunanya pustakawan kalau ada Google? Pustakawan tetap harus ada, bukan sebagai lawan tapi harus jadi penyeimbang,â€ ungkap Gunawan.
Pada kesempatan ini, Kepala Pusat Data dan Analisa TEMPO, Priatna menyebutkan 8 (delapan) langkah perluasan peran dan fungsi perpustakaan khusus yang ada di tempatnya bekerja. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain digitalisasi (akses), koalisi, quick wins product, packaging, monitoring, roadmap, menjadi content writer, dan sistem apresiasi.
â€œSetiap lima tahun kami melakukan perencanaan yang visioner ke depan untuk meyakinkan bahwa perpustakaan penting, sekaligus menyajikannya sebagai produk prestise di hadapan direksi karena berhasil merubah yang tadinya cost center menjadi profit center,â€ kisah Priatna.
Di sisi lain, Data and Information Management Services Manager CIFOR, Sufiet Erlita juga membagikan pengalamannya akan perpustakaan khusus di tempatnya. Sufiet menerangkan bahwa CIFOR merupakan institusi penelitian nirlaba yang melakukan penelitian terhadap isu paling menantang terkait hutan dan menejemen lanskap di seluruh dunia. Hal ini membuat CIFOR masuk ke dalam kategori public goods, sehingga dibutuhkan perpustakaan untuk mendesiminasikan hasil penelitian baik melalui digital maupun non-digital kepada masyarakat luas.
â€œTugas perpustakaan tidak hanya sebagai penyelenggara jasa saja tapi juga termasuk dalam organisasi. Kami ingin memastikan bahwa teman-teman yang ada di perpustakaan dianggap partner oleh para peneliti,â€ jelas Sufiet.
Seminar dan Musyawarah Nasional Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (Munas FPKI) ini merupakan yang ke-7 digelar dan mengangkat tema â€œPerluasan Peran dan Fungsi Profesional dan Kelembagaan Khusus di Indonesiaâ€.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Deny Irawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan: Perpustakaan Harus Menjadi Pusat Transfer Ilmu Pengetahuan

DPRD Kab. Maluku Tengah Inginkan Bantuan Speed Boat untuk Perpustakaan Keliling

Kepala Perpusnas Resmikan Gedung Perpustakaan Samarinda

TNDE, Langkah Awal Wujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Perpusnas Dorong Pemda Berperan dalam Peningkatan Literasi Masyarakat

Perpustakaan Berperan Penting Wujudkan Ekosistem Digital Nasional

Kategori (Berita Unit)