Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menyampaikan ceramah kepada 100 peserta <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Tahun 2022.
Sebagai alumnus PPRA, Syarif Bando menyatakan banyak manfaat yang didapat setelah mengikuti pendidikan. Menurutnya, PPRA bermanfaat untuk memotivasi kepimpinan untuk memobilisasi sumber daya.
â€œJadi di sini kita mendapatkan pembekalan untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan dan kemampuan strategis, sekaligus memiliki latihan untuk mengeksekusi kebijakan. Itu perbedaan seorang pemimpin dengan pemimpin lainnya,â€ ujarnya <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">di Ruang Dwi Warna Purwa Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta, pada Kamis (24/3/2022).
<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Untuk itu, pemimpin harus memiliki kemampuan utk memobilisasi sumber daya bawahannya untuk mencapai tujuan.
Syarif Bando menjelaskan, semua peserta PPRA adalah para pemimpin yang memiliki kontribusi dalam mengubah bangsa menjadi literat. Oleh karena itu, keberadaan buku dinilai sangat penting karena mendukung kemampuan suatu bangsa untuk berdaya saing global.
â€œKarena tulisan itu memonopoli kebenaran, itu sebabnya invasi pemikiran jauh lebih dahsyat 1.000 kali dari invasi fisik. Jadi kalau kita ingin menguasai satu negara jauh lebih penting kita dengan menguasai bahan bacaan, buku-buku daripada perang fisik,â€ jelasnya.
Saat ini, paradigma perpustakaan telah berubah. Di mana porsi fungsi perpustakaan sebesar 10 persen sumber daya digunakan untuk manajemen koleksi, 20 persen untuk manajemen ilmu pengetahuan, dan 70 persen untuk transfer ilmu pengetahuan.
Dia menegaskan, kebutuhan masyarakat adalah akses dan ketersediaan bahan bacaan. Untuk itu, peran seluruh elemen masyarakat baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sangat dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan bahan bacaan untuk seluruh daerah di Indonesia. Dengan begitu, diharapkan sumber daya manusia (SDM) unggul bisa tercipta.
Dia berharap para peserta dapat mengajak lingkungan terdekatnya untuk memanfaatkan fasilitas Perpusnas. Disebutkan fasilitas perpustakaan berbasis daring yang dapat digunakan seperti miliaran jurnal ilmiah berbasis elektronik dan keanggotaan Perpusnas yang berbasis NIK.
Pada kesempatan tersebut, Perpusnas menyediakan stan untuk para peserta mendaftarkan diri menjadi anggota Perpusnas dan tutorial untuk memanfaatkan fasilitas jurnal elektronik. PPRA LXIV akan dilaksanakan selama tujuh bulan, mulai 22 Maret sampai dengan 18 Oktober 2022 dengan jumlah 100 peserta yang terdiri perwakilan Lembaga Negara, Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Partai Politik, DPR RI, Organisasi Kemasyarakatan, Badan Usaha, TNI, dan Polri.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Ceramah Kepala Perpusnas di PPRA LXIV Lemhannas: Buku Memonopoli Kebenaran

Medan Merdeka Selatan, JakartaÂ - Peran Perpustakaan Nasional dalam upaya perlindungan dari pelanggaran hak cipta dilakukan berdasarkan UU no 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana dalam webinar bertajuk Menjaga Hak Cipta Guna Menbangun Peradaban Bangsa, Selasa (8/12).
â€œKarya cetak dan karya rekam merupakan hasil budaya bangsa yang memiliki peran yang strategis peran dan penting. Yaitu sebagai salah satu tolok ukur kemajuan intelektual bangsa, sebagai referensi dalam bidang pendidikan dan pengembangan iptek, dan karya cetak rekam ini juga sebagai alat telusur terhadap catatan sejarah jejak peradaban suatu bangsa. Maka kita semua sepakat itu harus dilestarikanâ€ terangnya.
Menurut Ofy tujuan pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam ini adalah salah satunya memberikan jaminan keamanan dan keselamatan karya dari bahaya yang ditimbulkan baik oleh alam maupun manusia. Misalnya saja penyalahgunaan atau pelanggaran hak cipta.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang turut hadir mengatakan pentingnya kesadaran untuk melestarikan karya-karya anak bangsa ini di perpustakaan. Menurut Syarif kekuatan peradaban sebuah bangsa ada pada karya-karya yang tersimpan di institusi-institusi peradabannya
â€œSimbol peradaban suatu bangsa adalah karya-karya dan peninggalan masa lampaunya. Sebuah negara dikatakan berperadaban tinggi kalau bisa mendapatkan semua sumber-sumber peninggalan jejak rekam pendahulu atau leluhurnya,â€ imbuhnya.
Syarif Bando menegaskan dalam peran melindungi hak cipta melalui serah simpan karya cetak karya rekam ini tugas Perpusnas adalah menyiapkan infrastruktur dan SDM yang memadai, membangun kerja sama dengan mitra kerja perpusnas tekait pendayagunaan, serta untuk menampilkan karya anak bangsa dalam persaingan global.
Disisi lain, Ketua Umum Karya Cipta Indonesia (KCI) Dharma Oratmangun mengungkapkan kesadaran kolektif masyarakat tentang perlindungan hak cipta di Indonesia khususnya para pemilik hak cipta masih cenderung rendah.
â€œKesadaran untuk membukukan, untuk mendata, dan lain sebagainya masih masih belum terlaksana dengan baik,â€ ujar Dharma. Adanya UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menurutnya merupakan bukti kehadiran negara dan peran strategis perpusnas dalam perlindungan hak cipta dan dan upaya menjaga peradaban.
Pengamat Musisi Bens Leo menceritakan salah satu contoh nyata kurangnya kesadaran akan hak cipta yaitu musisi legendaris Indonesia Didi Kempot. â€œAda berapa karya video yang tidak terdata oleh keluarganya maupun oleh institusi yang kaitanya dengan hak cipta. Itu sebuah catatan bagaimana karya-karya para penulis atau para penyanyi Indonesia dalam rangka menciptakan karya sendiri itu ternyata tidak terdata dengan baik, tidak tersimpan dengan baik,â€ ungkap Bens. Â 
Bens juga mengapresiasi kehadiran Perpusnas yang siap menerima karya-karya para penulis maupun musisi untuk disimpan di Perpustakaan Nasional bahkan secara gratis.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Menjaga Hak Cipta Guna Membangun Peradaban Bangsa

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menandatangani Piagam Penerapan Manajemen Risiko Perpustakaan Nasional yang diselenggarakan secara online dan on-site pada Rabu (30/6/2021). Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kebijakan penerapan dan evaluasi manajemen risiko dengan narasumber Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP.
Memahami pentingnya penerapan manajemen risiko pada setiap kegiatan rutinnya, Perpustakaan Nasional telah menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai langkah strategis bagi semua unit di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, khususnya unit eselon 2 dan UPT untuk melakukan penerapan pengelolaan manajemen risiko di unitnya secara terstruktur, komprehensif, dan baku sesuai dengan pedoman yang berlaku.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sri Marganingsih menyebutkan secara keseluruhan pada tahun 2020/2021 di unit eselon 2 dan UPT terdapat 398 risiko yang harus diselesaikan atau dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindak lanjut terhadap risiko tersebut dengan mengadakan pemetaan rencana perlakuan risiko dan tindak lanjut rencana perlakuan risiko yang menghasilkan dokumen yang ditandatangani pada hari ini.
â€œPenandatanganan naskah perlakuan risiko ini merupakan komitmen untuk menindaklanjuti apa yang telah disepakati secara tertulis untuk menyelesaikan, menindaklanjuti rencana perlakuan risiko di unit kerja masing-masing,â€ ujar Sri.
Sementara itu, Kepala Perpusnas M. Syarif Bando dalam sambutannya menjelaskan bahwa risiko yang teridentifikasi tersebut terkait dengan posisi Perpustakaan Nasional yang menjadi public service atau institusi pelayanan umum yang selalu dihadapkan pada persoalan baik yang disebabkan oleh alam yang tidak terduga maupun dinamika masyarakat yang dilayani di satu sisi dan pada sisi yang lain juga lebih besar disebabkan oleh faktor internal.
Lebih lanjut Syarif mengungkapkan Perpustakaan Nasional berkomitmen kuat untuk memastikan seluruh tahapan penyelesaian penyebab risiko terlaksana dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, ia mengharapkan arahan dari BPKP.
â€œSampai Desember 2021 ini target untuk tindak lanjut rencana perlakuan risiko kurang lebih sekitar 942, kami berharap bahwa di dalam agenda hari ini kami mendapatkan pencerahan, pengarahan bagaimana agar rencana ini bisa betul-betul direalisasikan, terutama karena banyak hal, misalnya kesadaran pengelolaan risiko belum menjadi budaya Perpusnas,â€ tegasnya.
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP, Iwan Taufiq Purwanto, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 terdiri dari lima unsur, yang salah satunya adalah penilaian risiko dan risiko ini kemudian dikembangkan menjadi manajemen risiko secara keseluruhan.
â€œSebagaimana kita ketahui bahwa salah satu unsur dari lima unsur SPIP adalah penilaian risiko dan risiko ini kemudian dikembangkan menjadi manajemen risiko secara keseluruhan,â€ papar Iwan.
Iwan Taufiq Purwanto dalam paparannya menjelaskan bahwa dalam melakukan mitigasi risiko pada suatu lembaga, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respons risiko, dan pemantauan.
â€œPada saat melaksanakan identifikasi, analisis, dan evaluasi atas risiko harus dirumuskan secara spesifik agar tepat diusulkan rencana tindak pengendaliannya sebagai langkah mitigasinya,â€ pesannya.
Inspektur Perpustakaan Nasional Darmadi mengingatkan bahwa yang masih perlu dilakukan adalah mensosialisasikan bagaimana supaya semua unit kerja sadar akan risiko.
Acara diakhiri dengan penandatanganan dokumen perlakuan risiko semua unit kerja eselon 2 dan UPT di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.
Â 
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Radhitya Purnama

Perpustakaan Nasional Berkomitmen Tindak Lanjuti Rencana Perlakuan Risiko

JAKARTA â€“ Pemerintah akan melaksanakan pengadaan CPNS Tahun 2018. Fokus perencanaan dan rekrutmennya diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa, dengan prioritas pada bidang pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
â€œProporsi terbesar formasi CPNS tahun ini adalah untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis yang saat ini masih kurang, antara lain tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang infrastruktur sesuai dengan program Nawacita,â€ ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, pada acara Rapat Koordinasi Penyampaian Rincian Penetapan Kebutuhan Formasi PNS dan Persiapan Pengadaan CPNS Tahun 2018 di Komplek Bidakara, Jakarta, Kamis (06/09).
Dikatakan bahwa, prioritas perencanaan pengadaan CPNS pada jabatan-jabatan tersebut disesuaikan dengan program pembangunan Pemerintahan Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla.
Di sisi yang lain, pengadaan CPNS tahun ini bersamaan dengan perubahan yang bergulir begitu cepat di era industri 4.0 yang bercirikan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik. â€œKarena itu, untuk menghadapi tantangan dan mengantisipasi perubahan tersebut, kita harus mempersiapkan SDM Aparatur berkelas dunia yang berintegritas, memiliki nasionalisme, profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), ramah dan melayani (hospitality), serta memiliki daya jejaring yang kuat (networking),â€ ucap Syafruddin.
Saat ini jumlah PNS sekitar 4,3 juta, dengan proporsi terbesar selain guru dan tenaga kesehatan adalah tenaga pelaksana/administratif sebesar 1,6 juta atau sekitar 38% dan tenaga teknis keahlian sebesar 372 ribu atau sekitar 8,6%. Komposisi PNS yang tidak seimbang tersebut akan menyulitkan dalam menghadapi tantangan ke depan.
â€œMenyikapi hal tersebut serta dihadapkan pada tantangan era industri 4.0, kita memerlukan spesialisasi keahlian. Untuk itu pula, perencanaan dan usulan PNS baru, harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional dan daerah, serta sasaran Nawacita, sehingga daya saing bangsa kita semakin meningkat di kancah internasional,â€ sambungnya.
Pengadaan CPNS Tahun 2018 ini direncanakan akan membuka 238.015 formasi. 51.271 formasi untuk instansi Pemerintah Pusat (76 K/L) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda). Peruntukan instansi Pemerintah Pusat terdiri dari : Jabatan Inti yang diisi dari pelamar umum sebanyak 24.817 formasi, Guru Madrasah Kementerian Agama yang bertugas di Kabupaten/Kota sebanyak 12.000 formasi, serta dosen Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi. Adapun peruntukan instansi Pemerintah Daerah terdiri dari Guru Kelas dan Mata Pelajaran sebanyak 88.000 formasi, Guru Agama sebanyak 8.000 formasi, Tenaga Kesehatan sebanyak 60.315 formasi (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Tenaga Medis/Paramedis), serta Tenaga Teknis yang diisi dari pelamar umum sebanyak 30.429 formasi.
Penetapan formasi khusus pengadaan CPNS Tahun 2018 terdiri dari Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude), Penyandang Disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, Diaspora, Olahragawan Berprestasi Internasional, serta Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II jabatan guru dan tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS.
Untuk persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Teknis pendaftarannya dilakukan serentak secara daring/online oleh Panitia Seleksi Nasional yang secara teknis dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui portal pendaftaran daring/online (sscn.bkn.go.id). Calon pelamar hanya diperbolehkan mendaftar pada satu instansi pemerintah dan satu formasi jabatan.
Ada tiga tahapan seleksi pelamar CPNS, yakni seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, pelamar harus lolos seleksi administrasi. SKD merupakan salah satu tahapan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Seperti tahun lalu, pelaksanaan SKD CPNS tahun 2018 ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus melampaui nilai ambang batas (passing grade) seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018.
Pada penerimaan CPNS tahun ini dibuka formasi khusus yang terdiri dari lulusan terbaik (cumlaude), penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, Diaspora, olahragawan berprestasi internasional, serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan eks tenaga honorer kategori II yang memenuhi persyaratan.
Terkait dengan pelamar Diaspora, dialokasikan untuk formasi jabatan peneliti, dosen, dan perekayasa dengan pendidikan minimal Strata 2. Khusus untuk perekayasa, dapat dilamar dari lulusan Strata 1. â€œDiaspora merupakan formasi khusus yang dibuka pertama kali tahun 2018 ini,â€ ujarnya.
Formasi khusus yang sempat menyita perhatian masyarakat pasca Asian Games adalah atlet berprestasi internasional. Dalam hal ini, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menpora, dan merujuk pada ketentuan Permenpora No. 6/2018 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan Berprestasi menjadi CPNS tahun 2018.
Mekanisme/sistem pendaftaran untuk eks THK-II dilakukan tersendiri di bawah koordinasi BKN. Pendaftar dari eks THK-II yang telah diverifikasi dokumennya wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Jadwal pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2018 direncanakan mulai bulan September 2018. Diawali dengan tahap pengumuman, pendaftaran dan verifikasi administrasi pada minggu kedua September sampai dengan minggu kedua Oktober 2018. Pelaksanaan seleksi pada minggu ketiga Oktober 2018 (SKD dan SKB). Pengumuman kelulusan pada minggu keempat November 2018. Sedangkan tahap pemberkasan dimulai pada bulan Desember 2018.
Masyarakat diminta memantau informasi mengenai rekrutmen CPNS ini melalui situs Kementerian PANRB yakni menpan.go.id dan situs BKN melalui sscn.bkn.go.id. Mantan Wakapolri ini juga menyampaikan bahwa masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap seseorang yang menjanjikan dapat masuk menjadi CPNS. â€œJadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa bisa meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah uang,â€ imbuhnya. (HUMAS MENPANRB)

Tingkatkan Daya Saing Bangsa, Pemerintah Buka 238 Ribu Formasi CPNS

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mendukung adanya modernisasi layanan pemerintah berbasis digital. Salah satunya dengan adanya aplikasi INLISlite yang akan diajukan menjadi aplikasi umum.
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana mengatakan, INLISLite (Integrated Library System) merupakan aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpusnas.
INLISLite bertujuan untuk menghimpun koleksi nasional dalam jejaring Perpustakaan Digital Nasional Indonesia. Disamping membantu upaya pengembangan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di seluruh Indonesia.
"Awalnya INLISLite adalah aplikasi yang masih terdistribusi, jadi berdasarkan permintaan dulu, kami akan bantu untuk menginstal kemudian kami akan bantu dukungan teknis pada perpustakaan kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini sejalan dengan fungsi Perpusnas sebagai instansi pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia," kata Ofy.
Ofy menjelaskan, saat ini sudah terdapat enam provinsi yang membentuk forum INLISlite. Diantaranya, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembentukan forum INLISLite ini, lanjutnya, dengan kriteria bahwa 50 persen perpustakaan di Kabupaten/Kota telah memakai INLISLite. Ini dilakukan untuk mendorong Kabupaten/Kota memanfaatkan INLISLite.
"Ke depan jika INLISLite menjadi aplikasi umum, maka ini akan menjadi syarat pemberian akreditasi perpustakaan. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan, INLISLite menjadi aplikasi umum sehingga memudahkan pemerintah dalam penghimpunan data koleksi, data anggota baru hingga jumlah perpustakaan di Indonesia," lanjutnya.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem SPBE dari Kemenpan RB, Cahyono Tri Birowo mengatakan, saat ini telah terjadi perubahan paradigma pelayanan pemerintahan dari yang sebelumnya past government menjadi future government.
"Future government sudah tidak lagi fokus pada pemerintah tetapi fokus pada bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat melalui meodernisasi layanan pemerintah berbasis digital," kata Cahyo.
Seperti halnya layanan perpustakaan, jika dari 164.610 perpustakaan yang ada di Idnonesia menjadi satu maka nantinya dapat menjadi pengetahuan bangsa.
"Ketika dari seluruh perpustakaan itu dapat diakses dalam satu sistem. Maka kebayang kita hanya dengan duduktetapi dapat mengakses koleksi yang ada di semua perpustakaan. Tanpa harus datang secara fisik ke perpustakaan. Inilah yang kita harapkan dari layanan perpustakaan," ungkapnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/417WhatsApp Image 2022-08-01 at 11.52.33.jpeg" border="0" width="276" height="184" />
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan perpustakaan juga telah mengalami perubahan paradigma. Perpustakaan dituntut mampu mentransfer pengetahuan ke masyarakat. Pasalnya dengan pengetahuan tersebut diharapkan dapat diimplementasikan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Literasi bukan hanya bicara tentang bisa baca dan tulis, tetapi bagaimana seseorang mampu menciptakan barang dan jasa dari pengetahuan yang dia dapat dari membaca," katanya.
Syarif mengatakan, Perpusnas mendukung adanya perubahan layanan perpustakaan menjadi digital. Kebijakan pengembangan INLISLite berdasarkan UU Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, mengamanatkan kepada pengelola perpustakaan, kegiatan pengembangan koleksi, pelayanan, penyediaan sarana dan kerjasama perpustakaan. Mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan pemanfaatan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer dan jaringan telekomunikasi.
Â 
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Perpusnas Dukung Wujudkan Layanan Pemerintah Berbasis Digital

Medan Merdeka Selatan - Jakarta, Perpustakaan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Perpustakaan secara de facto juga menjadi satu-satunya yang didukung setidaknya tujuh Undang-Undang seperti tentang Perpustakaan, Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pemerintahan Daerah, Desa, Pendidikan Tinggi, Pemajuan Kebudayaan, Informasi dan Transaksi Elektronik. "Namun belum semua daerah memiliki peraturan daerah tentang perpustakaan," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan DPRD Kota Mataram, Kamis (17/1).
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan hanya Indonesia yang memiliki Undang-Undang Perpustakaan dimana Perpustakaan Nasional diberikan wewenang membina perpustakaan dari pusat hingga ke desa di seluruh Indonesia. Muhammad Syarif juga menerangkan bahwa dalam Undang-Undang 43 Tahun 2007 pasal 48, 49, 50, 51 mengamanatkan pemerintah dan masyarakat memfasilitasi tumbuh kembangnya pembudayaan kegemaran membaca. Jika dulu paradigma perpustakaan adalah tempat mengumpulkan buku-buku dan masyarakat datang untuk membaca buku. Kini, paradigma tersebut sudah berubah. Tidak lagi masyarakat harus datang ke perpustakaan tapi perpustakaan lah yang menjangkau masyarakat. "Perpustakaan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pengangguran, pengemis ataupun pemulung dapat menjadi pengusaha yang dapat meningkatkan perekonomian mereka melalui pemanfaatan perpustakaan," jelas Syarif.
Ketua Pansus DPRD Kota Mataram Abdul Malik mengatakan pihaknya ingin berkonsultasi mengenai regulasi teknis terkait pengelolaan perpustakaan berbasis TIK, khususnya batasan dalam mengembangkan perpustakaan digital, prosedur digitalisasi buku cetak ke elektronik, perlindungan hak cipta dan bagaimana memperoleh buku elektronik secara sah dan bagaimana implementasi digital terkait manajemen teknologi maupun kebijakan. OLeh karena itu, DPRD mengaku tujuan dari perda yang akan dibuat adalah untuk mempermudah masyarakat dalam menumbuhkan kegemaran membaca.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar yang juga berada di pertemuan tersebut mengapresiasi Kepala Perpustakaan Nasional menciptakan inovasi dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui lembaga perpustakaan. Selain itu Bahtiar juga mengapresiasi DPRD Kota Mataram yang melakukan inovasi melalui penyusunan perda perpustakaan. "Jangan terlalu rigid untuk membuat perda. Pokoknya saja yang diatur dalam peraturan daerah masalah teknis dapat diatur lebih lanjut," ujar Bahtiar.
Kapuspen Kemendagri sepaham dengan Kepala Perpusnas bahwa perpustakaan harus dapat menyediakan dan memproduksi buku-buku yang disesuaikan dan kondisi alam dan profesi yang ada di masing-masing daerah. "Buku yang disiapkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat misalkan di Lombok Utara kaya akan minyak maka disediakan buku-buku mengenai minyak, selain itu juga buku-buku tentang penanggulangan bencana," ujar Bahtiar.
 Reportase : Arwan Subakti

DPRD Kota Mataram Inisiasi Pembuatan Perda Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan bisa menjadi bangunan kebanggaan di daerah. Hal ini mengemuka dan disampaikan DPRD Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, ketika menemui perwakilan Perpustakaan Nasional pada Rabu, (30/10). Selain itu, Komisi 3 DPRD Kab. Enrekang juga ingin mengetahui kelanjutan bantuan fasilitas yang diberikan Perpusnas. 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca (P3MB) Perpusnas Deny Kurniadi menjelaskan bahwa dukungan Perpusnas kepada daerah sangatlah kuat. Ini dibuktikan dari porsi APBN yang diterima Perpusnas yang jumlah total mencapai lebih dari Rp 700 milyar, separuhnya khusus diperuntukkan untuk daerah, seperti bantuan hibah dan dana alokasi khusus (DAK).
 Wakil Ketua DPRD Kab Enrekang Abdurrahman Zulkarnaen konsultasi mengenai bantuan DAK tersebut. â€œKami berharap, Enrekang mendapatkan DAK lagi karena kebutuhan pembangunan perpustakaan masih belum cukup. Kami berencana ingin mengembangakan pemanfaatan perpustakaan hingga ke kecamatan dan desa,â€ ujarnya.
 Sekedar informasi, pada 2019 Kab Enrekang sudah mendapatkan alokasi DAK sebesar Rp 10 miliar. Dari porsi tersebut, Enrekang pun telah menyalurkannya, diantaranya ke sejumlah pesantren. Sedangkan, untuk DAK 2020, Kab Enrekang tidak akan menerima karena pemerintah sudah memutuskan daerah-daerah yang menerima berikutnya. Namun, untuk 2021, Perpusnas mempersilakan Enrekang menindaklanjuti kembali.
 ReportaseÂ  : Aninda Ernest Fotografer : Eka Purniawati

Berita

Kab. Enrekang Perlu Tambahan DAK

Pencarian