Salemba, Jakarta – Layanan Konsultasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI  masuk dalam lima layanan dengan akses tertinggi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kementerian/Lembaga.

Dalam grafik layanan SIPPN terbanyak diakses, Perpusnas menduduki urutan ke empat dengan jumlah akses sebanyak 2.479 kali.

Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad menyampaikan, berdasarkan PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2017, SIPPN merupakan layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel.

"Informasi yang ditampilkan disediakan dan diperbaharui langsung oleh administrator SIPPN di lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Kesekretariatan, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD ke dalam aplikasi SIPPN," tutur Yanuar dalam Sosialisasi dan Peyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SIPPN Kementerian dan Lembaga yang diselenggarakan secara dari pada Selasa, (5/7/2022).

Yanuar menjelaskan, informasi yang harus dipublikasikan di SIPPN diantaranya, profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, layanan publik berbasis elektronik, dan berita.

Secara berkala, lanjut Yanuar, Kementerian PANRB melakukan evaluasi informasi pelayanan publik pada SIPPN. Dari evaluasi tersebut, terdapat beberapa tindak lanjut yang diharapkan, salah satunya penentuan leading sektor dan memastikan kualitas informasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Diah Natalisa mengatakan masyarakat Indonesia dirasa sudah siap dalam menerima pemanfaatan teknologi dalam pemberian pelayanan publik. Ini dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan Kementerian Kominfo dan Katadata Insight Center, indeks literasi digital berada di angka 3,49.

"Hadirnya transformasi digital juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh negara secara optimal untuk melahirkan sistem pemerintahan yang semakin efektif dan efisien," ungkapnya.

Dikatakan, belum terlaksananya publikasi informasi standar pelayanan secara luas, jelas, dan mudah diakses menyebabkan kesalahpahaman adanya biaya, tidak ada kepastian waktu pelayanan yang diberikan, dan ketidaktahuan mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan.

 

Reportase: Wara Merdeka