Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pelestarian menjadi soal krusial pada pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Pemerintah Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RPP SSKCKR).Â  Pelestarian tidak cukup berbicara soal restorasi, konservasi, dan upaya preventif, melainkan juga menyangkut manajemen serta sumber daya manusianya.
"Upaya preventif tidak hanya pengendalian, pengawasan dan kondisi ruangan agar koleksi tidak cepat rusak tapi juga soal penanganan," ucap perwakilan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Kemendikbud, Tubagus Sukmana atau yang akrab disapa Andre, pada lanjutan pembahasan RPP SSKCKR melalui video conference, Rabu, (13/5).
Menanggapi pertanyaan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, menerangkan sudah ada unit kerja terkait yang menangani pelestarian koleksi.
Pelestarian dalam RPP tidak hanya menyangkut soal karya cetak tetapi termasuk juga karya rekam. Karya rekam terbagi dalam dua bentuk, yaitu karya rekam analog dan digital.
Pembahasan yang dikomandoi Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana, merupakan pertemuan lanjutan ke-5 di tingkat PAK (Panitia Antar Kementerian) yang dibentuk sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 351/P/2020 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
PAK melibatkan sembilan institusi (K/L), antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Keuangan.
PelaksanaanÂ  SSKCKR dalam RPP bertujuan untuk: 1) mengelola koleksi KCKR sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolak ukur kemajuan peradaban bangsa; 2) mewujudkan sistem pendataan KCKR untuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam memanfaatkan KCKR; 3) meningkatkan kesadaran penerbit dan produsen karya rekam tentang pentingnya pelestarian KCKR yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan.
RPP SSKCKR berisikan 40 pasal dan memuat lima poin penting. Pertama, mengenai tata cara penyerahan KCKR. Kedua, mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi penerbit dan produsen karya rekam yang tidak taat melaksanakan kewajiban. Ketiga, mekanisme pengelolaan hasil SSKCKR. Keempat, tata cara peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam pelaksanaan SSKCKR. Dan kelima, bentuk penghargaan kepada pelaku SSKCKR dan masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan SSKCKR.
Penyusunan RPP bersinergi dengan Undang-undang (UU) lain, antara lain UU Kemajuan Budaya, UU Sistem Perbukuan, UU Perpustakaan, UU Sistem Nasional Iptek, dan UU SSKCKR.
Perpusnas berharap pembahasan di tingkat PAK tidak memakan waktu lama sehingga pada 2020 dapat disetujuiÂ untuk kemudian diundangkan. Melalui RPP, Perpusnas mendorong seluruh pihak untuk melestarikan karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi.
Â 
Reporter/Fotografer: Hartoyo Darmawan

RPP (Lanjutan) SSKCKR-Dorong Semua Pihak Lestarikan Karyanya ke Perpustakaan

Salemba, Jakarta â€“ Usia Kabupaten Musi Rawas Utara masih terbilang muda. Kabupaten yang terbentuk melalui program pemekaran di tahun 2013 hingga kini belum memiliki gedung layanan perpustakaan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kab. Musi Rawas Utara,Â Hasran Akwa, saat bersudiensi dengan Perpusnas, Rabu (7/8).
â€œDemi memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya anak- anak, kami ingin ada perpustakaan,â€ ungkapnya. Hasran berharap, adanya perpustakaan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terlebih Kabupaten Musi Rawas Utara begitu dekat dengan Suku Anak Dalam.
â€œKami telah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membangun perpustakaan untuk komunitas baca anak di daerah kami,â€ imbuhnya. Namun, kurangnya buku-buku bacaan anak juga menjadi hambatan. Maka dari itu bantuan Perpusnas sangat diharapkan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Deposit Bahan Pustaka Perpusnas, Nurcahyono, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara atas kepeduliannya terhadap perpustakaan daerah. Pemerintah melalui Perpusnas telah menyediakan bantuan fisik lewat program Dana Alokasi Khusus (DAK). â€œDAK bisa diajukan melalui aplikasi KRISNA," imbuh Nurcahyono.
Selain itu, tambah Nur, untuk komunitas baca kami juga memiliki skema bantuan tersendiri. Dengan bantuan ini Perpusnas berharap budaya baca masyarakat khususnya di daerah seperti Kab. Musi Rawas Utara dapat terus meningkat melalui tumbuhnya komunitas baca.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Wara Merdekawati

Kab. Musi Rawas Utara Bangun Perpustakaan Ramah Anak

Salemba, Jakartaâ€”Indonesia berpeluang menjadi satu diantara lima negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Hal tersebut dimungkinkan jika merujuk pada bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada rentang tahun 2020-2035. Saat itu diprediksi usia penduduk produktif melebihi jumlah penduduk non-produktif. Keberhasilan dari bonus demografi tergantung dari seberapa banyak kualitas sumber daya manusia yang diciptakan. Â 
Generasi milenial akan memiliki peran dominan dalam bonus demografi. Mereka dianggap sebagai aset, generasi unggul yang mampu membawa bangsa Indonesia ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis.
"Kuncinya pada kualitas. Mereka inilah (generasi milenial-red) yang diharapkan memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan dunia luar," papar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada kesempatan Webinar â€˜Menyiapkan Generasi Literasi Melalui Penguatan Kegemaran Membaca Era Milenial', berkat kerja sama Perpusnas dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Jumat, (16/10).
Revolusi Industri 4.0 adalah satu-satunya wacana hangat yang diperbincangkan generasi milenial saat ini. Tantangan generasi milenial jauh lebih besar dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Nah, bekal kesiapan menghadapi revolusi 4.0 bagi generasi milenial adalah dengan kemampuan literasi.
"Generasi milenial yang berliterasi adalah generasi yang memiliki aksesibilitas terhadap sumber bacaan yang up to date," tambah Kepala Perpusnas.
Penumbuhan budaya baca penting mengingat kemampuan dan keterampilan membaca merupakan dasar bagi seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap. Menjadi generasi literat berarti menyiapkan masyarakat kritis dan peduli. Kritis terhadap terhadap segala informasi yang diterima sehingga tidak bereaksi secara emosional dan peduli terhadap lingkungan sekitar.
Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini, membaca tidak lagi menjadi sebuah rutinitas hidup, melainkan hanya pekerjaan sampingan saja. Ketidakgemaran membaca membaca membuat dunia terasa sempit dikarenakan sedikitnya informasi yang diperoleh.
Webinar 'Menyiapkan Generasi Literasi Melalui Penguatan Kegemaran Membaca Era Milenial' juga menghadirkan narasumber anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi, dan Duta Baca Provinsi Jawa Barat Salbia Salsabila Mulki.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan, Josan Kusuma, Robby Anggriawan
Fotografer : Raditya Purnama

Webinar Generasi Literasi di Era Milenial :  Milenial Punya Aksesibilitas Bahan Bacaan Yang Up to Date

Surabaya, Jawa Timur--Salah satu agenda pembangunan Presiden Jokowi saat ini adalah menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Upaya tersebut bisa dicapai melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan literasi. Hingga 2019, telah ada 334 perpustakaan desa/kelurahan yang merasakan dampak positif dari paradigma baru perpustakaan.
"Prioritas pembangunan manusia yang unggul menjadi perhatian presiden," terang Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di hadapan ribuan peserta Peer Learning Meeting nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Surabaya, Selasa malam, (3/12).
Transformasi perpustakaan diakui Kepala Perpusnas telah mengubah wajah perpustakaan umum. Tempat yang kian nyaman, koneksi internet yang cepat, ditambah ketersediaan koleksi yang tepat guna, merupakan deretan hal positif yang telah mengubah citra dan paradigma perpustakaan menjadi kekinian. Bahkan, di banyak daerah perpustakaan sudah menjadi motor penggerak pada ragam aktivitas masyarakat. Kuncinya ada pada komitmen, sinergitas, dan kolaborasi semua pihak.
Revolusi Industri 4.0 selalu mengedepankan teknologi. Artinya disini diperlukan penguasaan literasi. Literasi mempunyai empat tahapan. Pertama, kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan. Kedua, kemampuan memaknai yang tersirat dan tersurat. Ketiga, kemampuan menghasilkan ide, gagasan, dan kreativitas baru. Dan keempat kemampuan menciptakan barang dan jasa.
Menjamurnya produk-produk luar negeri, seperti dari negara Jepang atau Korea Selatan seolah membuktikan bahwa industri di Indonesia masih sebatas home industry. "Ini dikarenakan karena mayoritas masyarakat bukan lulusan perguruan tinggi. Hanya 10 persen penduduk Indonesia yang mengenyam bangku kuliah," tambah Syarif Bando.
Masih sedikitnya angka masyarakat yang menjadi sarjana justru menjadi tantangan bahwa perguruan tinggi diminta tidak hanya sekedar bagi-bagi sertifikat melainkan manusia yang berdaya saing. "Perusahan lebih membutuhkan tenaga kerja dibanding deretan gelar," imbuh Kepala Perpusnas.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Peer Learning Meeting Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Transformasi Perpustakaan Mengubah Wajah Perpustakaan Umum

Salemba, Jakarta--Di saksikan Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana, dan Inspektur, Darmadi, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, melantik 35 pejabat fungsional naik jenjang, Kamis, (2/7). Pada kesempatan tersebut, mantan Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar, turut dilantik menjadi Pustakawan Utama, yang sekaligus mengakhiri masa jabatan strukturalnya sebagai Sekretaris Utama.
Kepala Perpusnas mengisahkan bagaimana rivalitas Presiden Amerika Serikat, Thomas Jefferson, dan Wakil Presiden, John Adams, tidka menghalangi niat keduanya mendirikan Library of Congress yang terkenal hingga sekarang. Pun dengan para pustakawan agar tidak berpikir dan bekerja untuk dirinya sendiri.Â 
"Pustakawan bukan bekerja untuk dirinya sendiri, lalu mengumpulkan angka kredit, dan kemudian naik jabatan. Tetapi bagaimana mencerdaskan anak bangsa," terang Kepala Perpusnas saat arahan saat pelantikan.
Kepala Perpusnas juga mengingatkan, momen Hari Jadi organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) pada 7 Juli nanti bukan sebagai momen kenangan, mengingat ketika deklarasi pertama dikumandangkan, melainkan apa yang bisa selanjutnya dipersembahkan dari para pustakawan.
"Pustakawan sejak dilahirkan tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai orang pintar melainkan sebagai pengelola ilmu pengetahuan. Literasi adalah pembatas yang jelas antara kehidupan purba ke modern. Dan yang membedakan diantara kedua masa tersebut adalah aktivitas membaca. Pustakawan harus bisa menggali semua informasi yang diperolehnya untuk kemudian dieksplorkan kepada masyarakat dengan menggunakan media-media yang ada," ucap Syarif Bando.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd. Radityo
Â

Kepala Perpusnas Lantik 35 Pejabat Fungsional 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando untuk membuka layanan perpustakaan pada Sabtu dan Minggu.
&ldquo;Buka Sabtu Minggu segera direalisasikan, ya Pak. Biar saya bisa ke sini,&rdquo; kata Sri Mulyani saat mengunjungi Perpustakaan Nasional dalam rangka menghadiri acara Joint Announcement and Awarding Ceremony Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI), Kamis (11/1).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan Perpusnas berencana membuka layanan sepanjang pekan. Namun keinginan itu terganjal masalah tenaga kerja dan anggaran. Perpusnas yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan ini memiliki 24 lantai. Setiap lantai membutuhkan empat petugas. Selain petugas di lobi, Syarif mengatakan butuh sekitar 100 pekerja tambahan untuk bertugas pada akhir pekan.
Untuk mendapatkan tenaga kerja, Perpusnas tentu akan mengajukan permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk beroperasi pada Sabtu saja, pegawai dihitung bekerja lembur. &ldquo;Kalau kami pakai&nbsp;outsourcing, ini harus ada anggaran,&rdquo; ujarnya. Kepala Perpusnas memperkirakan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 30 miliar untuk merealisasikan hal tersebut.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Menkeu Sri Mulyani Minta Layanan Perpusnas Buka Setiap Hari

Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pengembangan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pengembangan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berita

Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pengembangan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pencarian

Berita Lainnya

RPP (Lanjutan) SSKCKR-Dorong Semua Pihak Lestarikan Karyanya ke Perpustakaan

Kab. Musi Rawas Utara Bangun Perpustakaan Ramah Anak

Webinar Generasi Literasi di Era Milenial : Milenial Punya Aksesibilitas Bahan Bacaan Yang Up to Date

Peer Learning Meeting Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Transformasi Perpustakaan Mengubah Wajah Perpustakaan Umum

Kepala Perpusnas Lantik 35 Pejabat Fungsional

Menkeu Sri Mulyani Minta Layanan Perpusnas Buka Setiap Hari

Kategori (Berita Unit)