Jakarta, Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk memfokuskan anggaran tahun 2023 pada upaya pencapaian target prioritas nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Dalam agenda pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2023 dan usulan program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi, Komisi X DPR RI memberikan sejumlah catatan untuk Perpusnas.

Diantaranya, Perpusnas dihimbau untuk memperhatikan perpustakaan di wilayah 3T serta mendorong Perpusnas membuat kegiatan yang menarik minat masyarakat.

Legislator Fraksi PDIP Adriana Charlotte Dondokambey mengakui bahwa fasilitas perpustakaan di Kabupaten/Kota masih sangat minim terutama di wilayah 3T. Padahal masyarakat di wilayah tersebut, sangat membutuhkan perpustakaan dan bahan bacaan.

"Menghimbau Perpusnas agar memperhatikan perpustakaan di wilayah 3T menambah atau meningkatkan layanan perpustakaan di kabupaten dan daerah 3T serta bantuan pengadaan bahan bacaan di perguruan tinggi swasta," ungkapnya, Rabu (31/8/2022).

Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi memberi masukan, dalam perwujudan budaya literasi masyarakat Perpusnas sebaiknya membuat program dan kegiatan yang mampu menarik minat masyarakat.

"Karena budaya berarti didalamnya ada peminatan yang harus kita bangun. Sedikit catatan saja, mungkin ke depan program yang terkait literasi dapat disajikan lebih kreatif dan inovatif," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Menurutnya, dengan perkembangan zaman saat ini, perpustakaan dikunjungi bukan hanya untuk membaca tetapi juga menjadi tempat wisata.

"Kita ingin perpustakaan tidak hanya menjadi tempat baca, tetapi juga tempat wisata, maupun tempat anak muda untuk berkreasi. Seperti halnya Perpusnas ini yang berkolaborasi menggaet berbagai pihak," tuturnya.

Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andi Muawiyah Ramly menekankan Perpusnas agar memperhatikan pelestarian dan pemeliharaan naskah kuno dan alih media sebagai kewajiban untuk melindungi aset budaya bangsa yang terdokumentasi dalam bentuk karya cetak.

Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, berdasarkan nota keuangan RAPBN TA 2023 Persebesar Rp 723 Miliar rupiah. Hal ini terdapat penambahan pagu sebesar Rp 47 miliar dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp 675 Miliar.

Dari pagu anggaran RAPBN TA 2023 tersebut, lanjutnya, alokasi anggaran untuk pelayanan umum sebesar Rp 257 miliar, pendidikan sebesar Rp 465 miliar serta alokasi anggaran untuk prioritas nasional sebesar Rp 360 miliar.

"Rencana kegiatan prioritas nasional TA 2023, diantaranya untuk program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi, serta sertifikasi dan uji kompetensi pustakawan," jelasnya.

Selain itu, dana dekosentrasi TA 2023 sebesar Rp 12 miliar memiliki target untuk 33 perpustakaan provinsi untuk pembinaan administrasi keuangan, pendataan perpustakaan, workshop pegiat literasi daerah dan lomba perpustakaan sekolah.

Sementara itu, pagu DAK fisik penugasan sub bidang perpustakaan TA 2023 sebesar Rp 525 miliar. Dengan rincian menu, pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum, perluasan gedung, renovasi, pengadaan perabot layanan, hingga pengadaan bahan perpustakaan cetak/digital, pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi.

"Untuk pembangunan gedung fasilitas sebanyak 45 lokus, namun ada 9 lokus yang masih dalam status discuss. Ini artinya daerah tersebut ada dokumen yang belum lengkap. Seperti DED, atau sertifikat tanah," lanjutnya.

 

Reportase: Wara Merdeka

Fotografer: Basma Sartika/Prakas Agrestian