Jakarta, 24 Oktober 2023--Perpustakaan Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam mengelola, mengakses, dan memanfaatkan sumber daya informasi di Indonesia. Pada hari Selasa, 24 Oktober 2023, Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani di Ruang Nakula, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Penandatanganan MoU ini merupakan tonggak bersejarah yang menandai komitmen kuat kedua lembaga untuk memperkuat kerja sama mereka dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan koleksi, layanan perpustakaan, dan promosi literasi.
Tanda tangan MoU tersebut dilakukan oleh Ofy Sofiana, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI, dan Teguh Pudjo Rumekso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Acara penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari kedua belah pihak.
Dalam sambutannya, Ofy Sofiana menyatakan, "Perpustakaan Kemenkopolhukam diharapkan dapat mengumpulkan semua hasil terbitannya agar perpustakaan Kemenkopolhukam menjadi perpustakaan rujukan di bidang politik, hukum dan keamanan baik dalam dan luar negeri."
Teguh Pudjo Rumekso dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menambahkan, "Kami berharap dengan adanya kerjasama ini, Perpustakaan Nasional dapat membimbing Perpustakaan Kemenko Polhukam yang saat ini masih dalam proses pengembangan."
Kerja sama ini diharapkan akan membantu meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap pengetahuan yang relevan, memperkuat kemampuan literasi, serta mendukung penelitian dan pengembangan dalam berbagai disiplin ilmu.
Nota Kesepahaman ini menciptakan landasan yang kokoh bagi Perpustakaan Nasional RI dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk saling mendukung dan memajukan upaya mereka guna memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan keamanan di Indonesia.
Reporter: Fauzan Abdi
Dokumentasi: Prakas Agrestian/ Arie Zani Purnomo
