Pandeglang, Jawa Barat - Anggota Komisi X DPR RI, Ali Zamroni mengapresiasi bantuan mobil perpustakaan keliling yang diberikan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Jawa Barat.
Bantuan tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan literasi atau budaya kegemaran membaca di masyarakat.
"Alhamdulillah Kabupaten Pandeglang sekarang punya mobil perpustakaan keliling. Mobil ini sesuai kebutuhan masyarakat, karena apabila dilihat dari demografisnya," ungkap Ali Zamroni dalam gelar wicara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dengan tema "Penguatan Peran Sisi Hulu Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Indonesia", di Kabupaten Pandeglang pada Kamis (21/10/2021).
Berdasarkan data dari Perpusnas, lanjut Ali Zamroni, bahwa indeks kegemaran membaca di Provinsi Banten menempati posisi kelima dari 34 Provinsi di Indonesia. Mneurutnya, di masa pandemi angka kegemaran membaca menjadi meningkat. Terlebih di era digital saat ini, yang membuat masyarakat dapat mengakses buku melalui gawai sehingga membaca dapat dilakukan kapan dan dimana saja.
"Di era digitalisasi ini kaitannya dengan teknologi 4.0, berpengaruh terhadap budaya membaca. Harus saya sampaikan, banyak daerah blankspot yang hampir 50 persen di Kabupaten Pandeglang. Tentunya ini menjadi masalah bagi wilayah yang tidak ada sinyal tidak dapat mengakses internet untuk membaca," lanjutnya.
Maka, Ali berharap ini perpustakaan bisa menjangkau masyarakat. Dengan mendatangi kelompok-kelompok pegiat literasi di kampung, desa maupun kecamatan.
"Perlu diperbanyak sarana dan prasaranya. Misalnya, motor perputakaan keliling yang dapat menjangkau masyarakat sampai pelosok. Hal ini menjadi penting karena membudayakan membaca menjadi tanggung jawab kita semua," harapnya.
Dikatakan, pada tahun 2023 Kabupaten Pandeglang kan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan perpustakaan. "Saya harap perpustakaan yang akan dibangun nanti, dibuat nyaman sehingga masyarakat dapat betah berlama-lama di perpustakaan," tutupnya.
Â 
Reporter : Wara Merdeka
Fotografer : Hanna Meinita

Komisi X DPR RI: Perpustakaan Harus Dapat Menjangkau Masyarakat Pelosok

Gatot Subroto, Jakarta - Sehubungan dengan dimulainya Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, menghadiri acara entry meeting yang dilaksanakan di Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Tower BPK RI, Rabu (11/1/2023).
Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI, Ahmad Adib Susilo, dalam laporannya menyampaikan bahwa acara entry meeting tersebut merupakan sebuah tahapan penting dalam proses pemeriksaan yang dapat memengaruhi keberhasilan atas laporan keuangan.
&ldquo;Entry meeting ini adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menjalin komunikasi awal BPK dengan Kementerian/Lembaga guna mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses pemeriksaan,&rdquo; ucapnya.
Mewakili entitas yang hadir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy, sependapat bahwa acara ini memberi kesempatan untuk mencari kesamaan agar tidak ada dua pandangan yang berbeda dari satu hal yang sama.
Menurutnya ada dua cara pandang dalam melihat sesuatu yakni pendekatan positif optimistik dan negatif pesimistik. Sehingga dalam menatap masa depan bangsa dan membawanya menjadi lebih baik, Muhadjir mengimbau untuk menggunakan pendekatan positif optimistik. Hal tersebut dia coba ilustrasikan dengan mengambil contoh ketika sejumlah orang melihat gelas dengan isi tidak penuh, melainkan hanya setengah.
&ldquo;Ketika kita melihat gelas dengan isinya yang hanya setengah, untuk yang berpikiran positif pasti mengatakan &lsquo;alhamdulillah masih separuh&rsquo;, sedangkan yang negatif &lsquo;yah, tinggal separuh&rsquo;. Untuk itulah kita harus bergerak dengan cara pandang positif optimistik karena kalau pakai yang negatif, tidak akan pernah selesai karena tidak ada yang sempurna di dunia,&rdquo; jelasnya.
Sementara itu, Muhadjir juga mengajak seluruh tamu undangan untuk menjaga keseimbangan. Selain itu, langkah kreatif dan inovatif pun sangat diperlukan dalam membelanjakan anggaran.
&ldquo;Efektif saja tidak cukup. Efisien saja juga tidak cukup. Keduanya harus dijalankan bersama. Itu tugas kita untuk menjaga keseimbangan,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas menerima Surat Tugas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III BPK RI yang diserahkan oleh Kepala Auditoriat III.C BPK RI, E. Priyonggo Sumbodo.
Acara entry meeting ini dihadiri oleh 102 peserta yang terdiri dari 9 (sembilan) menteri, 8 (delapan) kepala badan, 2 (dua) ketua lembaga, 3 (tiga) sekretaris jenderal, dan 12 (dua belas) perwakilan dari Kementerian/Lembaga lainnya.
Adapun pemeriksaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2022 ini dilaksanakan terhadap 34 Kementerian/Lembaga dan 4 Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2022

MENCENGANGKAN!!! Di tengah hiruk pikuk global mempersiapkan antisipasi dan transformasi Revolusi Industri 4.0, secara mengejutkan Jepang pada 21 Januari 2019 secara resmi meluncurkan â€œSocietv 5.0â€ dengan menjadikan manusia sebagai subjek utama (human centered society) dalam mengendalikan kemajuan ilmu dan teknologi. Bukan sebagai objek yang bakal terancam atau bahkan tergilas oleh Revolusi Industri 4.0.
Salah satu alasannya, Jepang menghadapi persoalan demografi yang sangat serius. Yakni kelompok usia produktif, sekitar 77 juta jiwa akan berkurang sebesar 70 persen menjadi 53 juta pada 2050. Sementara itu, populasi di atas usia 65 tahun akan naik 38,4 persen pada 2065.
Bagi mereka, tanpa bantuan teknologi digital akan sulit untuk melayani dan memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. MengÂ­ingat semakin sedikitnya jumlah populasi produktif. Kesadaran akan geopolitik dan geostrategi yang meÂ­reka bangun tidak muncul tiba-tiba, namun melalui perjalanan panjang mencakup perencanaan dan imple- mentasiyangfokus danterintegrasi untukkesejahteraandankeamanan bangsa dan negaranya.
Iptek yang menjadi keunggulan kompetitif telah dijadikan momenÂ­tum dahsyat untuk memengaruhi dunia global menembus batas imaÂ­jiner negara. Jepang akan semakin terkenal diduniadenganmemanfaat- kan internet of things (IoT), big data, artificial intelligence (AI), robot, dan sharing economy serta berfokus pada humanisme. Ini arah baru perpaduan era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0.
Â 
Paradigma Humanistis
Konsep â€œMasyarakat 5.0/Society 5.0â€ menjadikan manusia sebagai pusat pengendali teknologi. Manusia berperan lebih besar dengan menÂ­transformasi big data dan teknologi bagi kemanusiaan demi tercapainya kehidupan yang lebih baik. Society 5.0 iin menjadi sebuah cetak biru dan strategi masa depan yang mendoÂ­brak kegilaan negara-negara selain Jepang akan Revolusi Industri 4.0.
Di tengah banyaknya pekerjaan yang akan hilang karena otomatiÂ­sasi, digitalisasi dan kapitalisme untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi industrialisasi, kehadiran Society 5.0 menjadi paradigma baru yang humanistis.
Menurut TechCrunch (4/2/2019): Masyarakat 5.0 mengacu pada enam pilar utama yang meliputi infrastruktur, teknologi keuangan, perawatan kesehatan, logistik, dan AI. Teknologi dan inovasi perlu diÂ­manfaatkan untuk membantu dan memajukan masyarakat, bukan untuk menggantikan peran manuÂ­sia. Sementara itu, Charles A Beard mengemukakan bahwa revolusi inÂ­dustri sebenarnya fokus pada mateÂ­rial (membuat sesuatu) dan pada manusia (sosial).
Â 
PELUANG BAGI INDONESIA
Transformasi digital membuka peluang terciptanya jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada: walau di sisi lain ada jenis-jenis pekeijaan yanghilang karena terganÂ­tikan. Teknologi digital telah mengÂ­ubah cara dan gaya hidup kekinian. Harga ponsel semakin murah dan biaya internet semakin terjangkau merupakan faktor percepatan transÂ­formasi teknologi digital.
Terkait hal ini, perlu kita pikirkan prasyarat dukungan energi kelistriÂ­kan yang mutlak diperlukan dalam akses teknologi digital. Karena keÂ­gagalan kelistrikan atas perangkat keras IT akan menjadikan kegaÂ­galan semua akses dan aktivitas digital selanjutnya. Hal ini penting, mengingat ketersediaan energi bagi bangsa dan negara kita saat ini mauÂ­pun masa depan menjadi persoalan yang sangat serius. Bahkan dapat memicu krisis energi.
Produktivitas BBM yang hanya mencukupi 48 persen kebutuhan nasional menjadikan negara kita pada status darurat energi. Harus ada solusi jitu untuk memperkuat dan membesarkan BUMN-BUMN bidang energi agar memiliki kinerÂ­ja membanggakan, meraup keunÂ­tungan luar biasa dan menjadi tuan di negaranya sendiri.
Mengingat cadangan dalam negeri yang terbatas, diperlukan langkah-langkah ekspansi bisnis hingga mancanegara secara cerÂ­mat dan profesional. Sementara itu, sumber kekayaan alam (SKA) Indonesia jangan menjadi tarik- menarik kepentingan, termasuk kepentingan asing.
Kemudian terkait Society 5.0 yang diinisiasi oleh Jepang, hendaknya kita jadikan momentum untuk mempercepat transformasi atas kedua arah baru tersebut secara simultan. Perpaduan Revolusi InÂ­dustri 4.0 dan Society 5.0 hendaknya dapat dijadikan roadmap/blue print naÂ­sional Indonesia.
Kita perlu bertindak cepat dan jangan sampai terlambat sehingga terjamin kepentingan nasional dan keberlanjutanataseksistensibangsa. Karena populasi generasi tua akan semakin banyak. Sehingga akan terÂ­jadi krisis populasi produktif seperti Jepang, Rusia dan Korea saat ini.
Menurut Hehni Adam, pemerinÂ­tah Indonesia perlu menyiapkan regulasi untuk melindungi pekerja dari ancaman kehilangan pekerÂ­jaan akibat dari revolusi Industri 4.0. Sehingga bonus demografi yang dihadapi Indonesia dapat dijadiÂ­kan subjek yang mengendalikan teknologi. Jangan sampai terbalik manusia menjadi korban teknologi yang tumbuh berkembang.
Bonus demografi bagi Indonesia harus mampu dijadikan peluang melalui peningkatan kapasitas dan kualitasnya agar memiliki profesiÂ­onalisme dan nasionalisme tinggi sehingga memiliki daya saing gloÂ­bal yang membanggakan.
Hal ini perlu komitmen penyeÂ­lenggara negara maupun perusaÂ­haan untuk fokus dan mempersiapÂ­kan perencanaan dan pembiayaan yang memadai untuk pelaksanaan up skilling, social security net and funding. Sehingga mampu menjadi agent of technology sebagai sumber daya maÂ­nusia (SDM) yang unggul.
In paralel, terus dikembangkan industri-industri strategis nasional termasuk industri digital, yang berÂ­basiskan artificial intelligence (AI), internet atas segala hal (internet of thing/ IoT), realitas tertambah (augmented reality), pembelajaran mesin (machine learning), dan pembelajaran dalam (deep learnÂ­ing). Serta berorientasi pada pengemÂ­bangan SDM Indonesia, profit dan keberlanjutan. Bukan hanya imtuk memenuhi kebutuhan masa sekaÂ­rang namun juga mempersiapkan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.
Dikaitkan dengan profil ketenaÂ­gakerjaan, data BPS pada Februari 2018 menunjukkan jumlah penÂ­duduk usia kerja 193,55 juta jiwa terdiri dari: 1) angkatan kerja sebeÂ­sar 133,94 juta jiwa (127,07 juta jiwa yang bekerja dan 6,87 juta jiwa yang pengangguran) dan 2) bukan angÂ­katan kerja 59,61 juta jiwa (36,01 juta jiwa mengurus rumah tangga, 15,61 juta jiwa bersekolah dan lainnya 7,99 juta jiwa).
Dari 127,07 juta jiwa yang bekerja terdiri dari 87,08juta jiwa yang bekerÂ­ja penuh, 30,29 juta jiwa yang bekeija paruh waktu dan 9,7juta jiwa yang setengah menganggur. Dari data tersebut, tercermin bahwa angka pengangguran menjadi persoalan serius, terlebih jika dikaitkan dengan dampak negatif Revolusi lndustri 4.0. Secara nasional tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,34 persen lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan kinerja terbaik Kemenaker di bawah pimpinÂ­an M Hanif Dhakiri.
Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja dilaporkan bahwa 11,71 juta jiwa (9,22 persen) berpenÂ­didikan universitas, 3,5 juta jiwa (2,75 persen) berpendidikan diploÂ­ma, 14,55 juta jiwa (11,45 persen) berpendidikan SMK, 21,32 juta jiwa (16,78 persen) berpendidikan SMA atau sederajat, 22,88juta jiwa (18 perÂ­sen) berpendidikan SMP atau sederÂ­ajat dan 53,11 juta jiwa (41,8 persen) berpendidikan SD ke bawah. Profil kependidikan pekerja yang seperti ini merupakan tantangan serius daÂ­lam transformasi ketenagakerjaan menuju era Revolusi Industri 4.0 maupun Masyarakat 5.0
Terkait penggunaan teknologi digital, hingga Januari 2018, data pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta (50 persen dari penduduk Indonesia sebesar 265,4 juta j iwa). Pengguna media sosial seÂ­besar 130 juta (49 persen), pengguna ponsel sebesar 177,9 juta (67 persen), pengguna mobile social media sebesar 120 juta (45 persen).
Sedangkan untuk industri yang menggunakan robot masih relatif sedikit dikaitkan dengan program padat karya yang menyerap tenaga kerja lebih banyak. Meski berposisi sebagai pasar media soÂ­sial terbesar di Asia Tenggara dengan 120juta orang menggunakan ponsel pintar, tetapi industri di bidang teknologi komunikasi ini masih terbatas. Negara harus hadir untuk menguasai mayoritas saham provider lT baik Telkom maupun Indosat agar kita bisa mengendalikan sekaligus mengamankan kepentingan nasional kita, jangan sampai big dataÂ disalahgunakan.
Sementara itu, pertumbuhan sektor industri manufaktur dan industri- industri lain mengalami kelambatan rata-rata di bawah 5 persen. Ini menÂ­jadi persoalan tersendiri yang perlu short cut untuk mengatasinya. Ke deÂ­pan, kita juga harus meningkatkan pembiayaan riset dan pengembangan (R&amp;D) lebih besar lagi dari yang haÂ­nya 0,3 persen dari PDB (produk domestik bruto).Â  Agar mampu bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya.
Di samping itu, perlu dikembangÂ­kan intelijen industri sebagai sarana pendukung pengembangan dan ekÂ­spansi bisnis global dari industri- industri strategis nasional yang kita miliki. Pun, harus dijauhkan dari keÂ­pentingan politik maupun elite parÂ­pol dalam pengelolaannya sehingga fokus mengembangkan industri-inÂ­dustri strategis nasional benar-benar untuk kepentingan nasional.
Â 
POROS MARITIM DUNIA
Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). DeÂ­klarasi Djuanda selanjutnya diresÂ­mikan menjadi UU No 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada 1982 akhirnya daÂ­pat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya deklarasi ini diperteÂ­gas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985tentang pengesahan UNÂ­CLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dan belum dapat disebut sebagai negara maritim kaÂ­rena belum menjadikan laut sebaÂ­gai tulang punggung eksistensi dan pengembangan negara.
Ke depan, orientasi bangsa ini harus mengacu pada laut dari berÂ­bagai aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, ditamÂ­bah ilmu pengetahuan &amp; teknologi (asta gatra plus ini dapat saya sebut sebagai nawa gatra).
Laksda TNI (Purn) Robert Mang- indaan, Ketua Forum Kajian PerÂ­tahanan dan Maritim dan Tenaga Profesional Lemhannas RI menjeÂ­laskan, bahwa Maritime Security Strategy harus diimplementasikan agar Indonesia menjadi poros marÂ­itim dunia. Sekurang-kurangnya menjadikan laut Indonesia sebagai perekat antarpulau, sumber mata pencarian, dan sistem pertahanan.
Pun, perlu prioritas dan redefinisi Program Masterplan Percepatan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan penambahan padaprogram-program kemaritiman. Poros maritim dunia akanmenyangkutMaritime Security Strategy yang memuat langkah-langÂ­kah objektif dan strategis.
Kita juga memerlukan SDM MarÂ­itim yang unggul, pakar ekonomi, pakai' pendidikan, pakaiâ€™ teknologi dan industri, maupun intelijen. In paralel, diperlukan agenda prioritas seÂ­perti armada berbendera Indonesia, sistem pelayaran tetap, infrastrukÂ­tur, logistik, arsitektur manajemen keamanan maritim, kompetensi capacity building, kualitas komunitas maritim, harmonisasi peraturan perundangan maupun industri straÂ­tegis perkapalan dan kemaritiman. Termasuk menjadikan Jakarta sebaÂ­gai pengendali dan pengawasan lalu lintas laut ASEAN, yang sekarang ini berada di Singapura.
Terkait Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 semua sektor harus bertransformasi, termasuk sektor maritim terlebih ingin menjadikan Indonesia menjadi pores maritim dunia. Juga di dalamnya, ada sektor hulu migas yang berada di onshore maupun offshore yang telah siap berÂ­transformasi menuju era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. karena inÂ­dustri tersebut sejak lama mengÂ­gunakan teknologi tinggi berbasis komputer, yang penuh risiko tinggi, bermodal sangat besar dan memiÂ­liki SDM yang profesional.
Dengan kondisi tersebut, kita haÂ­rus berpacu lebili kencang lagi untuk bersiapmenujuarahbaruperpaduan era Revolusi Industri 4.0 dan MasyaÂ­rakat 5.0 yang menjadikan manusia sebagai subjek pengendali kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kita pun harus bersinergi mengÂ­hasilkan keuletan dan ketangguhan bersama semua komponen bangsa dan negara untuk menjamin keseÂ­jahteraan dan keamanan nasional maupun ikut aktif dalam menjaga ketertiban dan kedamaian dunia agar tidak terjadi neo-liberalisme, imperialisme maupun kapitalisme. Semoga. E-mail: <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>; <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>. (ndu/k!5)
CATATAN : SUHARYONO SOEMARWOTO (PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN, KANDIDAT DOKTOR ILMU EKONOMI UNIVERSITAS TRISAKTI, PPRA LIX LEMHANAS RI)
Â

Arah Baru Perpaduan Era Revolusi 4.0 dan Masyarakat 5.0

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Naskah-naskah kuno ibarat pelita peradaban. Kandungan informasi di tiap naskah selalu sarat dengan pesan positif. Koleksi naskah kuno nusantara ditulis dalam berbagai aksara dan bahasa. Perpustakaan Nasional hingga tahun 2017 memiliki 11.133 naskah. Â Namun, tidak banyak yang bisa membaca setiap kandungan yang tersirat maupun yang tersurat.
Agar masyarakat mudah mengakses dan tahu manfaat besar dari naskah-naskah kuno nusantara, Perpusnas meluncurkan situs web khusus â€˜Khastaraâ€™ di Ruang Teater Soekarman Layanan Perpustakaan, Kamis, (3/1). Khastara artinya Khasanah Naskah Nusantara. Situs web ini merupakan hasil kerjasama antara Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi sebagai penyedia sistem dan web serta Pusat Preservasi sebagai penyedia isi (konten).
â€œSalah satu peran dari perpustakaan adalah sebagai jembatan ilmu pengetahuan di masa lampau dan situs web Khastara memuat seluruh koleksi digital hasil alih media dari koleksi tercetak pustaka nusantara yang dimiliki Perpustakaan Nasional. Situs ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia demi kepentingan intelektual,â€ kata Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada saat peluncuran.
Situs web ini, tambah Kepala Perpusnas, memudahkan pemustaka dalam mengakses koleksi pustaka nusantara yang sudah didigitalkan dalam bentuk dan format yang menarik sehingga kondisi koleksi tercetak yang sudah rapuh tetap terjaga.
Penyajian koleksi pustaka nusantara akan dibuat dalam bentuk website yang intuitif namun sederhana, sesuai dengan perkembangan teknologi terkini dengan konsep Web Responsif. Sehingga situs web Khastara dapat dibuka dengan gadget, seperti tablet dan smart phone.
Situs web Khastara memuat koleski sebanyak 8324 judul, diantaranya koleksi manuskrip (naskah kuno) 837 Judul, koleksi monograf langka yang diterjemahkan (buku langka) sebanyak 144 judul, koleksi kartografi (peta) sebanyak 1.548 judul, koleksi bahan grafis (foto, gambar, lukisan) sebanyak 5.716 judul, dan koleksi serial langka (majalah dan surat kabar langka) sebanyak 79 judul.
â€œHarapan kami, peningkatan layanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dipersembahkan Perpustakaan Nasional menambah khasanah dan keragaman informasi yang ada serta berguna bagi masyarakat Indonesia,â€ ungkap Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Perpusnas Luncurkan Khastara : Cara Baru Kenali Naskah-Naskah Nusantara

Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat - Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Cityscape Community Lover Indonesia menggelar talkshow dan workshop fotografi cityscape di lantai 24 Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Jumat, 6 September 2019.
Hadir sebagai pembicara owner ATM Photography Agustinus Tri Mulyadi. Agustinus dikenal spesialisasi foto bergenreÂ cityscape. Pada paparannya Agustinus menyampaikan pengalamannya sehingga dapat menjadikan fotografi sebagai hobi yang menghasilkan. "Ini hobiÂ yang menyenangkan untuk dilakukan. Apabila jika dilakukan dengan serius akanÂ  menghasilkan uang. â€œPaling tidak hobi tersebut dapat menghasilkan uang untuk membiayai hobi itu sendiri,â€ ujar Agustinus.
Selain memperdalam skill dan teknis fotografi, membentuk atau bergabung dengan komunitasÂ  juga diperlukan untuk memperluas jaringan. â€œJaringan yang luas membantu kita ketemu orang yang lebih hebat kemampuannya, dan bisa belajar dari mereka," tambah Agustinus. Jangan lupa, kemampuan pemasaran juga harus selalu diasah. MempromosikanÂ  kemampuanÂ  yang dimiliki serta menjaga kepercayaan orang lain dengan menjadi pribadi yang baik.
Di akhir materi, seluruh peserta workshop diberikan kesempatan mempraktekkan teknik dan kemampuan fotografinya dari lantai tertinggi fasilitas layanan Perpusnas.
Kegiatan talkshow dan workshop ini merupakan rangkaian acara Perpusnas Expo 2019 yang berlangsung antara tanggal 5- 22 September 2019. Rangkaian acara ditujukan untuk memperkuat literasi untuk kesejahteraan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.Â 
Reportase: Radhitya Purnama

Fotografi Cityscape Sebagai Hobi yang Menghasilkan 

Jakarta -- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengadakan rapat pembahasan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Perpusnas 2021 melalui pertemuan daring zoom Senin (23/08). Rapat membahas terkait persiapan verifikasi lapangan dari Tim Koordinasi SPBE Nasional.
Kepala Pusat Data dan Analisis Perpustakaan Nasional RI, Taufik Gani mengatakan bahwa evaluasi SPBE terakhir dilakukan pada tahun 2019 mendapatkan predikat baik dengan skor 3,06. Ia menjelaskan, berdasarkan dengan pengisian Lembar Kinerja Evaluasi Mandiri, Target Penilaian Target Nilai Akhir SPBE 2021 Perpusnas RI adalah 3,5 sampai 3,7. Dari kategori Baik menjadi sangat Baik. Target ini merupakan target optimis yang didasarkan atas penilain objektif atas proses penerapan SPBE yang sudah dilakukan selama ini.
"Saya melihat bahwa SPBE Perpusnas ini bukan hanya dikembangkan dalam masa yang singkat, langsung jadi. Ini merupakan proses yang sudah dilakukan bertahun-tahun sejak dari awal, secara bertahap, mengikuti perkembangan teknologi informasi dan juga ddenga mengikuti regulasi ataupun kebijakan pemerintah dan terus memperbaiki penerapan e-Government ini," ucap Taufik
Menanggapi proses ini, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa hal pertama yang harus diperbaiki adalah kebijakan internal tentang SPBE. Perpusnas menurut Syarif Bando harus membuat daftar kegiatan yang dirancang berbasis SPBE berdasarkan (1) Skala Prioritas/sifat mandatorinya, (2) SPBE penunjang, dan (3) SPBE berbasis koordinatif.
SPBE juga perlu dievaluasi mengenai hasil implementasinya dan tingkat kematangannya baik dalam kapabilitas proses maupun fungsi teknis. "Harap dalam kebijakan internal, daftar itu ada. Jelaskan sudah sejauh mana. Apakah sudah terukur, sudah terintegrasi dengan user, dan sudah bisakah dievaluasi," terang Syarif.
Kegiatan rapat kemudian dilanjutkan dengan eksaminasi lebih lanjut terhadap Lembar Kinerja Evaluasi SPBE dan kesiapan dokumen pendukungnya. Verifikasi lapangan dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 26 Agustus 2021.
Reportase: Radhitya Purnama

Persiapan Evaluasi SPBE Perpusnas: Mengukur Maturitas Pelaksanaan SPBE

<div dir="auto">
<div dir="auto">Â </div>
Kuningan, Jakarta - KepalaÂ  Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyerahkan secara simbolis nomor ISBN dari dua karya terbaru Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Penyerahan dilakukan pada peluncuran buku, channel, dan podcast Bambang Soesatyo, Kamis (10/9) di The Kuningan Suites Hotel, Jakarta.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div>Mantan Ketua DPR RI ini, meluncurkan buku terbarunya yang berjudul 'Jurus 4 Pilar: Merangkul Milenial menjaga Suhu Politik' yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris, dicetak dan diterbitkan oleh Balai Pustaka.</div>
<div>Â </div>
<div>
<div>Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional juga menyerahkan kartu anggota kehormatan dari Perpustakaan Nasional, serta buku yang berjudul 'Perpustakaan Nasional: Ikon Peradaban'</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div>Turut hadir dalam peluncuran buku Bamsoet, diantaranya Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Wakil Ketua MPR RIÂ Ahmad Basarah, Arsul Sani, Fadel Muhammad, Zulkifli Hasan dan Lestari Moerdijat.</div>
</div>
<div>Â </div>
<div>Reporter : Wara Merdekawati</div>
<div>Fotografer : Ahmad Kemal Nasution</div>

Berita

Kepala Perpusnas Serahkan ISBN Karya Ketua MPR RI

Pencarian