Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Guna mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meluncurkan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah, Selasa (8/2/2022).
Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa pembentukan perpustakaan yang berada di wilayah NKRI memberitahukan keberadaannya kepada Perpusnas sebagai perpustakaan pembina.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, pendataan perpustakaan ini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan di Indonesia.
"Pendataan ini menjadi sangat penting untuk meyakinkan kepada stakeholder kita, bahwa perpustakaan suatu ruang belajar yang sangat penting pada eranya," kata Syarif.
Syarif mengatakan, melalui data perpustakaan ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai problematika yang ada di Indonesia dalam upaya meningkatkan kegemaran membaca dan meningkatkan indeks literasi.
"Sehingga implikasinya, Perpusnas, perpustakaan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat dengan mudah memperoleh data yang valid untuk pengambilan keputusan, bahkan kebijakan dalam hal penganggaran," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Syarif berharap kedepannya agar pengembangan aplikasi ini dapat menampilkan data dan profilÂ  setiap perpustakaan di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan jenis perpustakaan dan urutan kualitasnya.
Tak hanya itu, menurut Syarif, perlu untuk memunculkan data-data kebijakatan nasional untuk semua jenis perpustakaan. Seperti SDM, koleksi, sarana prasarana, hingga kegiatan promosi perpustakaan.
"Dengan data-data ini dapat diketahui berapa banyak perpustakaan yang sudah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)," ungkapnya.
Syarif menambahkan, adanya aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
"Semoga kesadaran akan pentingnya data tentang perpustakaan dapat direspon baik oleh pemerintah daerah. Saya yakin aplikasi ini dapat memberikan kemanfaatan untuk percepatan memperoleh data," harapnya.
Sementara itu, Pengembang Aplikasi, Agung Prihanggoro menjelaskan, pengembangan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah ini dirancang dengan dua platfrom, yakni versi website dan mobile. Dengan fitur utama, pengelollan perpustakaan, pengajuan NPP, simulasi SNP dan pelaporan atau rekapitulasi.
"Fitur ini dapat digunakan untuk rekan-rekan pengelola perpustakaan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat untuk melakukan pengelolaan data. Editing, input data samai ke geotagging," jelasnya.
Beberapa fitur baru yang tersedia, diantaranya geotagging (integrasi ke google maps), simulasi SNP, pengaduan dan live chat, dan nitifikasi via app dan email.
"Simulasi SNP ini dapat digunakan sebagai self assesment suatu perpustakaan. Dari skor yang didapat bisa digunakan untuk pengembangan perpustakaannya," terang Agung.
Seperti diketahui, Perpusnas sebelumnya, telah memiliki dua jenis aplikasi untuk pendataan perpustakaan yakni Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan pemetaan perpustakaan berbasis wilayah.
Di tahun 2018, aplikasi tersebut digabungkan menjadi pendataan perpustakaan berbasis wilayah, yang diakses melalui laman data.perpusnas.go.id. Dan aplikasi ini dikembangkan untuk menunjang teknologi yang lebih mutakhir.
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Luncurkan Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah

Kupang, Nusa Tenggara TimurÂ  - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyerahkan secara simbolis arsip statis kepada Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan pada PeringatanÂ Hari Kearsipan ke-47 yang dilaksanakan pada Ballroom Hotel Swissbell Kristal Kupang, NTT, Selasa, (15/5). Kepala ANRI dalam kesempatan tersebut juga memberikan piagam penghargaan kepada Perpustakaan Nasional bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraÂ  dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) atas peran sertanya dalam penyelamatan arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kepala ANRI Mustari Irawan mengatakan dalam memperingati Hari Kearsipan ke-47, pihaknya mengadakanÂ  Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kearsipan untuk menindaklanjutiÂ  Gerakan Nasional Sadar Arsip yang sudah lebih dulu dicanangkan Menteri PAN-RB Asman AbnurÂ  padaÂ  17 Agustus 2016 lalu. RakornasÂ  Kearsipan sekaligus mendorong percepatan sistem informasi arsip dinamis berbasis teknologi informasi dan komunikasi di seluruh pemerintahan daerah.
Rakornas Kearsipan mengusung tema "Arsip Sumber Informasi Autentik dan Terpercaya, Arsip Yes! Hoaks No! ". Di era informasi saat ini, siapa yang menguasai informasi dialah yang dapat menguasai dunia," ujar Mustari. Menurut Kepala ANRI arsip yang dikelola yang baik dengan penggunaan data dan informasi yang otentik, akurat, dan terpercaya adalah arsip yang berasal dari kegiatan pemerintahan. Di satu sisi, arsip yang baik dapat mensejahterakan rakyat.
Â 
Reportase : Dewi Kartikasari dan Arwan Subakti
Â 
Â

Perpusnas Raih Penghargaan dari ANRI Atas Penyelamatan Arsip Yang Bernilai Guna

Jakarta - Tingkat literasi sebuah bangsa memiliki hubungan yang vertikal terhadap kualitas bangsa tersebut. Literasi yang memiliki kontribusi positif dalam menumbuhkan kreativitas, inovasi, keterampilan dan kecakapan sosial Sumber Daya Manusia (SDM) membutuhkan sinergi serta dukungan dari seluruh stakeholder baik pusat maupun daerah.
Literasi menjadi sangat penting dalam segala aspek. Dalam konteks yang lebih luas, literasi mengerucut pada perbendaharaan gagasan yang membantu seseorang untuk berpikir dan bertindak atas dasar konsep yang matang. Untuk itu, penguatan budaya literasi harus dibangun secara holistik dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Deni Kurniadi mengatakan, permasalahan literasi Indonesia bukan mengenai rendah literasi masyarakatnya, melainkan rendahnya peran sisi hulu. Lemahnya intervensi peran inilah yang menyebabkan rendahnya literasi masyarakat dan berdampak pada rendahnya daya saing, inovasi, pendapatan per kapita, bahkan indeks kebahagiaan. Â Â Â 
â€œMelihat fakta dilapangan yang terjadi, mau tidak mau pemerintah, penerbit, masyarakat, maupun stakeholder lain harus duduk bersama mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian, perwujudan SDM Unggul Indonesia Maju bisa terealisasi secepatnya,â€ ujar Deni pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) bertema â€œPenguatan Peran Sisi Hulu Budaya Baca Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakatâ€ yang diselenggarakan secara hybrid, pada Selasa (22/6/2021).
Menanggapi pernyataan tersebut Anggota Komisi X DPR RI, Adrianus Asia Sidot menyatakan bahwa Komisi X DPR RI selaku mitra dari Perpusnas sangat mendukung upaya peningkatan literasi. Karena baginya, literasi adalah sebuah program yang sangat penting dan bersifat multi effect.
â€œKomisi X DPR RI sangat mendukung upaya Perpusnas yang serius dalam meningkatkan literasi masyarakat, karena literasi ini dampaknya luas sekali,â€ terang Adrianus.
Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dikatakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Leysandri, menjelaskan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) di daerahnya masih masuk dalam kategori sedang. Sehingga program â€œGemar Belajarâ€ dan pembangunan infrastuktur dalam bidang pendidikan seperti sekolah unggulan digencarkan guna meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing dalam percaturan global.Â  Â Â 
Pada kesempatan yang sama Bupati Sanggau, Paolus Hadi, memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Perpusnas kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten Sanggau. Selain itu, menurutnya, untuk meningkatkan minat baca harus dibuat sebuah sistem yang dapat mengakomodir masyarakat dalam mendapatkan bahan bacaan digital.
â€œKita sudah memiliki gedung perpustakaan yang bagus dan terus dibuka meskipun tetap dengan mengikuti protokol kesehatan. Ke depannya, diharapkan pemustaka bisa mengakses bahan bacaan secara online,â€ ungkap Paolus.
Sementara itu Rektor Universitas Tanjungpura, Garuda Wiko, dan Guru Besar Politeknik Negeri Pontianak, Nurmala, sepakat bahwa industri 4.0 tidak bisa dipungkiri dan perubahan harus bisa dihadapi. Keberadaan bahan bacaan digital memang sangat membantu, namun bahan bacaan tercetak tetap dibutuhkan pada proses ajar mengajar. Dengan demikian, peran tenaga pendidik sangat berpengaruh dalam mengarahkan mahasiswa untuk membaca.
Kegiatan PILM ini juga dirangkaikan dengan Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Sanggau dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Perpustakaan Nasional RI dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau, Universitas Tanjungpura Pontianak, dan Politeknik Negeri Pontianak.
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Literasi Butuh Dukungan Seluruh Stakeholder Pusat dan Daerah

Jakarta - DIK atau Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) termasuk ke dalam salah satu jenis informasi publik yang wajib disediakan oleh Badan Publik.
Berkomitmen dalam melaksanakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perpusnas terus bebenah diri untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat. Sebagai salah satu Badan Publik, Perpusnas wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Dalam hal ini, PPID harus mampu mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan dengan cara sederhana.
Dikatakan oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpusnas sekaligus Ketua PPID Perpusnas, Sri Marganingsih, setiap informasi publik di Perpusnas bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Adapun jenis informasi yang wajib ada di PPID Perpusnas adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik yang dikecualikan.
â€œLayanan PPID sudah tersedia, onsite sudah ada ruangannya dan online juga sudah ada,â€ ucap Sri Marganingsih pada kegiatan Sosialisasi PPID dan Penyusunan DIK secara daring, pada Rabu (18/8/2021).
Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk memastikan badan publik telah menjalankan kewajibannya dalam menyediakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebanyak satu kali dalam setahun. Lebih lanjut, Sri Marganingsih atau yang lebih dikenal dengan Marga mengungkapkan harapannya agar penilaian monev KIP Perpusnas Tahun 2021 meningkat. Â 
â€œPenilaian monev KIP Perpusnas tahun 2020 adalah 75,74 berada pada tataran Cukup Informatif. InsyaAllah pada tahun ini kita ingin sebenarnya secara bertahap naik untuk Menuju Informatif,â€ harapnya.
Sependapat dengan yang telah disampaikan oleh Ketua PPID, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Tya Tirta Sari menambahkan bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan adalah informasi publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Â 
â€œFrame kita adalah membatasi setiap informasi atau kita mulai dengan persepsi yang sama bahwa asas dari informasi yang dikecualikan sifatnya ketat dan terbatas. Prinsip dasarnya itu,â€ terang Tya.
Selain itu, dalam paparannya Tya juga menjelaskan ada permohonan informasi publik yang diajukan secara tidak sungguh-sungguh dan tanpa itikad baik (Vexatious Request). Perihal prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa itikad baik telah diatur dalam Keputusan Ketua KIP Nomor 01/KEP/KIP/2008.
â€œMengajukan permohonan informasi berturut-turut sampai tiga kali itu tidak beritikad baik,â€ tegasnya.
Terdapat dua mekanisme penanganan penyelesaian sengketa terhadap Vexatious Request yakni pemeriksaan khusus (pemeriksaan tanpa pemohon dan termohon) dan ajudikasi nonlitigasi (pemeriksaan melibatkan pemohon dan termohon). Apabila terbukti, pemohon akan tercatat dalam daftar hitam sehingga tidak dapat mengajukan permohonan sengketa selama satu tahun.
Reporter: Basma Sartika

Beri Layanan Prima, Perpusnas Siapkan DIK PPID

Jakarta- Perpustakaan Nasional (Perrpusnas) menggelar sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 yang merupakan hasil penyempurnaan NSPK sebelumnya.
Dalam kegiatan yang digelar secara daring ini, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan NSPK ini merupakan adalah implementasi dari pada penjabaran Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
â€œDi dalamnya mengatur perpustakaan menjadi salah satu urusan wajib yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kita menjabarkan undang-undang untuk memainkan peran masing-masing. peran Perpustakaan nasional sebagai regulator wajib merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang akan memandu teman-teman di semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia ,â€ papar Syarif pada Senin (30/8/21) saat memberikan sambutan pada kegiatan SosialisasiÂ (NSPK) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi.
Bambang Supriyo Utomo yang hadir sebagai narasumber mengatakan NPSP ini adalah suatu payung hukum atau pedoman agar pelaksanaan tugas limpah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta pelaku pasar bisa seragam. â€œJadi tidak mungkin kita akan membuat suatu peraturan yang ada, yang sempurna. Tetapi yang penting ada suatu pokok-pokok aturan, tinggal nanti dikembangkan oleh teman-teman di daerah, pelaku pasar, pelaku perpustakaan,â€ jelasnya.
Sri Sularsih, Staf Ahli Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas mengatakan bahwa dengan adanya upaya penyempurnaan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 dari versi sebelumnya yaitu tahun 2018 dilakukan untuk memberikan acuan agar pembinaanÂ  dan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah berjalan optimal dan menghasilkan pelayanan yang prima bagi pemustaka. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Sri berharap dapat memberikan informasi secara garis besar terkait NPS ini kemudian nantinya bisa mencermati, memahami, dan juga mengimplementasikannya.
â€œIni merupakan salah satu upaya menyamakan persepsi di antara kita semua dalam upaya untuk memahami NSPK yang telah diterbitkan oleh Perusahaan Nasional. Dengan adanya NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para pengelola Perpustakaan agar memudahkan dalam melakukan upaya layanan terbaik bagi para pemustaka di lingkungannya,â€ imbuhnya.
Lebih lanjut Sri mengatakan NPSK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini sebagai alat pendukung menciptakan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dalam proses belajar mengajar di sekolah. Serta bagian integral dari sekolah untuk peningkatan program gemar membaca bagi peserta didik dan pendidik. Serta sebagai dasar penyelenggaraan perpustakaan Sekolah/Madrasah yang berkualitas sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
Reportase: Eka Purniawati
Â 
Â

Perpusnas Sosialisasikan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Terbaru

Jakartaâ€”Upaya untuk menghimpun, menyimpan dan melestarikan hasil karya intelektual bangsa di Indonesia, dimulai sejak zaman kolonial Belanda.
Hal ini ditandai dengan terbitnya peraturan pemerintah, melalui ordonansi pemerintah kolonial Belanda, nomor 7981 tahun 1913. Peraturan mengimbau kepada para penerbit di wilayah pemerintahan Belanda di Nusantara untuk mengirimkan beberapa kopi dari buku hasil terbitannya, ke sebuah lembaga kebudayaan yaitu Ikatan Kesenian dan Ilmu Batavia. Lembaga ini didirikan di Batavia pada 1778.
Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Emyati Tangke Lembang, menyatakan setelah masa kemerdekaan, pelaksanaan serah simpan karya diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU SS KCKR). Pada 2018, UU tersebut direvisi.
â€œSelama kurun waktu 28 tahun undang-undang ini berlaku, Pemerintah memandang perlu melakukan revisi, sehingga selaras dengan perkembangan teknologi dan informasi, mengingat saat ini dunia penerbitan dan publikasi sudah banyak beralih ke dunia digital. Tahun 2018 telah disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam,â€ urainya dalam webinar dengan tema Penghimpunan dan Pelestarian Karya Anak Bangsa dari Masa ke Masa yang diselenggarakan Perpusnas secara virtual, pada Jumat (27/5/2022).
UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang SS KCKR mengamanatkan penerbit serta produsen karya rekam selaku pelaksana serah untuk menyerahkan hasil karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi. Menurut Emyati, implementasi pelaksanaan serah simpan karya yang merupakan amanat UU, tidak terlepas dari eksistensi penulis dan musisi yang melahirkan karya terbaiknya. â€œMelalui peran penerbit dan produsen karya rekam sebagai jembatan para pencipta karya menuangkan seluruh ide dan gagasan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat,â€ ungkapnya.
Melalui webinar yang diselenggarakan dalam rangka hari jadi ke-42 Perpusnas tersebut, Emyati berharap adanya sinergi antara pelaksana serah dan Perpusnas sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pelaksanaan SS KCKR. Undang-undang ini bertujuan mewujudkan koleksi nasional dan melestarikan sebagai hasil budaya bangsa.
Sejarawan, JJ Rizal, mengungkapkan perpustakaan merupakan ukuran peradaban sebuah bangsa. Menurutnya, fungsi deposit yang merupakan pelaksanaan dari serah simpan, inti dari layanan perpustakaan. Semakin baik dan terbaru koleksi perpustakaan serta bibliografinya, maka terlihat kemajuan peradaban bangsa Indonesia.
Dia menambahkan, salah satu institusi yang mendukung terwujudnya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa adalah perpustakaan. Bahkan menurutnya, Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta, telah membayangkan untuk membuat perpustakaan publik. Selain itu, peran penting perpustakaan terlihat melalui terselenggaranya Kongres Perpustakaan seluruh Indonesia di Jakarta tahun 1954, yang kemudian memunculkan kata Perpustakaan Nasional.
Dia menekankan, Perpusnas sebenarnya berfungsi untuk melawan lupa ingatan bangsa mengingat fungsinya yang untuk menyimpan hasil karya anak bangsa. Deposit memiliki makna sangat penting bagi bangsa untuk maju. Oleh karena itu, pengabaian terhadap koleksi deposit yang baik dan pengabaian terhadap Perpusnas, setara dengan pengabaian terhadap masa depan.
â€œKalau kita bicara tentang Indonesia tanpa bicara tentang perpustakaan dan menjaga depositnya dan memperkaya koleksinya dalam konteks ini, itu sebenarnya kita jadi bangsa yang durhaka gitu loh. Karena para pendiri bangsa kita itu, mereka para pembaca buku. Mereka itu orang yang care dengan buku karena mereka tahu betul ya peradaban itu diukur dari kepustakaan yang baik,â€ tukasnya.
Akademisi Richardus Eko Indrajit mengungkapkan dirinya ikut melestarikan hasil karya anak bangsa dengan memberikan lisensi creative commons dalam buku dan artikel hasil tulisannya. Buku hasil karyanya selayaknya brosur, yang dapat dinikmati semua orang. Dia menekankan, ini adalah caranya menunjukkan kepedulian kepada sesama dan bangsanya.
â€œOleh karena itulah karya-karya yang saya tulis sendiri belakangan ini semua kebanyakan saya terbitkan dalam bentuk e-book. Kalau tidak saya bentukkan dalam creative commons, dalam arti kata saya tidak meminta bayaran atau itu menjadi terbuka seperti Wikipedia. Yang lain bahkan boleh melengkapi boleh memperkaya, itu yang belakangan saya lakukan dengan lisensi creative commons,â€ tuturnya.
Penulis puluhan judul buku ini juga mengimbau kepada penulis lainnya agar menghasilkan penulis baru. Dia berkisah, pernah diminta membantu guru-guru di daerah 3T yang kesulitan menghadapi pandemi. Dia menantang para guru tersebut untuk menulis. Hasilnya, sudah ada 60 buku yang dihasilkan oleh guru-guru dari daerah 3T.
Bahkan salah satu judul buku yang ditulis guru Mudafiatun Isriyah bersama dengan dirinya, meraih predikat Buku Terbaik dalam penghargaan yang diberikan Perpusnas pada September 2021. Buku tersebut berjudul Implementasi Social Presence dalam Bimbingan Online-dalam Konteks Perspektif Komunikasi Personal, Interpersonal, dan Impersonal.
Sementara itu, musisi Iwan Fals menuturkan terus mendukung pelestarian karya anak bangsa ke Perpusnas. Hal ini dilakukan dengan terus berkarya. Saat ini, tercatat sebanyak 332 lagunya disimpan dalam karya rekam audio digital di Perpusnas.
â€œHanya memang musik apa yang kita tampilkan, itu penting. Indonesia ini kan luar biasa, dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita punya waktu untuk mau tahu itu dan lingkungan juga mendorong ke situ, memperbanyak seniman-seniman tradisi umpamanya, itu pasti akan mempengaruhi musik kita ke depan,â€ jelas musisi legendaris ini.
Selain itu, dia meminta agar lagu-lagu yang sudah diserahkan agar tidak sekadar disimpan. Lagu atau musik menggambarkan warna diri bangsa. Musik dan bunyi-bunyian juga diharapkan diajarkan melalui bangku sekolah kepada para pelajar dan generasi muda. â€œItu pasti akan membentuk warna musik yang unik khas Indonesia dan lebih mungkin, teman-teman di perpustakaan lebih bersemangat lagi untuk menyimpan,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita

Perjalanan Panjang Penghimpunan dan Pelestarian Karya Anak Bangsa

Pedoman umum ini ditujukan bagi pemerintah daerah sebagai acuan dalam melakukan kesiapsiagaanÂ menghadapi 2019-nCoV. Pedoman umum ini disusun dengan mengadopsi PanduanÂ Menghadapi Penyakit Virus Corona 2019 Model RRC yang dikeluarkan oleh Peopleâ€™sÂ Medical Publishing House serta disarikan dari berbagai sumber referensi lainnya.
 Semoga pedoman umum ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi para pemerintahÂ daerah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, kami sampaikanÂ terimakasih. kami berharap pedoman ini dapat dimanfaatkan dengan baik serta menjadiÂ acuan dalam kegiatan kesiapsiagaan.
Â 
Jakarta, Maret 2020 Kementerian Dalam Negeri
Â 
<a href="../webforms/uploads/BUKU_KEMENDAGRI.pdf" target="_blank" rel="noopener">Klik untuk unduh Pedoman</a>

Berita

Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah

Pencarian

Berita Lainnya