Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Perpustakaan Nasional selalu memberikan tempat yang terhormat atas kunjungan DPRD dari seluruh Indonesia tidak terkecuali kunjungan DPRD Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yang diterima oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando beserta jajaran di Ruang Rapat Pimpinan lantai 5 Jl. Medan Merdeka Selatan, Jumat (9/2). Tamu yang hadir diantaranya Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bulukumba Andi Arman, Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yaitu Andi Rantina Amin, Jalaluddin Halim, Ahmad Sultan, Amiruddin, Syamsir Paro.
Muhammad Syarif Bando menilai perpustakaan di Indonesia saat ini menempati posisi yang baik, sama dengan yang ada di negara-negara maju. Dalam sejarahnya, Thomas Jefferson berjasa dalam pendirian Perpustakaan Kongres Amerika Serikat (The&nbsp;Library of Congress)&nbsp;namun pada awal usaha pendirian perpustakaan tidak terlalu ditanggapi.&nbsp;Tanggal 26 Januari 1802, Presiden Amerika ketiga tersebut mengesahkan undang-undang pertama yang menetapkan struktur organisasi Perpustakaan Kongres Amerika Serikat. &ldquo;The&nbsp;Library of Congress&nbsp;yang didirikan pada tahun 1802 bukan untuk hari ini, tapi untuk 200 tahun yang akan datang,&rdquo; kutip Syarif dari Thomas Jefferson.
Kaperpusnas memastikan kehadiran DPRD Kabupaten Bulukumba yang merupakan daerah sentra produsen kapal pinisi adalah untuk meningkatkan perpustakaan. Bulukumba dalam pembuatan perahu pinisi memiliki ciri khas&nbsp; yang dikenal sebagai &ldquo;Butta Panrita Lopi&rdquo; atau daerah bermukimnya orang yang ahli dalam membuat perahu.&nbsp;Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bulukumba Andi Arman menjelaskan bahwa pada tahun 2017 terjadi perubahan struktur organisasi baru yang bernama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba. &ldquo;Namun kami berinisiatif datang ke Perpusnas karena kebijakan anggaran oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2018 tidak ada perubahan dari kebijakan anggaran tahun sebelumnya terkait perpustakaan dan kearsipan, sehingga mendorong Komisi A DPRD Kab. Bulukumba untuk datang belajar bagaimana caranya pengembangan dan pengelolaan perpustakaan,&rdquo; ujar Andi. Ketua Komisi A tersebut juga sependapat dengan Kaperpusnas bahwa perpustakaan saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia.
&ldquo;Kapal pinisi adalah hasil karya nenek moyang Bulukumba,&rdquo; terang Amiruddin Anggota DPRD Kab. Bulukumba. Amiruddin juga memaparkan bahwa Bulukumba juga baik dalam potensi pariwisata dan berharap di setiap sudut objek pariwisata terdapat perpustakaan-perpustakaan kecil sehingga menjangkau semua kalangan dan memudahkan belajar tentang kebudayaan Bulukumba. Sedangkan Anggota DPRD yang lain Jalaluddin Halim berharap adanya bantuan Mobil Perpustakaan Keliling dari Perpustakaan Nasional untuk perpustakaan Kab. Bulukumba karena satu-satunya MPK yang ada saat ini sudah tua dan usang. &ldquo;Kami berharap ada bantuan buku dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Bulukumba,&rdquo; pinta anggota DPRD lainnya Andi Rantina Amin menambahi. Ketua Komisi A DPRD Kab. Bulukumba Andi Arman setelah mendengar penjelasan dan arahan Kaperpusnas serta jajaran terkait pengembangan dan pengelolaan perpustakaan, akan mendukung kebijakan anggaran untuk kemajuan perpustakaan di Kabupaten Bulukumba. Pertemuan diakhiri dengan pertukaran cenderamata dan kunjungan ke lantai 24 untuk melihat Monas dari Perpustakaan tertinggi di dunia tersebut.
&nbsp;
Reportase : Arwan Subakti

Kunjungan Komisi A DPRD Kabupaten Bulukumba ke Perpusnas: Perpustakaan, Kebutuhan Dasar Masyarakat Indonesia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando melantik Titiek Kismiyati dan Mukhtar Dolle sebagai Pustakawan Ahli Utama di lingkungan Perpusnas. Pelantikan diselenggarakan di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (17/9).
Sebelumnya, Titiek Kismiyati menjabat Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi Perpusnas sementara Mukhtar Dolle bertugas di UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Syarif Bando mengucapkan terima kasih atas pengabdian Titiek Kismiyati selama bertugas menjadi pejabat struktural di lingkungan Perpusnas. Sementara kehadiran Mukhtar Dolle di Perpusnas, yang sebelumnya bertugas di perguruan tinggi, disebut sebagai momentum bagi Perpusnas. Dan ini diharapkan menjadi langkah awal penugasan pejabat fungsional pustakawan untuk bertugas di institusi lain.
â€œSuatu peristiwa yang baru, seorang pustakawan dari perguruan tinggi ingin mengembangkan, memajukan kariernya di Perpustakaan Nasional karena sedikit kendala sebelumnya jadi kita membuka ruang. Tetapi saya berharap ini adalah suatu momentum yang sangat baik untuk kita memastikan bahwa; Perpustakaan Nasional merupakan salah satu institusi yang diberi mandat untuk mengembangkan sebagai pembina perpustakaan di Indonesia. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang sangat biasa, lumrah, jika terjadi perputaran pustakawan utama di tingkat nasional, perguruan tinggi, atau sebaliknya, ke mana saja,â€ jelas Syarif Bando.
Ke depannya, tugas besar menanti Titiek Kismiyati dan Mukhtar Dolle dalam pengembangan perpustakan dan kepustakawanan di Indonesia. Syarif Bando menegaskan pustakawan ahli utama berada di bawah komando Kepala Perpusnas. Pejabat yang dilantik didorong agar mampu merumuskan ide dan gagasan strategi nasional mengenai pengembangan perpustakaan di Indonesia. Pejabat fungsional pustakawan utama diharapkan bekerja secara mandiri namun tetap berkoordinasi dengan pejabat struktural sehingga Perpusnas bisa menjadi institusi yang mampu menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat seperti masalah kekurangan buku, rendahnya kegemaran membaca, kesenjangan antara pusat dan daerah, serta keluhan dari penerbit dan penulis.
â€œSekali lagi, saya mengingatkan para pustakawan utama untuk mengambil peran dengan gagasan merumuskan konsep strategi nasional untuk mengembangkan perpustakaan sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya,â€ urainya.
Selain itu, pustakawan utama yang dilantik diminta agar menyusun daftar permasalahan dan strategi yang harus dilakukan untuk menjawab masalah tersebut. Syarif Bando menyebut salah satu tantangan yang harus dijawab Perpusnas adalah mengenai ketersediaan buku. Buku yang beredar di masyarakat seharusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Menjelang tahun 2019, pustakawan ahli utama diharapkan bisa menggelar pertemuan regional yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan untuk menjawab permasalahan terkait kegemaran membaca dan perpustakaan.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Kepala Perpusnas Lantik Dua Pustakawan Ahli Utama

Tanjung Pura, Langkat - Suatu kecerdasan tidak mesti diperoleh melalui bangku sekolah. Semua hal baik bisa dijadikan medium untuk mencapai kecerdasan, termasuk melalui perpustakaan.
Demikian disampaikan Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan,Â  Deni Kurniadi saat memberikan sambutan pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) dengan tema Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional yang digelar di Aula Syeikh Haji Muhammad Ziadah Sekolah Tinggi Agama Islam JM Tanjung Pura, Kamis (29/9/2022).
Deni menjabarkan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai visi perwujudan Indonesia Maju, diperlukan masyarakat yang berbudaya baca dan tinggi tingkat literasinya. Hal ini dikarenakan inovasi pemikiran jauh lebih dahsyat daripada perang fisik.
"Perlu digarisbawahi, tanpa bahan bacaan yang kuat, siapa pun tidak akan punya kekuatan berpikir," ungkapnya.
Indonesia seperti yang diketahui memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yg kaya dan populasi masyarakat yg besar. Kondisi tersebut, menurut Deni, menjadi tantangan tersendiri bagi perpustakaan dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan tinggi budaya literasinya.
"Perpustakaan sebagai episentrum ilmu pengetahuan memiliki peran krusial bagi kemajuan masyarakat. Kebutuhan perpustakaan tidak lagi sekadar tempat untuk membaca namun juga menjadi agent of change," terang Deni.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Djohar Arifin Husin menambahkan minat baca di masyarakat khususnya anak-anak harus diperjuangkan juga oleh tenaga pendidik. Dia meminta institusi sekolah untuk bersinergi dengan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca. Baginya tindakan tersebut dapat membantu dalam membangun Indonesia.
"Saya menganjurkan untuk memberikan pekerjaan rumah berbentuk hapalan. Minta mereka membaca buku. Sehingga nanti mereka akan senang membaca, hingga kemudian menjadi hobi," jelasnya.
Asisten III Administrasi Umum Kabupaten Langkat, Musti Sitepu mengatakan bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945, menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, wadah pengembangan potensi masyarakat, hingga bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.
"Perpustakaan dituntut untuk dapat bertransformasi dan berinovasi agar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ucapnya.
 Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Arwan Subakti

Perpustakaan, Medium Masyarakat Cerdas

Perpusnas RI Mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meraih penghargaan predikat kualitas tertinggi atas pelayanan publik dari Ombudsman. Perpusnas berhasil memperoleh nilai 89,16 yaitu peringkat 2 pada penilaian di tahun 2022.
 
Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan, Mariana Ginting, hadir untuk menerima piagam penghargaan di acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022 yang diselenggarakan pada Kamis (22/12/2022) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
 
Mariana berterima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan yang diberikan kepada Perpusnas sehingga mendapatkan peringkat dengan kualitas tertinggi. &ldquo;Tentu ini menjadi penyemangat dan memotivasi kami untuk semakin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,&rdquo; terangnya.
 
Ombudsman RI mengumumkan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten. Dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah instansi yang masuk zonasi hijau meningkat di tahun 2022.
 
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih merinci peningkatan jumlah instansi yang masuk zonasi hijau di tahun 2022 sebesar 52,96% dibanding tahun 2021. Ia menyebutkan, di tahun 2021, jumlah instansi yang masuk zonasi hijau sebanyak 179 instansi, naik menjadi 272 instansi di tahun 2022. Sedangkan zonasi kuning mengalami penurunan dari 316 instansi di tahun 2021 menjadi 250 instansi di tahun 2022. Kemudian zonasi merah juga mengalami penurunan, dari 92 instansi di tahun 2021 menjadi 64 instansi di tahun 2022.
 
&ldquo;Hal ini dapat disebabkan karena adanya komitmen dari pimpinan di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk berubah menjadi lebih baik. Sehingga pelayanan publik di setiap unit layanannya dilakukan upaya peningkatan kualitas dengan memenuhi standar pelayanan dan menjalankan pengelolaan pengaduan dengan baik,&rdquo; ujar Mokh. Najih dalam sambutannya.
 
Ia menambahkan, bagi Ombudsman, perbaikan konsep penilaian tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan Ombudsman untuk pencegahan maladministrasi. Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui pengumpulan data berupa wawancara kepada penyelenggara layanan, wawancara masyarakat, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan.
 
Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian dengan kategorisasi penilaian. Zonasi hijau dengan kategori kualitas tertinggi dan tinggi, zonasi kuning dengan kategori kualitas sedang dan zonasi merah dengan kategori kualitas rendah dan terendah.
 
Najih menerangkan, secara keseluruhan, hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun ini adalah, dari 586 Instansi yang dinilai, yang masuk ke zona hijau sebanyak 272 instansi (46,42), zona kuning sebanyak 250 Instansi (42,66%), dan zona merah sebanyak 64 Instansi (10,92%).
 
Najih menuturkan, atas hasil penilaian kepatuhan tahun 2022, Ombudsman RI memberikan saran perbaikan kebijakan dan tata kelola bagi penguatan sistem layanan publik dan pencegahan maladministrasi. &ldquo;Semoga Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai salah satu instrumen mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian pemenuhan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; jelasnya.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Perpustakaan Nasional Raih Predikat Kualitas Tertinggi Atas Kepatuhan Pelayanan Publik Dari Ombudsman

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Setelah melewati sejumlah pembahasan, Rancangan Peraturan Pemerintah Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RPP SSKCKR) akhirnya disepakati bersama oleh Panitia Antar Kementerian (PAK), Rabu, (13/5). Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, mengaku bersyukur RPP ini dapat terselesaikan tepat waktu. Selanjutnya RPP SSKCKR memasuki babak harmonisasi.
â€œIni karena komitmen bersama sehingga semuanya lancar,â€ kata Kepala Perpusnas seusai mengikuti pembahasan lanjutan RPP SSKCKR bersama lintas kementerian/lembaga. Beberapa pasal mengalami revisi, perbaikan catatan redaksi, dan dihapus berdasarkan pertimbangan. Â Â 
Satu tema yang cukup menarik perhatian saat lanjutan pembahasan, yakni soal pelestarian koleksi.Â Pelestarian tidak cukup berbicara soal restorasi, konservasi, dan upaya preventif, melainkan juga menyangkut manajemen serta sumber daya manusianya.
"Upaya preventif tidak hanya pengendalian, pengawasan dan kondisi ruangan agar koleksi tidak cepat rusak tapi juga soal penanganan," ucap perwakilan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Kemendikbud, Tubagus Sukmana atau yang akrab disapa Andre, melalui video conference.
Menanggapi pertanyaan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, menerangkan sudah ada unit kerja terkait yang menangani pelestarian koleksi.
Pelestarian dalam RPP tidak hanya menyangkut soal karya cetak tetapi termasuk juga karya rekam. Karya rekam terbagi dalam dua bentuk, yaitu karya rekam analog dan digital.
Pembahasan yang dipimpin Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana, PAK (Panitia Antar Kementerian) dibentuk sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 351/P/2020 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
PAK melibatkan sembilan institusi (K/L), antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Keuangan.
PelaksanaanÂ  SSKCKR dalam RPP bertujuan untuk: 1) mengelola koleksi KCKR sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolak ukur kemajuan peradaban bangsa; 2) mewujudkan sistem pendataan KCKR untuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam memanfaatkan KCKR; 3) meningkatkan kesadaran penerbit dan produsen karya rekam tentang pentingnya pelestarian KCKR yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan.
RPP SSKCKR berisikan 40 pasal dan memuat lima poin penting. Pertama, mengenai tata cara penyerahan KCKR. Kedua, mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi penerbit dan produsen karya rekam yang tidak taat melaksanakan kewajiban. Ketiga, mekanisme pengelolaan hasil SSKCKR. Keempat, tata cara peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam pelaksanaan SSKCKR. Dan kelima, bentuk penghargaan kepada pelaku SSKCKR dan masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan SSKCKR.
Penyusunan RPP bersinergi dengan Undang-undang (UU) lain, antara lain UU Kemajuan Budaya, UU Sistem Perbukuan, UU Perpustakaan, UU Sistem Nasional Iptek, dan UU SSKCKR. UsaiÂ dibahas, RPP selanjutnya memasuki babak harmonisasi dan tetap menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
Â 
Reporter/Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â

RPP SSKCKR Akhirnya Disepakati : SSKCKR Mulai Masuki Babak Harmonisasi

Kunjungan Lokasi Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kota Mataram Dalam Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pengembangan Perpustakaan

Kunjungan Lokasi Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kota Mataram Dalam Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pengembangan Perpustakaan

Berita

Kunjungan Lokasi Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kota Mataram Dalam Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pengembangan Perpustakaan

Pencarian

Berita Lainnya

Kunjungan Komisi A DPRD Kabupaten Bulukumba ke Perpusnas: Perpustakaan, Kebutuhan Dasar Masyarakat Indonesia

Kepala Perpusnas Lantik Dua Pustakawan Ahli Utama

Perpustakaan, Medium Masyarakat Cerdas

Perpusnas RI Mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Perpustakaan Nasional Raih Predikat Kualitas Tertinggi Atas Kepatuhan Pelayanan Publik Dari Ombudsman

RPP SSKCKR Akhirnya Disepakati : SSKCKR Mulai Masuki Babak Harmonisasi

Kategori (Berita Unit)