Kediri, Jawa Timur-Salah satu warisan budaya bangsa Indonesa pada masa Kerajaan Kediri, adalah maha karya Cerita Panji. Hal ini sesuai dengan pendapat Poerbatjaraka bahwa setting sejarah Kisah Panji adalah berasal pada masa Kerajaan Kadiri di abad ke- 11 Masehi, dan merupakan cerminan dari kisah raja dan ratu Kadiri yang namanya tercantum dalam kakawin Smaradhahana karya Mpu Dharmaja. Cerita Panji telah diabadikan oleh para pujangga menjadi maha karya berupa naskah kuno yang terus dipertahankan dan dijaga kelestariannya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada tahun 2016 naskah Cerita Panji telah diusulkan pada register Memory of The World, sebagai warisan dunia.
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional RI Ofy Sofiana dalam laporannya menjelaskan Perpustakaan Nasional mengadakan Seminar Nasional Naskah Panji dengan mengusung tema &ldquo;Mempertahankan Warisan Budaya Kerajaan Kediri Melalui Preservasi Maha Karya Cerita Panji&rdquo;. Pelaksanan Seminar diikuti oleh sekitar 200 peserta, yang terdiri dari Kepala SKPD, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Perguruan Tinggi, Sekolah, tokoh masyarakat dan para penggerak dan pemerhati cerita Panji yang diselenggarakan di Monumen Simpang Lima Gumul Kediri pada hari Sabtu (25/3). Seminar tersebut menghadirkan narasumber Keynote Speech: Wardiman Djojonegoro, Karsono H. Saputro (Dosen Fakultas Ilmu Budaya &ndash;Universitas Indonesia), R. Djoko Prakosa (Dosen STKW-Surabaya), Tri Handoyo (Ketua Padepokan Asmoro Bangun-Malang), Agus Bima Prayitna (Pemerhati dan Penggerak Budaya Panji), Arief Santoso (Ketua Liputan Berita &ndash;Jawa Pos). Ofy menerangkan adapun tujuan seminar adalah untuk: (1) Melestarikan dan mempertahankan agar cerita Panji mengakar dan menjadi jati diri masyarakat di Kediri; (2) Menggali nilai-nilai edukasi, filosofi, dan histori dalam cerita Panji; (3) Menumbuhkan cipta, rasa, dan karsa masyarakat agar ikut menjaga, melestarikan, dan mempertahankan Cerita Panji.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dalam membuka acara menerangkan kebesaran kerajaan kediri pada zamannya. Luasnya pengaruh kerajaan kediri dari Papua Barat sampai dengan Madagaskar. Satu-satunya naskah kuno yang tersebar di dunia adalah naskah panji. Di negara Malaysia, Myanmar, Kamboja bahkan Thailand kurang lebih 500 naskah panji yang terhimpun. &ldquo;Saat ini ada kecenderungan Thailand ingin mengakui bahwa naskah panji adalah milik mereka. Namun demikian Indonesia didukung oleh Inggris yang memiliki naskah panji dari Indonesia sebanyak 200 naskah dan di Belanda seanyak 150 naskah&rdquo; ujar Syarif. Esensi dari naskah panji adalah sebagai pendorong semangat juga menimbulkan kreatifitas dimana generasi muda lah yang menafsirkan cerita panji berikutnya. Selanjutnya Syarif menyampaikan bahwa pada tahun 2017 status perpustakaan di Indonesia meningkat dari Badan menjadi Dinas sesuai dengan mandat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam PP No. 18 Tahun 2016 yang memuat ketentuan-ketentuan dalam pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria tipelogi, hingga pada kedudukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. &ldquo;Perpustakaan Nasional mengharap sekali kerjasama yang baik dari semua pihak bukan hanya di kediri tetapi Jawa Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk melestarikan naskah panji sebagai Memory of The World&rdquo;, tutup Syarif.
Bupati Kediri Haryanti Sutrisno menerangkan bahwa Panji merupakan salah satu kekayaan luhur bangsa Indonesia yang keberadaannya cukup mengakar dalam ingatan sebagian masyarakat di Nusantara. Kehadiran cerita panji dalam masyarakat tentunya tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Kediri yang menjadi bagian didalamnya. Hal inilah yang membuat suatu keterikatan emosional antara panji dengan Kediri. Pemerintah kabupaten Kediri dan masyarakat bertekat bersama-sama melestarikan budaya panji sebagai jatidiri yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah merupakan bagian penting dalam pembangunan kabupaten Kediri secara menyeluruh. Sejalan dengan kebijakan pemerintah kabupaten Kediri dalam rangka mengemban misi untuk melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan kebudayaan daerah. Upaya pemerintah kabupaten Kediri melestarikan budaya Panji tentunya sesuai kapasitas dan kewenangannya. Usaha pelestarian yang dilakukan yaitu menghimpun potensi budaya Panji untuk dikembangkan sehingga manfaat dalam memberi nilai edukasi dan apresiasi khususnya bagi masyarakat kabupaten Kediri. Panji saat ini menjadi warisan budaya multi kultural yang tersebar melewati batas-batas geografis dan berkembang bersama kebudayaan setempat melalui kearifan budaya lokalnya sehingga dapat dikatakan budaya Panji menjadi inspirasi bagi budaya-budaya lainnya untuk maju dan berkembang bersama. &ldquo;Pemerintah Kediri mendukung sepenuhnya kegiatan Perpustakaan Nasional RI dalam rangka mengusung cerita Panji sebagai memori ingatan dunia&rdquo; tegas Haryanti.
Masih dalam rangkaian peringatan Prosesi Hari Jadi KabupatenKediri ke 1213 pada hari Minggu (26/3) di depan terminal Gumul, Kepala Perpusnas RI Muh. Syarif Bando mengikuti peresmian Taman Hijau SLG dan menyaksikan penampilan Tari Masal Greget Jaranan Alit yang diikuti oleh 1213 penari. Dalam acara tersebut Kaperpusnas RI menyerahkan secara simbolis naskah cerita panji dalam bentuk digital kepada Bupati Kediri.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Seminar Nasional Naskah Panji: Mempertahankan Warisan Budaya Kerajaan Kediri Melalui Preservasi Maha Karya Cerita Panji

Surabaya, Jawa Timur &ndash; Upaya meningkatkan budaya gemar membaca bisa dilakukan dengan menyadarkan masyarakat tentang manfaat dan potensi ekonomi yang bisa muncul dari literasi.
 
&ldquo;Bagaimana cara meningkatkan budaya baca orang? tanamkan kepercayaan bahwa kita akan menjadi kaya kalau punya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan,&rdquo; ungkapnya.
 
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando yang hadir dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (14/3/2023).
 
Menurutnya, sesuai amanat Undang-undang 1945 upaya meningkatkan literasi merupakan tugas seluruh komponen masyarakat. Setiap orang wajib ikut serta mencerdaskan dan menyejahterakan anak bangsa.
 
Literasi seperti yang diungkapkan Kepala Perpusnas adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek ilmu pengetahuan tertentu yang bisa diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa.
 
Namun dalam hal literasi, Kepala Perpusnas mengatakan kurangnya jumlah buku bacaan masih menjadi masalah. Namun hal itu bisa diatasi pemerintah daerah dengan mendorong menyiapkan buku-buku ilmu terapan dan menulis berbagai potensi yang dimiliki daerahnya.
 
&ldquo;Fokus kita kepada buku-buku ilmu terapan dibagi sebanyak mungkin ke desa dan kami mengajak betul para civitas akademika ikut menulis buku ilmu terapan. Karena merdeka belajar maknanya adalah orang di lingkungan pendidikan itu bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang di sekitarnya,&rdquo; pungkasnya.
 
Kepala Perpusnas menjelaskan, dalam kaitannya mendorong ekonomi kerakyatan, perpustakaan menghadirkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Lahirnya program ini dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk menciptakan usaha dan lapangan kerja.
 
Program ini menurutnya, ditujukan untuk masyarakat yang tidak lagi mungkin mendapatkan ilmu di bangku pendidikan formal, terutama masyarakat marginal.
 
&ldquo;Kami berikan bantuan program selama satu tahun tentang pengembangan potensi ekonomi pilihan di daerahnya. Sehingga mereka bisa mendiri melalui usaha yang mereka bangun dengan bekal pengetahuan yang didapat,&rdquo; imbuhnya.
 
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, hingga meningkatkan pendapatan per kapita, dan devisa negara. Karena di era transformasi digital tidak cukup hanya menguasai ilmu pengetahuan tapi harus juga punya Inovasi dan kreativitas.
 
Selain itu, bantuan yang diberikan Perpusnas juga dalam bentuk fisik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
 
Melalui dana alokasi khusus bidang perpustakaan, pemerintah pusat melalui Perpusnas memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk membangun gedung layanan perpustakaan di berbagai daerah. Fasilitas tersebut pada akhirnya akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak hanya untuk membaca tapi juga tempat dilakukannya berbagai kegiatan yang dapat menambah keterampilan masyarakat.
 
&ldquo;Perpustakaan tidak harus terus menerus minta diperhatikan. Tapi buatlah sesuatu agar diperhatikan,&rdquo; tutupnya.
 
Dalam acara yang digelar di Surabaya, Jawa Timur tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Diddy Rusdiansyah dalam sambutannya menegaskan perpustakaan dan kearsipan berperan tidak hanya menciptakan peradaban namun juga menjaga peradaban.
 
&ldquo;Karena menjaga peradaban tidak bicara tentang saat ini, tapi apa yang akan terjadi di masa mendatang,&rdquo; terangnya.
 
Terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang akan dibangun menjadi Ibu Kota Nusantara IKN dengan paduan budaya yang akan datang dari berbagai wilayah di Indonesia.
 
&ldquo;Di situ akan menunjukkan bagaimana peran perpustakaan dan kearsipan untuk menjaga karakter yang sudah kita miliki di daerah masing-masing, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur ini,&rdquo; jelasnya.
 
Dalam hal pembangunan literasi, menurut Diddy adalah hal tidak mungkin dilakukan sendiri.
 
&ldquo;Ketika bicara literasi kita akan baca berkaca pada kota-kota besar salah satunya Ibukota DKI Jakarta yang bisa mengemas perpustakaan menjadi wisata literasi. Sehingga suasana perpustakaan menjadi lebih menarik,&rdquo; tuturnya.
 
Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur menurutnya adalah bekerja sama dengan pihak swasta. Misalnya dalam mengembangkan kawasan wisata berkonsep literasi ataupun perpustakaan desa.
 
&ldquo;Apabila perpustakaan desa ingin dikembangkan salah satunya bisa dilakukan melalui CSR yang didapat dari perusahaan swasta,&rdquo; terangnya.
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Andri Tri Kurnia

Kepala Perpusnas: Potensi Ekonomi Bisa Muncul dari Masyarakat yang Berliterasi

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI melalui Perpusnas Press menyelenggarakan workshop â€œInkubator Literasi Pustaka Nasionalâ€ yang diikuti 15 pustakawan dan pengelola perpustakaan dari seluruh Indonesia. Para peserta tersebut terpilih dari Kompetisi Menulis Pustaka Nasional yang diselenggarakan pada Februari-Maret lalu.
Workshop diselenggarakan pada Rabu, (3/6) secara daring via aplikasi telekonferensi. Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso menyatakan kegiatan â€œInkubator Literasi Pustaka Nasionalâ€ merupakan ajang untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam bidang kepenulisan. â€œYang pada akhirnya akan melahirkan karya-karya yang dibukukan dan diterbitkan oleh Perpusnas Press,â€ ujarnya saat memberikan sambutan.
Joko Santoso menambahkan, persoalan kepenulisan, penerbitan, dan ketersediaan bahan bacaan di masyarakat Indonesia, bersifat lateral, bukan linier. Karenanya, harus diciptakan sebuah ekosistem yang saling menghidupi penulis, kepenulisan, termasuk pembuatan karya tulis baru dengan keunikan dan kepentingan serta manfaat tersendiri, yang didukung oleh penerbitan.
Saat ini, ujarnya, tercipta kondisi di mana penerbitan mainstream tidak hanya memandang kualitas tulisan tetapi juga diserap pasar dengan baik. Persoalan inilah yang menghambat dunia kepenulisan karena tidak semua buku yang berkualitas baik, laku di pasar.
â€œNah dengan upaya ini harapan kita, kekurangan bacaan di Indonesia yang saat ini angkanya satu buku dibaca 30 ribu orang, itu segera bisa kita atasi dengan banyaknya karya-karya baru dari penulis-penulis baru. Yang kedua, upaya penerbitan ini sebuah upaya bersama yang tidak mungkin disandarkan pada kepentingan ekonomis semata,â€ urainya.
Melalui kegiatan yang diselenggarakan penerbit Perpusnas Press ini, beragam subyek termasuk bidang kepustakawanan, mudah didapat untuk kepentingan pengembangan perpustakaan di Indonesia. Selain itu, esai para peserta diharapkan bisa menggali kepustakawanan yang berbasis pada Indonesia. â€œFilosofi kepustakawanan Indonesia itu berbeda dengan filosofi kepustakawanan Barat. Nah inilah yang perlu kita gali dalam upaya penerbitan ini,â€ tuturnya.
Kegiatan â€œInkubator Literasi Pustaka Nasionalâ€ diharapkan menjadi momentum dalam memulai tradisi baru yaitu menghidupkan iklim kepenulisan, merayakan pemikiran positif, serta pemikiran yang digali dari pengalaman yang ada di daerah. Semuanya didokumentasikan dalam terbitan sehingga masyarakat dapat menikmatinya.
Sementara itu, Kepala Subbagian Penerbitan, Edi Wiyono, menyatakan, kegiatan ini rencananya berupa karantina peserta yang diselenggarakan secara tatap muka di Perpustakaan Nasional RI selama 3 (tiga) hari pada April 2020. Namun karena pandemi Covid-19, karantina diganti dengan workshop yang diselenggarakan secara daring. Sebanyak 15 peserta yang terseleksi dimentor dan bekerjasama secara daring untuk menghasilkan sebuah buku.
Edi menambahkan, sebanyak 305 peserta mengikuti Kompetisi Menulis Pustaka Nasional yang mengangkat tema â€œInovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Rangka Peningkatan Indeks Literasi untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€. Kompetisi ini diikuti pustakawan dan pengelola perpustakaan dari seluruh Indonesia dengan rincian sebanyak 37 orang dari Sumatera, 222 orang dari Jawa, 14 orang dari Kalimantan, 13 orang dari Bali dan NTT, 18 orang dari Sulawesi, dan 1 orang dari Maluku dan Papua.
Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan bimbingan dari tim Bitread untuk memoles tulisannya. Selanjutnya, tulisan peserta dibukukan dan diterbitkan pada Juli 2020. Selain itu, tiga karya terbaik akan terpilih menjadi juara pertama, kedua, dan ketiga.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Perpusnas Tingkatkan Kemampuan Pustakawan Lewat Inkubator Literasi Pustaka Nasional

Surabaya - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meraih Anugerah Meritokrasi Tahun 2021 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kategori baik di tingkat Kementerian/Lembaga.
Perpusnas meraih 258 poin dalam penilaian KASN terkait penerapan sistem merit di tahun 2021. Sebelumnya, di tahun 2020 Perpusnas masuk dalam kategori kurang dengan 211,5 poin.
Anugerah meritokrasi merupakan bentuk apresiasi tinggi yang diberikan oleh KASN, terhadap instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menerima secara langsung penghargaan tersebut dengan disaksikan Ketua KASN Agus Pramusinto dan Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan, ASN di Indonesia menjalankan tiga fungsi penting, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Ketiga fungsi penting ini dapat terlaksana dengan baik salah satunya melalui penerapan meritokrasi pada manajemen ASN yang berbasis pada transparansi dan objektivitas serta mengedepankan kompetensi kinerja individu.
"Sistem merit ini harus dijalankan secara konsisten untuk mengakselerasi tercapainya transformasi ASN Indonesia yang merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai reformasi birokrasi," ungkap Wapres pada acara Anugerah Meritokrasi KASN 2021 yang diselenggarakan secara hybrid, Selasa (7/12/2021).
Wapres menyampaikan, diperlukan langkah strategis dalam akselerasi dan pengoptimalan penerapan sistem merit. Diantaranya, mengembangkan dan memperkuat implementasi manajemen talenta SDM aparatur, tingkatkan agility atau kelincahan dan kemampuan adaptif SDM dan organisasi untuk menghadapi tangtangan dan dinamika perubahan di tingkat nasoinal maupun global.
Serta mengintensifkan peran aktif kepemimpinan kepala daerah dalam mendukung meritokrasi daerah.
"Saya menghimbau kementerian/lembaga yang belum optimal melaksanakan sistem merit, untuk melakukan terobosan melakukan meritokrasi. Mengajak ASN mengerahkan profesionalitas dan tekad dalam mewujudkan ASN berkelas dunia," imbaunya.
Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, KASN sebagai lembaga yang independen dan bebas dari intervensi politik memiliki peran pengawasan untuk memastikan diterapkannya sistem merit, sehingga dapat terwujud birokrasi Indonesia yang berkelas dunia.
"Melalui penerapan sistem merit, dapat secara adil menempatkan orang yang layak dalam jabatan tersebut, berlandaskan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi," jelasnya.
Dijelaskan, ada delapan aspek penilaian sistem merit dalam manajemen ASN. Diantaranya perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi.
Sejak tahun 2019 hingga akhir tahun 2021, lanjut Agus, KASN telah melakukan penilaian penerapan sistem merit terhadap 347 instansi pemerintah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 106 instansi pemerintah telah mendapatkan kategori baik, dan 46 instansi pemerintah mendapat kategori sangat baik.
"Masih banyaknya instansi yang belum masuk kategori baik, KASN memiliki strategi untuk percepatan sistem merit. Melalui penguatan pengawasan, dengan lebih banyak instansi pemerintah untuk mendorong perbaikan dalam manajemen ASN," lanjutnya.
Tahun 2021 ini, KASN menyerahkan Anugerah Meritokrasi secara luring untuk 24 instansi pemerintah yang nilai sistem meritnya berhasil naik ke kategori sangat baik, 68 instansi pertama kalinya berhasil mencapai nilai sistem meritÂ  mencapai kategori baik.
Sementara itu, penyerahan penghargaan juga dilakukan secara daring untuk lima instansi yang berhasil mempertahankan nilai sistem merit dengan kategori sangat baik di tahun 2021, 22 instansi yang nilai sistem meritnya tetap bertahan dalam kategori baik di tahun 2021.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Raih Anugerah Meritokrasi Kategori Baik

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Paradigma layanan perpustakaan tidak melulu konvensional. Menunggui pengunjung yang datang. Setiap perpustakaan kini perlu bertransformasi menjadi layanan yang berbasis inklusi sosial. Ini diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang berliterasi.Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat mengadakan Temu Media Seminar Nasional Literasi dan Pembangunan Sosial-Ekonomi bersama Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami dan inisiator Pustaka Bergerak Nirwan Arsuka di Jakarta, Selasa, (20/2).
&ldquo;Literasi berperan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan pelayanan berbasis inklusi sosial, perpustakaan perlu dirancang kembali agar memiliki kebermanfaatan yang tinggi bagi masyarakat,&rdquo; ujar Muhammad Syarif Bando.
Muhammad Syarif mencontohkan, program PerpuSeru dari CocaCola Foundation Indonesia yang telah terbina di lebih dari 700 perpustakaan di 104 kabupaten/kota seluruh Indonesia berhasil memberikan manfaat pada jutaan masyarakat. Jangkauan luas dan inklusif menjadi keunggulan perpustakaan umum dalam merangkul masyarakat.
"Jadi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial harus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup pengguna perpustakaan," lanjut Kepala Perpusnas.&nbsp;
Sementara itu, Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami menerangkan bahwa kemampuan literasi dinilai penting bagi pertumbuhan intelektual dan kompetisi setiap individu di Indonesia. Ia mengaku, pihaknya sedang merancang program pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan pelayanan sosial dasar. Literasi menjadi salah satu poin penting yang perlu dikuatkan agar bisa membentuk manusia yang berkarakter.
"Tahun 2019 nanti, kami berencana memasukkan penguatan literasi sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Jika setiap individu memiliki kemampuan literasi yang baik, maka peluang untuk sukses di pasar kerja pun semakin besar," kata Amich.&nbsp;
Nantinya, lanjut Amich, upaya peningkatan literasi di seluruh Indonesia bukan hanya melalui pembangunan fisik perpustakaan saja. Namun, pemerintah akan lebih terfokus pada pemenuhan akses dan sumber bacaan kepada seluruh masyarakat. Khususnya, masyarakat yang bertinggal di daerah terpencil, tertinggal dan terdepan (3T) yang angka literasinya masih sangat rendah.
"Kita akan identifikasi perpustakaan yang ada di daerah, apa yang perlu dilakukan dan dibenahi di perpustakaan itu, termasuk untuk daerah 3T akses bacaan agar tembus ke sana bagaimana," imbuh Amich.
Selain itu, Bappenas juga akan bekerjasama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam pembangunan perpustakaan desa. Tentunya, akan dibahas juga mengenai regulasi pengadaan dan pemasokan buku-buku, serta perawatan perpustakaan tersebut.
Menanggapi niat baik tersebut, Kepala Perpusnas menyambut baik upaya Bappenas mendorong proses transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi satu kegiatan prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. Perpusnas berharap, upaya tersebut mampu mendongkrak literasi masyarakat Indonesia yang masih minim.
Pegiat Literasi dan Pustaka Bergerak Indonesia, Nirwan Arsuka, menambahkan bahwa hal yang diperlukan dalam penguatan literasi adalah penguatan masyarakat madani dengan memperbanyak armada pustaka bergerak untuk menjangkau seluruh warga, sekaligus peningkatan jumlah dan mutu buku yang bisa diedarkan gratis ke seluruh penjuru Indonesia. &ldquo;Sembako bisa mengenyangkan masyarakat selama seminggu, tapi buku yang bermutu bisa mengenyangkan sekaligus membuat mereka kaya raya dan berdaulat seumur hidup,&rdquo; ujarnya.
Seminar Nasional Literasi dan Pembangunan Sosial-Ekonomi akan diselenggarakan di Kementerian PPN/Bappenas, Selasa, 27 Februari 2018. Seminar Nasional ini menghadirkan narasumber Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan, Bappenas Amich Alhumami, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, Direktur Program PerpuSeru-CCFI Erlyn Sulistyaningsih, dan Pegiat Pustaka Bergerak Nirwan Arsuka. &nbsp;
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Temu Media Seminar Nasional Literasi dan Pembangunan Sosio-Ekonomi : Bappenas Dukung Program Penguatan Literasi Perpusnas Dalam RKP 2019

Salemba, Jakarta- Dalam Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional salah satu yang masih membutuhkan banyak perhatian adalah pada Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Sistem Sumber Daya Masyarakat. Menurut Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas Perpusnas Sri Marganingsih hal ini membutuhkan dorongan dalam percepatan perubahan untuk meningkatkan nilai pada penilaian mandiri saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pokja Penguatan Sistem Manajemen SDM RB Perpusnas, Selasa (27/4).
â€œKami sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan masing-masing pokja. Kami harap dapat disampaikan setiap progres dari Pokja terkait dan dikumpulkan ke sekretariat RB untuk kamiÂ updateÂ perkembangannya, â€œ terangnya. Sri Marganingsih berharap sekretariat RB dapat terus memberikan dukungan dan pendampingan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap pokja.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Ahmad Masykuri menjelaskan bahwa dalam pelaksaan RB di Pokja Penguatan SDM memang masih harus diberikan dorongan mengingat nilanya baru mencapai 60%. Salah satunya terkait pelaksanaan Permenpan PAN-RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.
â€œTerkait manajemen talenta mengingat kami baru akan memulainya, kami kedepannya akan berencana melakukan asesmen untuk menilai potensi yang dimiliki para pegawai. Hal tersebut juga nanti untuk persiapan rekrutmen para pejabat pratama dan kordinator seingga dapat dipetakan disini,â€ terangnya.
Mantan Sekretariat Utama Perpusnas yang kini menjabat sebagai Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional Sri Sumekar mengatakan bahwa tugas penataan manajemen SDM sesuai UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk Perpusnas. â€œAda 14 poin yang harus dilaksanan mulai dari perencanaan hingga perlindungan,â€ paparnya.
Lebih lanjut menurut Sri Sumekar ke 14 hal hal tersebut sudah terangkum dalam indeks merit sistem. â€œApabila semua itu dapat dilakukan dan dipenuhi, maka pasti akan mendapat nilai yang baik dalam pelaksanaan RB,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Pokja Manajemen SDM Perlu Dorongan Dalam Percepatan Reformasi Birokrasi

Jakarta-Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melaksanakan pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1443 Hijriah, Senin, (11/7). Sebanyak 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang dikurbankan berasal dari pegawai dan mitra kerja Perpusnas. Pemotongan hewan kurban berlangsung di Rumah Potong Hewan (RPH) Garasi Sapi Jl. Malaka Baru I, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ketua Panitia Idul Adha Perpusnas, Agus Sutoyo mengatakan, pemotongan hewan kurban kali ini dilaksanakan di RPH mengikuti imbauan dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 10 Tahun 2022 tentang Pandauan Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan yang marak terjadi akhir ini. "Jadi, mulai dari pemilihan sampai pemotongan hewan kurban di RPH Garasi Sapi ini dilaksanakan sesuai SOP, masing-masing hewan juga tersertifikasi, dan dipastikan bebas dari penyakit apapun," ungkapnya. Agus berharap, perayaan Idul Adha berikutnya sudah terbebas dari pandemi Covid-19 sehingga pemotongan hewan kurban dapat disaksikan oleh seluruh pegawai di lingkungan Perpusnas. Reporter &amp; Fotografer : Prakas Agrestian

Berita

Perpusnas Rayakan Idul Adha 1443 H, Berbagi Semasa Pandemi

Pencarian