Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru mengunjungi Perpustakaan Nasional RI dalam rangka berkonsultasi tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) perpustakaan. Dalam pertemuan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga Bersama anggota pansus dan Dinas Perpustakaan Kota Pekanbaru diterima Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
Jhon Romi menyatakan, pansus meminta masukan agar bisa menyusun aturan yang sesuai dengan program nasional, di antaranya mengenai pembiayaaan dan program gemar membaca. â€œMengenai pembiayaan apakah dari APBN atau APBD,â€ ujar Jhon di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/7).
Penanggung jawab Pansus Raperda Perpustakaan Sondia Warman menjelaskan, pihaknya memprioritaskan penyusunan raperda perpustakaan dalam agenda legislatif. Kehadiran perpustakaan dengan koleksi yang tepat, menurutnya, terkait dengan intelektualitas generasi muda.
Sementara itu, Muhammad Syarif menjelaskan ada tiga hal utama yang harus diperhatikan sebagai substansi raperda perpustakaan. Pertama, raperda harus menjamin bahwa seluruh adat istiadat, potensi budaya, dan sumber daya di Kota Pekanbaru, diwujudkan dalam bentuk buku. Muatan lokal harus ditulis dan dipastikan menjadi koleksi pustaka perpustakaan Kota Pekanbaru.
Kedua, perda harus menekankan bahwa membaca meningkatkan kualitas sumber daya manusia. â€œTanpa membaca maka menjadi hal yang mustahil bagi kita. Bahwa membaca adalah esensi pendidikan, karena selama ini parameter kita adalah ijazah,â€ urai Muhammad Syarif.
Agar perda menjadi produk hukum yang berkesinambungan, anggota pansus diminta membuat formula tentang literasi. Menurutnya, saat ini terjadi booming gerakan literasi, namun arahnya tidak jelas. â€œAda yang bilang membaca 15 menit sudah literasi, ada yang bilang gerakan orang tua mendongeng sudah masuk literasi. Perlu dirumuskan seperti apa formulanya,â€ jelasnya.
Ketiga, besaran dari anggaran perpustakaan sebaiknya dicantumkan di raperda. Muhammad Syarif juga meminta anggota DPRD Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terkait dengan pengelolaan perpustakaan, yakni perpustakaan umum, khusus, sekolah, dan perguruan tinggi. â€œPasal 22 hingga pasal 25 UU Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan kewenangan perpustakaan ada di perpustakaan. Jadi, kepala dinas berwenang untuk mengurus perpustakaan yang ada di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, DPRD sangat menentukan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, kiranya diberikan kewenangan penuh untuk mengelola perpustakaan, termasuk di sekolah. Karena ini adalah hal yang fundamental,â€ jelasnya.
Ketua Pansus Desi Susanti menyatakan mengapresiasi pertemuan ini dan pihaknya akan menelaan masukan dari Perpusnas. Kunjungan ini diakhiri dengan bertukar cendera mata dan foto bersama.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Kepala Perpusnas RI Terima Pansus DPRD Kota Pekanbaru

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menjalani evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2022.
Evaluasi dilakukan oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring diikuti oleh Sekretaris Utama Perpusnas Ofy SOfiana dan Ketua Tim RB Perpusnas, Adin Bondar pada Jumat, (16/9/2022).
Pelaksanaan SAKIP dan RB dilakukan tiap tahunnya. Evaluasi ini guna menilai perkembangan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja di tiap kementerian/lembaga.
Dalam evaluasi tersebut, Perwakilan unit kerja pengelola Sakip, Kusmeri menyampaikan, Perpusnas telah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas SDM, diantaranya peningkatan kapasitas SDM diklat Monev, diklat penyusunan LKIP yang diikuti perwakilan unit kerja, workshop pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
"Untuk perpustakaan daerah masih terkendala dengan SDM. Masih banyak perpustakaan yang belum memiliki pustakawan. Formasi pengadaan pustakawan di daerah masih sedikit," ungkapnya.
Sekteraris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana menambahkan, pengadaan pustakawan di daerah menjadi kewenangan pejabat di daerah tersebut. Belum banyak daerah yang mengajukan formasi pustakawan.
"Tenaga perpustakaan ada dua, yakni pustakawan dan tenaga teknis. Saat ini jumlahnya jauh dari ideal jika dibandingkan dengan jumlah perpustakaan yang ada. Mereka berharap ada inpassing, alih jabatan maupun alih status," imbuh Ofy.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Andry
Â

Perpusnas Jalani Evaluasi SAKIP dan RB

Ampera, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyerahkan tiga sertifikat Memory of the World (MoW) kepada Arsip Nasional RI. Tiga MoW yang diterima dari Organisasi PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) tersebut adalah manuskrip koleksi Perpusnas yakni naskah Babad Diponegoro, Negara Krtagama, dan Naskah Panji.
Penyerahan sertifikat yang termasuk dalam arsip statis tersebut dilakukan Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar kepada Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi di Ruang Soemartini Gedung A Lt. 2 ANRI, pada Jumat (9/8/2019). Dalam kesempatan ini, Sri Sumekar didampingi Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana, Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi Teguh Purwanto, dan Kepala Biro Umum Joko Budi Santoso.
Dalam sambutannya, Sri Sumekar menyatakan penyerahan arsip statis merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 51 yang berbunyi pimpinan lembaga negara wajib menyerahkan salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga kepada ANRI.
â€œKami serahkan naskah arsip ini untuk disimpan dan dilestarikan di ANRI sebagai arsip pemerintah yang patut dilestarikan,â€ ujar Sri Sumekar.
Sementara itu, Sumrahyadi mengapresiasi penyerahan arsip berupa tiga sertifikat koleksi Perpusnas yang mendapat MoW. Dia menilai penyerahan arsip statis ini merupakan bukti bahwa Perpusnas sudah mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai PP Nomor 28 Tahun 2012 dan berhasil meninggalkan jejak karena terlibat dalam penyerahan arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan.
â€œMerupakan tanggung jawab kami sebagai lembaga pembina kearsipan untuk merawat dan melestarikan arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang mempunyai nilai historis. Nah, yang statis ini disimpan sebagai memori kolektif bangsa,â€ jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sumrahyadi meminta jajaran pimpinan Perpusnas agar tidak hanya menyerahkan arsip sertifikat, tapi juga arsip proses pengusulan manuskrip yang didaftarkan untuk MoW. Hal ini bermanfaat karena memiliki nilai historis dan bisa menjadi acuan Arsip Nasional dalam proses pengusulan koleksinya untuk didaftarkan MoW. â€œKarena ini juga menjadi pembelajaran bagi kami dalam mengusulkan menjadi MoW. Koleksi kami sudah ada yang mendapatkan MoW yaitu arsip Konferensi Asia Afrika dan arsip Tsunami.Â Dan yang dalam proses adalah arsip Gerakan Non Blok,â€ tuturnya.
Tiga koleksi manuskrip Perpusnas mendapat sertifikat MoW dari UNESCO, yakni Naskah Babad Diponegoro dan Negara Krtagama pada 2013 serta Naskah Panji pada 2017. Melalui perolehan sertifikat MoW ini, Perpusnas menjalankan komitmen mengenai pelestarian dan akses terhadap warisan dokumenter termasuk dalam bentuk digital.
Reportase: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo

Perpusnas Serahkan Tiga Sertifikat Memory of the World ke Arsip Nasional

Kaliurang, Yogyakarta - Â â€Dengan mencintai buku dan segala jenis literasi lainnya penduduk sebuah negara akan terbiasa berimajinasi dan memprediksi banyak halâ€. Demikian mengutip pernyataan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini seperti yang dimuat rubrik Klasika harian KOMPAS edisi 19 Maret 2018, pada sebuah artikel berjudul, â€Literasi, Literasi, Literasiâ€.
Pernyataan tersebut senafas dengan dilakukan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II AYogyakarta yang tergabung dalam Komunitas Pecinta Buku Lapas atau biasa disebut KOPIKU PAS menyelenggarakan Pameran Literasi bertajuk â€œTinta di Balik Jeruji, Menulis Mimpiâ€, Kamis, (5/5).
Pameran Literasi yang dibuat warga binaan Lapas berisikan aneka aktifitas literasi seperti bedah buku, pidato kebudayaan pustaka bergerak, lapak baca, pameran karya tulis, poster, buku, hingga komik. Aktifitas literasi yang diinisiasi warga binaan akhirnya menjadi contoh habitus baru di Lapas yakni Menuju Lapas Percontohan Sadar Literasi.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Provinsi DIY Tedja Sukmana mengatakan kegiatan warga binaan pemasyarakatan layak mendapatkan apresiasi karena dengan terbangunnya kesadaran literasi khususnya di lingkungan warga binaan dan di kalangan Lapas pada umumnya sesuai dengan amanat konstitusi pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. â€œMenkumham pada peringatan Hari Dharma Karyadhika 2017 menegaskan pentingnya budaya literasi di lingkungan warga binaan dengan menyediakan fasilitas perpustakaan yang memadai sebagai wadah kreatifitas dan aktifitas membaca dan menulis warga binaan,â€ ucap Tedja.
Pada peringatan Hari Dharma Karyadhika 30 Oktober 2017 lalu, Menteri Hukum dan HAM juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak, antara lain Perpustakaan Nasional, PT Pos Indonesia (Persero), Kompas Gramedia, komunitas Pustaka Bergerak, dan Forum Lingkar Pena (FLP) tentang peningkatan budaya membaca dan menulis bagi tahanan, anak, narapidana dan klien pemasyarakatan.
â€œKami bersyukur atas perhatian dan dukungan dari berbagai pihak yang berkomitmen mendukung Gerakan Literasi Penjara yang dirintis di Lapas Narkotika Yogyakarta ini,â€ imbuh Tedja. Warga Binaan diharapkan dapat menempatkan diri sebagai warga Negara yang sadar hak dan kewajibannya sehingga berperan secara aktif, produktif untuk ikut membangun masyarakat yang lebih baik.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam kesempatan tersebut mengenalkan Perpustakaan Nasional sebagai institusi yang bertanggungjawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan. Sesuai amanat Undang-undang Perpustakaan semua pihak didorong untuk membangun taman bacaan atau rumah baca untuk menunjang pembudayaan gemar membaca.
Pada Undang-undang tersebut juga dikatakan bahwa gerakan nasional gemar membaca dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan seluruh masyarakat. "Paradigma terhadap warga binaan harus berubah dan disesuaikan konteks saat ini. Warga binaan dapat berubah kehidupannya ke arah yang lebih baik dengan membaca buku yang menginspirasi dan memotivasi. Dengan demikian membaca buku dapat dijadikan acuan untuk memperoleh remisi," terang Muhammad Syarif.Â 
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Lapas Nasrkotika Klas IIA Kaliurang Jadi Contoh Lapas Sadar Literasi Yogyakarta

Bantul, DIY &ndash; Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Bantul pada Selasa (27/02), masa Persidangan III Tahun sidang 2023-2024. Agenda diawali dengan kunjungan ke sekolah yaitu SMP Negeri 1 Kabupaten Bantul. Rombongan komisi X DPR RI disambut oleh Bapak Heri Prasetya, yang merupakan Kepala Sekolah SMP Negri 1 Bantul.
Agenda selanjutnya yaitu mengunjungi Dekranasda Bantul, yang merupakan salah satu tempat kerajinan dan produk lokal masyarakat Bantul. Di dalam gedung Dekranasda Bantul, rombongan Komisi X DPR RI disambut oleh Emi Masruroh Halim, yang merupakan Bunda Literasi di Kabupaten Bantul sekaligus istri dari Bupati Bantul. Beliau kemudian mengajak rombongan untuk melihat-lihat showroom Dekranasda Bantul yang berisikan kerajinan tangan dan produk makanan lokal masyarakat Bantul.
Selesai dari Dekranasda, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kantor Bupati Bantul. Disana, rombongan disambut oleh Pak Abdul Halim Muslih selaku Bupati Bantul dan rombongan dipersilahkan memasuki ruang rapat kantor Bupati Bantul. Acara Kunjungan Kerja Reses untuk menampung aspirasi dari masyarakat Bantul dibuka oleh Pak Abdul Halim pada pukul 13.00. Setelah sesi kata sambutan dari Bupati Bantul dan Ketua Tim Perwakilan Komisi X DPR RI, Bapak Abdul Fikri Faqih, para tamu undangan yang terdiri dari tokoh masyarakat dan lembaga pemerintahan dipersilahkan untuk menyalurkan aspirasi mereka.
Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Bantul, Bapak Krisna yang merupakan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Bantul, menyampaikan aspirasinya terkait gedung perpustakaan saat ini yang masih menggunakan tanah Kalurahan, bukan tanah PEMDA.
"Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten Bantul sebesar 10.7 miliar, sehingga nanti kedepannya Perpustakaan Kabupaten Bantul bisa dibangun di tanah PEMDA, tidak lagi menggunakan tanah Kalurahan," tutur Krisna.
Ia juga menyampaikan informasi mengenai kurangnya tenaga perpustakaan sekolah di Kabupaten Bantul.
"Dari sekian banyak sekolah yang ada di Bantul, hampir seluruh perpustakaan sekolahnya dikelola oleh guru, bukan tenaga perpustakaan," tutur Krisna
Selain Pak Krisna, perwakilan dari bidang lain pun turut serta memberikan aspirasi mereka. Seperti Pak Isdamoko dari perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga, yang menyampaikan aspirasi terkait rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah yang terdampak bencana. Lalu juga ada perwakilan dari Dinas Pariwisata Bantul, Bapak Wintarto, yang menyampaikan aspirasi mengenai rencana pembangunan destinasi wisata di Bukit Menger.&nbsp;
Di akhir kunjungan, acara ditutup dengan penyerahan piagam Dana Alokasi Khusus secara simbolis dari Komisi X DPR RI dan mitra kepada Bupati Bantul. Terdapat tiga buah piagam Dana Alokasi Khusus, yaitu Dana Alokasi Khusus dari Perpustakaan Nasional, Kemendikbud, dan Kemenparekraf.
Reportase: M. Rahindra Rajasya
Dokumentasi: I Putu Dian Perdana

Perpusnas Dampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Ke Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta 

Salemba, Jakartaâ€”Maju mundurnya suatu peradaban menentukan institusi strategis yang Namanya perpustakaan. Perpustakaan adalah medan magnet bagi siapapun, terutama bagi kaum cendikia dan pendidik. Di era industri 4.0, daya tahan (endurance) masyarakat untuk membaca makin lama makin tergerus oleh kemajuan peradaban.
â€œPerpustakaan seiring waktu akan mengalami metaformosa yang sangat cepat. Namun, biar bagaimana pun perpustakaan harus menjadi garda terdepan dalam membangun peradaban menuju masyarakat yang maju, besar dan sejahtera,â€ kata Ketua Bakohumas Pusat Widodo Muktiyo pada peluncuran Buku Perpustakaan Nasional RI : Ikon Peradaban dan Ilmu Pengetahuan, Jumat siang, (6/12).
Saat ini dunia memasuki era yang disebut milenial. Era dimana masyarakat banyak dijejali dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nyaris setiap orang mempunyai hand phone ataupun smart phone. Nyaris semua aktivitas dan rutinitas masyarakat tidak lepas dari teknologi genggam. Bahkan, membaca pun dilakukan melalui hand phone. â€œPadahal membaca melalui hand phone tidak bisa berlama-lama. Dalam waktu 2-3 jam mata udah memerah,â€ tambah Widodo. Â Â 
Widodo yang juga menjabat sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan apresiasinya atas peluncuran buku Ikon Peradaban dan Ilmu Pengetahuan ini. Di hadapan peserta Bakohumas, Widodo meminta seluruh Humas K/L menyebarluaskan informasi penting ini. Setiap kegiatan yang diselenggarakan K/L harus memiliki impact. â€œJangan kalah dengan Humas instansi swastaâ€.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengingatkan bahwa fokus pembangunan Â saat ini sesuai arahan Presiden adalah salah satunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan perpustakaan merupakan tempat strategi menciptakan hal tersebut. â€œTransfer knowledge hanya dua, membaca dan vokasi. Dua program inilah yang menjadi titik awal (start) dari kebijakan Presiden,â€ ucap Syarif Bando.
Terlepas bagaimana setiap K/L memaknai arahan Presiden, namun yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah ketersediaan bahan bacaan. Jadi, Bakohumas harus bisa menjawab bahwa bukan minat baca yang rendah tapi yang hendak dibaca tidak ada. Rasio ketersediaan buku dengan penduduk masih kurang, 1 : 5.000.
â€œAda tiga faktor yang menyebabkan, yakni kesenjangan antarwilayah, pemerataan, dan kesesuaian bahan bacaan yang dibutuhkan. Jadi, setiap daerah yang memiliki penulis harus tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,â€ lanjut Kepala Perpusnas.
Pada akhir peluncuran, Kepala Perpusnas menyerahkan buku Perpustakaan Nasional RI : Ikon Perdaban dan Ilmu Pengetahuan kepada Ketua Bakohumas dan Direktur Eksekutif Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Asmono Wikan, serta melakukan soft launching Press Corner Perpusnas. Di sesi diskusi menghadirkan nara sumber penulis buku Maya Fransisca, Direktur Eksekutif SPS Asmono Wikan, dan pendiri Wellbeing Institute Jadi Suriadi.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo Â Â Â Â 
Â

Perpusnas Luncurkan Buku Ikon Peradaban dan Ilmu Pengetahuan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Sistem merit adalah sebuah kebijakan dan manajemen yg berdasarkan pada tiga faktor yakni kualifikasi, kompetensi dan kinerja yg diberlakukan secara adil dan wajar dgn tanpa diskriminasi. Hal tersebut disampaikan oleh anggota KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), Mustari Irawan, saat memberikan paparan di ruang teater lantai 2, Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Senin (3/2).
"ASN sangat menentukan kualitas dari birokrasi instansi, maka dari itu sesuai dengan salah satu fungsinya KASN melakukan pengawasan terhadap nilai dasar, kode etik dan kode perilaku termasuk netralitas ASN," jelasnya.
Dalam menanggapi hal itu, terutama mengenai netralitas ASN, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menghimbau kepada 300 PNS baru Perpustakaan Nasional untuk lebih berhati-hati dalam memposting berita di media sosial. "ASN harus netral. Untuk itu, ASN yang salah terhadap aturan bisa dikenakan sanksi," ungkapnya.
KASN adalah lembaga pemerintah non struktural yang memiliki fungsi penting dan strategis tentang bagaimana menjaga seluruh ASN yang ada di Indonesia. Karena yang menjadi roda penggerak birokrasi adalah ASN, maka dari itu diharapkan semakin kuat rodanya maka akan semakin kuat pula Indonesia.
 Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo
Â

Berita

Mustari Irawan : Bersama Membangun Meritokrasi

Pencarian