<div class=ExternalClassA9FB376594774505A3CB950CFAC632E3>
<div>
Pengantar 
Conspectus adalahÂ  instrumen bagi perpustakaan untuk mendeskripsikan kekuatan koleksi dan intensitas pengumpulan dengan cara menambahkan kode alfanumerik sesuai dengan notasi klasifikasi yang digunakan, dapat Library of Congress Classification dapat pula Dewey Decimal Classification. Conspectus mulaidikembangkan pada tahun 1979 oleh Research Libraries Group. Libraries Group Conspectus merupakan inventarisasi kekuatan koleksi yangÂ  ada serta intensitas pengumpulan koleksi yang diperoleh melalui worksheet berdasarkan skema klasifikasi Library of Congress.Â  Â  Research Libraries Group Conspectus kemudian diadopsi oleh Association of Research Libraries (ARL) untuk kegiatannya, North American Collections Inventory Project,Â  kemudian diadaptasi oleh National Library of Canada untuk kepentingan Canada, lalu menyebar ke Inggeris, negara Eropa Barat dan Australia. Research Libraries Group Conspectus telah dimodifikasi oleh berbagai perpustakaan yang mengumpulkan koleksi di bawah intensitas penelitian untuk keperluan resource sharing, alokasi dana, alokasi ruang, proyeksi penyimpanan, akreditasi, penerimaan usulan dan prioritas preservasi.
1. Proses asesmenÂ  koleksi
Â  Untuk melakukan asesmen terhadap koleksi perpustakaan dikenal beberapa teknik. Salah satu di anataranya adalahÂ  teknik asesmen shelf-list, yang akan dibahas dalam tulisan ini. Langkah asesmen shelf-list diuraikan di bawah ini.
Â  a. Persiapan dan perencanaan
Â Â Â  (1) Ikut sertakan pengambil keputusan sejak awal dalam proses penyusunan tujuan, sasaran dan kerangka waktu untuk asesmen koleksi. Jelaskan sasaran proyek dan penggunaan laporan asesmen.
Â Â Â  (2) Tinjau julatan informasi asesmen koleksi yang ada dan pahami struktur untuk mencatat informasi mengenai koleksi perpustakaan yang akan diases.
Â Â Â  (3) Periksa divisi subjek dan tentukan mana yang akan digunakan.
Â Â Â  (4) Tentukan tataran asesmen yang sesuai, misalnya tataran kategori atau subjek.
Â Â Â  (5) Tentukan teknik asesmen yang cocok.
Â Â Â  (6) Tinjau dokumentasi yang ada, misalnya garis haluan pengembangan koleksi dan/atau pemilihan, statistik dan data asesmen sebelumnya. Periksa laporan asesmenÂ  koleksi dan garis haluan pengembangan koleksi yang ada diÂ  perpustakaan lain.
Â Â Â  (7) Tentukan data yang akan dikumpulkan; umumnya semakin banyak informasi yang dikumpulkan, semakin rumit dan semakin tinggi tingkat kesulitan proses asesmen. Kenali secara pasti apakah suatu informasiÂ  diperlukan dan bagaimana informasi itu akan digunakan.
Â Â Â  (8) Identifikasi staf danÂ  pemakai yang akan diikutsertakan dalam proses.
Â Â Â  (9) Lakukan pelatihan sumber daya staf dan catatÂ  waktu aktivitas yang diperlukan untuk memproyeksikan tuntutan mendatang dan mengukur hasil asesmen.
Â Â Â  (10) Bagi dan jadwalkan tugas; susun jadwalÂ  penyelesaian, perkirakanÂ  biaya (waktu untuk perencanaan, melakukan kajian dan evaluasi hasil kegiatan; alat tulis kantor; dan waktu komputer bilamana diperlukan). 
Â  b. Pelaksanaan asesmen
Â Â Â  [1] Kumpulkan alat dan data yang diperlukan.
Â Â Â  [2] Laksanakan asesmen (disarankan berdasarkan tim kerja) Â¿ buatlah catatan tentang waktu yang digunakan, metode yang diterapkan dan keputusan yang diambil.
Â Â Â  [3] Pantau kemajuan dan hasil yang diperoleh.
Â Â Â  [4] Tentukan kekuatan dan kelemahan koleksi; dan
Â Â Â  [5] Identifikasi keunggulan unik, misalnya koleksi khusus bidang tertentu. Tambahkan komentar, catat karakteristik khusus, kekuatan atau kelemahan kronologis atau geografis.
Â  c. Tinjau dan serahkan data pada pimpinan perpustakaan
Â Â Â  [1] Tinjau informasi asesmen koleksi yang telah terkumpul.
Â Â Â  [2] Tentukan peringakt koleksi berdasarkan ketentuan conspectus.
Â  d. Penggunaan informasi asesmen koleksi
Â Â Â  [1] Masukkan hasil asesmen koleksi kedalam garis haluan pengembangan koleksi perpustakaan.
Â Â Â  [2] Gunakan data untuk perencanaan anggaran.
Â Â Â  [3] Gunakan data asesmen koleksi dalam manajemen koleksi: awal seleksi (deselection), preservasi dll.
 3.Kriteria untuk melakukan ases terhadap koleksi
Â  Walaupun menilai sebuah koleksi berdasarkan subjek merupakan pekerjaan yang rumit, tidaklah berarti hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Pustakawan hendaknya percaya diri akan pertimbangan dan pengalamannya dengan koleksi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan profesional atas mutu koleksi lebih banyak tepatnya daripada ketidaktepatannya. Walaupun demikian tidaklah berarti bahwa verifikasi asesmen tidaklah penting, melainkan bahwaÂ  penilaian atas koleksi dapat dilakukan dengan penuh percaya diri dan dicek dengan satu atau beberapa teknik selama waktu yang tersedia memungkinkan.
Â  Berikut ini adalah kriteria yang diambil dari Research Library Group mengenai faktor yang perlu dipetimbangkan pustakawan dalam mengkaji sebuah bidang subjek koleksi.
Adapun hal yang perlu diperhatikan ialah:
Â  (1) Jumlah judul. Hitunglah shelf list atau prakira berdasarkan 30 volume per meter dari penggunaan rak.
Â  (2) Mengecek koleksi dengan mengacu pada bibliografi standar akan mencerminkan: Â Â Â Â  - Pengarang utama: Apakah ahli dan penulis standar dimasukkan? Â Â Â Â - Karya utama: Apakah karya klasifk, standar, penting dan utama dimasukkan? Â Â Â Â - Sumber primer: Apakah teks dan dokumen asli yang disunting secara kritis dimasukkan? Â Â Â Â - Kritik/komentar/interpretasi: Seberapa lengkap monograf sekunderÂ  atau karya kritikÂ  yang diikutsertakan?
Â  (3) Cakupan kronologis: Apakah materi lama dan baru diwakili secara konsisten? Apakah memang demikian?
Â  (4) Set lengkap: Apakah himpunan dan seri diwakili dalam koleksi? Apakah lengkap?
Â  (5) Cakupan terbitan berseri: Seberapa ekstensif cakupan jurnalÂ  per subjek? Apakah lengkap atau terputus-putus? Apakah jurnal utama dicakup?
Â  (6) Akses ke terbitan berseri: Apakah tersedia majalah indeks dan abstrak? Apakah sistem manual atau terpasang?
Â  (7) Format dan/atau koleksi khusus: Apakah koleksi perpustakaan diperkaya secara signifikan oleh dokumen elektronik,Â  bahan audio-visual, mikrofilm atau koleksi khusus lainnya?
Â  (8) Bahasa : Apakah koleksi terutama dalam bahasa Indonesia? Bagaimana dengan koleksi bahasa Inggris? Ataukah mencakup bahasa asing lainnya? 
4.Teknik asesmen
Â  Ada beberapa teknik asesmenÂ  yang digunakan dalam conspectus, umumnya terbagi atas dua kelompok besar yaitu terpusat pada koleksi atau terpusat pada pemakai.
Â  Teknik terpusat pada pemakai mengukur bagaimana koleksi digunakan olehÂ  pemakai perpustakaan. Contoh dari teknik ini ialah kajian sirkulasi, statistik pinjam antarperpustakaan, statistik permintaan pemakai, kajian ketersediaan rak dan berbagai kajian pemakai.
Â  Teknik terpusat pada koleksi mengkaji isi dan karakteristik koleksi guna menentukan besaran, ruang lingkup, dan/atau kedalaman teknik, seringkali dibandingkan dengan standar eksternal. Contoh dari teknik ini ialah memeriksa daftar, menghitung koleksi, dan evaluasi pakar.
Â  Teknik yang digunakan adalah mengukur shelflist, memayar (scanning) rak, memeriksa daftar, evaluasi oleh pakar dari luar dan analisis sitiran. Kesemua teknik tersebut merupakan kombinasi teknik kuantitatif dengan kualitatif. Walaupun ukuran tersebut tidak seluruhnya objektif, pengalaman menunjukkan bahwa teknik tersebut (a) dapat diterapkan pada semua jenis perpustakaan; (b) menyediakan data yang handal; (c) hendaknya digunakan dalam bentuk kombinasi sebagai sarana pelengkap dan verifikasi, sertaÂ  (d) menguatkan kemampuan pustakawan untuk menerapkan pengetahuan, keahlian dan pertimbangan mereka dalam manajemen perpustakaan.
4.a. Mengukur shelflist
Â Â Â Â  Metode ini dilakukan terhadap shelflist mampu menghasilkan informasi kuantitatif menyangkut jumlah judul, persentase koleksi total, usia median dan bahasa koleksi. Ada shelflist dalam bentuk kartu atau bentuk elektronik. Kini ada kecenderungan shelflist tidak lagi digunakan di perpustakaan.
4.a.1. Keuntungan Â Â Â  [1]Â Mudah dilakukan, Â Â Â  [2]Â Menghasilkan data objek, kuantitatif, Â Â Â  [3]Â Menghasilkan data yang dapat dibandingkan dengan perpustakaan lain, Â Â Â  [4]Â Dapat dilakukan oleh staf perpustakaan.
4.a.2. Kerugian Â Â Â  [1]Â Hanya merupakan pencerminanan koleksi yang dikatalog saja. Â Â Â  [2]Â Tidak mengukur kualitas Â Â Â  [3]Â Hanya menghasilkan perkirakaan kotor Â Â Â  [4]Â Data mungkin tidak tepat, terutama bila digunakan sebagai pembanding karena adanya variasi dalam penarikan sampel dan prosedur perpustakaan dalamÂ  mengkatalog dan memasukkan kedalam shelflist
4.a.3. Prosedur
Â Â Â  Periksa kartu shelf list kemudian ikutilah prosedur berikut:
Â Â Â  [1]Â Hitunglah jumlah kartu dalam sentimeter, gunakan beberapa sampel dan rata-rata.
Â Â Â  [2]Â Dengan menggunakan sebuah mistar, ukurlah total jumlah sentimeter shelflist.
Â Â Â  [3]Â Kalikan jumlah kartu pada 1 sentimeter dengan jumlah sentimeter pada shelflist sampai memperoleh jumlah perkiraan judul yang dimiliki.
Â Â Â  [4]Â Alternatif langkah 1,2, dan 3 adalah mengukur panjang shelflist kemudian kalikan dengan 40 (angka standar jumlah kartu per sentimeter) untuk memperoleh total jumlah judul.
Â Â Â  [5]Â Hitunglah jumlah kartu dalam Divisi yang sedangÂ  diases. CatatlahÂ &quot; # koleksi&quot; dan &quot;% koleksi&quot; dan bahasa. Untuk menentukan usia median kelompok judul, ijirlah (tally) tahun hak cipta secara kronologis, baik berdasarkan dasawarsa atau periode lima tahunan. Kemudian tentukan titik di mana setengah dari tahun berada di bawah dan setengahnya lagi berada di atas titik.
Ijiran sebuah kelompok yang terdiri atas 19 judul nampak sebagai berikut:
Â Sebelum 1970Â Â Â  iiiii iiiiÂ Â Â Â  9 Â 1970-1979Â Â Â Â Â Â Â Â  Â iiiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  3 Â 1980-1990Â Â Â Â Â Â Â Â  Â iiiiiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  5 Â 1990+Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  iiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  2
Â Â Â Â Â Â Â  Penarikan sampel dilakukan berdasarkan besaran di bawah ini.
<img alt="" src="/gambarmajalah/Penggunaan%20Teknik%20Asesmen%20Shelf-list%20dari%20Conspectus.bmp"> 
5.Tataran koleksi
Conspectus merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan sebuah senarai buku dan majalah yang disusun oleh para ahli disertai dengan keterangan tingkat kekuatan dan kelemahan koleksi perpustakaan. Sebagai contoh koleksi sebuah perpustakaan diberi peringkat nilai dari 0 sampai dengan 5 untuk masing-masing subjekÂ  sebagai berikut:
0Â Â  - Di luar ruang lingkup. Perpustakaan tidak mengumpulkan materi perpustakaan dalam bidang tersebut. 1Â Â  - Aras minimum: sebuah bidang subjek yang terdiri atas karya sangat dasar 2Â Â  - Aras informasi dasar: sebuah koleksi yang terdiri atas materi umum mutakhir yang bertujuan memperkenalkan dan memberi batasan sebuah subjek dan menunjukkan berbagai variasi informasi yang tersedia. Dalam kelompok ini terdiri atas kamus, ensiklopedia, edisi pilian dari karya-karya penting, survei historis, bibliografi, buku pegangan dan beberapa majalah utama. Koleksi dasar tidak cukup intensif utuk menunjang perkuliahan atau kajian mandiri dalam bidang yang bersangkutan. 2aÂ  - Tingkat informasi dasar, pengantar 2bÂ  - Tingkat informasi lanjutan, lanjutanÂ  (cukup untukÂ  program diploma) 3Â Â  - Aras penunjang pengajaran: sebuah koleksi yang cukup untuk menunjang pengajaran pada tingkat sarjana dan sebahagian strata 2 atau kajian mandiri yang berkelanjutan; artinya koleksi yang cukup untuk menunjang tujuan umum atau khusus namun intensitasÂ  penelitian kurang mendalam. Koleksi ini mencakup sejumlah besar monograf, koleksi lengkap dari karya pengarang yang penting, koleksi karya pengarang sekunder, majalah yang representatif berdasarkan pilihan dan sarana rujukan dan sarana bibliografi fundamental bagi subjek yang bersangkutan. 3aÂ  - Tingkat penunjang kajian atau pengajaran dasar (cukup untuk mendukung bagian bawah kuliah program sarjana) 3bÂ  - Tingkat penunjang pengajaran atau kajian menengah (cukup untuk mendukung bagian atas kuliah program sarjana namun tidak cukup untuk menunjang perkuliaan strata dua) 3cÂ  - Tingkat penunjang kajian atau pengajaran lanjutan (cukup untuk mendukung program pascasarjana atau strata 2) 4Â Â  - Aras penelitian: sebuah koleksi yang mencakup materi utama sumber yang diterbitkan yang disyaratkan untuk disertasi dan kajian mandiri, termasuk materi yang berisi penelitian yang melaporkan temuan baru, hasil percobaan ilmiah dan informasi lain yang bermanfaat bagi peneliti. Koleksi ini dimaksudkan meliputi semua karya rujukan yang penting dan cakupan monograf khusus yang luas, koleksi jurnal yang ekstensif serta jasa pengindeksan dan pengabstrakan dalam bidang bersangkutan. Materi yang lebih tua tetap dipertahankan untuk keperluan penelitian historis. Tingkat ini cukup untuk menunjang program doktor 5Â Â  - Aras komprehensif: sebuah koleksi yang didukung oleh perpustakaan yang mencakup semua karya signifikan dari pengetahuan yang terekam (publikasi, manuskrip, bentuk lain), dalam semua bahasa untuk bidang yang jelas batasnya. Tingkat intensitas pengumpulan bertujuan mengembangkan koleksi khusus dengan tujuan keluasan cakupan. Materi lebih tua dipertahankan utuk kepentingan penelitian historis.
Misalkan sebuah perpustakaan perguruan tinggi melakukan pengembangan koleksinya untuk bidang Ilmu Pengetahuan Sosial. Berdasarkan metode pemeriksaan shelf-list maka hasilnya nampak sebagai berikut :
Â 320Â Ilmu PolitikÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  2a Â 325Â Pemilihan UmumÂ Â 1 Â 327Â Hubungan InternasionalÂ 3 Â 341Â DiplomasiÂ Â 3b
dan seterusnya 
6. Conspectus di Indonesia
Â  Hingga saat ini belum diketahui perpustakaan Indonesia yang melakukan penilaian koleksinya berdasarkan conspectus. Di lingkungan Jaringan Perpustakaan APTIk sudah dilakukan pelatihan conspectus sementara pelaksanaanya masih belum diketahui. Untuk perpustakaan nasional, ceramah tentang conspectus sudah dilakukan pada tahun 1998.
Â  Penutup
Â  Conspectus merupakan metode penilaian koleksi perpustakaan yang semula berkembang di AS kemudian meluas ke negara lain. Teknik conspectus berorientasi pada pemakai atau koleksi menggunakan 5 teknik yaitu pengukuran rak, pemindaian rak, pemeriksaan senari, evaluasi oleh pakar luar dan analisis sitiran. Masing-masing memiliki keuntungan dan kelemahan sehingga sebaiknya dikombinasikan antara berbagai teknik guna menentukan tataran koleksi. Adapun tataran koleksi perpustakaan berdasarkan conspectusÂ  dimulai dari 0 sampai dengan 5 yang merupakan aras tertinggi.
Prof. Dr. Sulistyo_Basuki Guru Besar pada Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.</div></div>

<div class=ExternalClass68D8EB5E173E4372AC1DE5542682428D>
<div>
Untuk melakukan asesmen terhadap koleksi perpustakaan dikenal beberapa teknik. Salah satu di antaranya adalahÂ  teknik asesmen shelf-list, Conspectus telah dimodifikasi oleh berbagai perpustakaan yang mengumpulkan koleksi di bawah intensitas penelitian untuk keperluan resource sharing, alokasi dana, alokasi ruang, proyeksi penyimpanan, akreditasi, penerimaan usulan dan prioritas preservasi.</div></div>

Perpustakaan
 Katalogisasi
 Pengolahan teknis (Perpustakaan)

Penggunaan Teknik Asesmen Shelf-list dari Conspectus untuk Kepentingan Perpustakaan di Indonesia

<div class=ExternalClassCC1CBE60CB5140EABCA3D188905055A7>
<div>
Untuk sebagian kecil orangÂ para sosiolog, pekerja sosial, pengamat masyarakat, peneliti sosial istilah ekslusi sosial (social exclusion)Â  adalah terminologi yang saat ini sedang sering dipakai menjelaskan berbagai gejala yang amat menggelisahkan di masyarakat. Coba saja kita lihat : kemarahan yang mampu membumi-hanguskan sebuah kota, protes yang cepat memuncak menjadi pengerusakan, kekecewaan penonton sepakbola yang meletus menjadi amuk, main hakim sendiri yang menjelma jadi kesadisan mengerikan, tawuran yang selalu berisi pembantaian, mutilasi mayat yang semakin sering terjadi .... daftarnya bisa panjang sekali.
Jutaan manusia kita semua merasakan langsung fenomena itu sebagai sebuah teror berkepanjangan. Akibatnya, hidup kita sehari-hari dipenuhi rasa takut yang amat mencekam, hilang percaya diri, kecurigaan berlebihan kepada sesama, panik yang semakin sering datang, dan sebagainya. Kita pun tak jarang ikut hanyut dalam keberingasan, menjadi orang yang mudah kalap, tidak peduli kepada keselamatan orang lain, gampang naik darah, suka melihat orang lain menderita, tidak sabar mengikuti peraturan keselamatan bersama, ikut mengutil dan menggerogoti yang bukan hak kita, dan sebagainya.
Ada juga di antara kita yang malang, menjadi korban dari kekerasan oleh orang lain: menjadi korban kapak merah, ditodong di atas angkutan kota, menjadi istri yang dipukuli suami, menjadi suami yang diperas istri, menjadi ABG yang diperjual-belikan, menjadi anak yang diperbudak, dan seterusnya.Â  Kalau tidak orang lain yang merusak, diri sendiri pun kini punya cara merusak yang semakin lama semakin canggih: menjadi pelacur terselubung lewat perselingkuhan, menghancurkan tubuh lewat narkotik dan obat bius, hidup secara hedonistik sehingga akhirnya menanggung berbagai penyakit, atau menjadi gilaÂ  karena pertahanan mental kita runtuh total. Kita boleh saja membungkus semua ini dengan eufisme; kita menciptakan istilah stress, atau mengatakan semua itu adalah risiko hidup modern, atau bahkan menganggapnya adalah sebuah mode yang sedang in. Tetapi, lama kelamaan semua bungkus itu tak dapat menutupi kesengsaraan yang semakin kentara.
Social exclusion dipakai sebagai konsep yang merangkum semua kesengsaraan itu, sekaligus sebagai upaya menjelaskan sumber utamanya, yaitu terkoyaknya jaringan hubungan sosial. Telah lama para sosiolog yakin, landasan bagi kehidupan yang manusiawi adalah jaringan hubungan sosial yang erat dan hangat. Manusia diyakini sebagai mahluk yang membutuhkan kedekatan satu sama lainnya agar dapat hidup dengan nyaman, tanpa harus mengorbankan keinginan dasarnya untuk bebas dari keterikatan. Social exclusion telah menyebabkan kita kehilangan kontak dengan tetangga di sebelah, apalagi dengan saudara-sebangsa di pulau lain, padahal transportasi dan telekomunikasi sudah semakin modern. Ikatan-ikatan sosial yang inklusif dan bhineka telah diganti oleh pengelompokan ekslusif berdasarkan kaidah-kaidah yang dangkal dan untuk kepentingan sementara. Uang menggantikan salam yang kita sampaikan ketika berjumpa sesama. Fasilitas material menggantikan jabat tangan hangat antara orang-orang yang bekerja bersama. Keanggotaan sebuah klub eksklusif menjadi lebih penting daripada kewarga-negaraan (citizenry).
Social exclusion menggejala di Indonesia, dimulai sejak Orde Baru, dan mencapai puncaknya dalam bentuk berbagai krisis ekonomi, sosial, politik dan budaya. Saat ini, kita semua membutuhkan social inclusion (inklusi sosial) dalam sebuah suasana yang memungkinkan munculnya rasa saling percaya (trust), sehingga akan terbentuk modal bersama (social capital) bagi upaya membangun hidup yang lebih manusiawi, tidak beringas dan tidak menuju kemusnahan (apocalyptic).
Tetapi, apa hubungannya semua ini dengan kepustakawanan? Bagaimana pula mengaitkan keberingasan sosial di Indonesia dengan kepustakawanan Indonesia?
*****
Istilah kepustakawanan merupakan terjemahan langsung dari librarianship. Akhiran &quot;-ship&quot; dalam kata ini mengungkapkan berbagai pengertian mulai dari suatu kondisi, sampai ke lembaga, atau profesi, sehingga secara umum kepustakawanan diartikan sebagai institusi, tugas atau profesi yang dijalankan pustakawan. Dengan demikian, kita tak perlu mencampur-adukkan kepustakawanan dengan ilmu perpustakaan, jasa perpustakaan, atau ilmu informasi. Kepustakawanan dapat saja berupa upaya penghimpunan rekaman-rekaman pemikiran manusia demi kelanjutan proses belajar seluruh anggota masyarakat, atau sebagai prinsip-prinsip filosofisÂ  yangÂ  mendasariÂ  pekerjaanÂ  diÂ  bidangÂ  perpustakaan, dan sebagai &quot;isi intelektual&quot; (intelectual content) dari para pustakawan, selain juga sebagai salah satu cara memajukan dunia yang demokratis. Kepustakawanan merupakan landasan bagi pelaksanaan pekerjaan di perpustakaan dan bukan semata-mata pekerjaan itu sendiri. 
Kepustakawanan mencerminkan tempat dan masyarakatnya sebagaimana antara lain terungkap dalam salah satu hukum Ranganathan &quot;perpustakaan adalah organisme yang tumbuh&quot; (dan karena itu tergantung di mana tumbuhnya) . Kepustakawanan Indonesia, dengan demikian dapat dijelaskan dengan melihat tempat tumbuhnya, yakni masyarakat dan kebudayaan Indonesia.
Kebudayaan berisi dua dimensi, yaitu wujud dan isi. Wujud kebudayaan misalnya berupa gagasan, konsep dan pikiran manusia, atau suatu rangkaian kegiatan, dan bahkan juga berupa benda, mulai dari sendok nasi sampai peluru kendali. Sedangkan isi kebudayaan ada bermacam-macam, mulai dari bahasa sampai teknologi, mulai dari sistem ekonomi sampai religi dan kesenian.Â Â  
Di manakah kita bisa menempatkan perpustakaan dalam kebudayaan? Kita dapat melihatnya dari apa yang selama ini diurus oleh perpustakaan, yakni bukuÂ  dan kegiatan membaca yang secara historis merupakan titik perhatian kegiatan perpustakaan. Buku adalah rekaman pengetahuan (records of knowledge) dalam pengertian yang sangat luas dan yang termasuk dalam kategori isi budaya.Â  Pengetahuan bisa direkam ketika semesta simbol, yang semula hanya bisa diwujudkan lewat bahasa lisan, berhasil dilestarikan dalam bentuk bahasa tulisan dan dipertahankan pada berbagai jenis media. Jadi, hampir pasti dapat dikatakan bahwa perpustakaan adalah isi atau wujud dari kebudayaan yang sudah mengenal tulisan dan media.Â  KebudayaanÂ  yangÂ  demikianÂ  iniÂ  seringkaliÂ  diberiÂ  nama kebudayaan yang sudah beradab sebagaiÂ  lawan dari kebudayaan primitif. 
*****
Sementara itu, dalam sosiologi dikenal istilah institusi dan sistem. Perpustakaan dan kepustakawanan adalah institusi sosial jika memiliki struktur yang telah bertahan sepanjang waktu tertentu di dalam wilayah yang luas (misalnya, negara Indonesia). Sedangkan sebagai sebuah sistem sosial, perpustakaan adalah interaksi antar anggota masyarakat yang dijalankan secara terus menerus sehingga terpola dan terlihat sebagai kegiatan rutin. Dalam interaksi ini, anggota-anggota masyarakat memanfaatkan tata-aturan dan sumberdaya yang adalah struktur sosial.Â  
Perpustakaan dan kepustakawanan Indonesia adalah sistem sosial yang mengandung di dalamnya interaksi antar berbagai pihak yang terus menerus. Untuk melakukan interaksi ini diperlukan kegiatan komunikasi, penggunaan kekuasaan/wewenang, serta penerapan sanksi-sanksi sosial. Semua kegiatan ini hanya dapat dilakukan jika ada skema interpretasi, alokasi fasilitas, dan norma-norma. Skema interpretasi memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perpustakaan berkomunikasi satu sama lainnya. Alokasi sarana memungkinkan pihak-pihak yang berinteraksi mencapai tujuan masing-masing maupun tujuan bersama, sekaligus menentukan struktur hubungan dominasi antar mereka. Sedangkan norma-norma memungkinkan adanya kepastian tentang legitimasi berbagai pihak yang berinteraksi.
Kepustakawanan Indonesia jelas memerlukan legitimasi dalam wujud norma-norma tentang pengetahuan bersama dan pemanfaatannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara masyarakat Indonesia menetapkan serta menerapkan norma-norma tentang perpustakaan inilah yang menentukan seberapa tertanamnya struktur legitimasi perpustakaan Indonesia dalam rentang ruang dan waktu. Sejalan dengan itu, diperlukan alokasi fasilitas yang memungkinkan pihak-pihak yang menggunakan perpustakaan mencapai tujuan-tujuannya. Termasuk di dalam fasilitas ini adalah tidak saja sarana-prasarana, tetapi juga kewenangan untuk mengalokasikan fasilitas itu pada kegiatan tertentu. Seberapa besar alokasi fasilitas dan keluasan wewenang yang diberikan kepada perpustakaan Indonesia menentukan seberapa pastinya dominasi perpustakaan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Legitimasi dan dominasi ini bersama-sama dengan tata-cara pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan komunikasi pengetahuan membentuk &quot;struktur sosial perpustakaan Indonesia&quot;.
*****
Dari uraian teoritis di atas, jelaslah bahwa kepustakawanan Indonesia adalah bagian dari proses merajut jaringan sosial, bagian dari upaya yang menciptakan inklusi sosial dan bermuara pada kesaling-pemahaman antar anggota masyarakat, kerukunan dan kesejahteraan bersama. Kepustakawanan Indonesia, dengan demikian, adalah bagian dari Indonesia yang beradab. Tetapi, itulah celakanya! Semua itu adalah teori tentang kepustakawanan dan kepustakawanan Indonesia. Di tengah situasi krisis seperti sekarang ini, maka sangatlah sulit percaya bahwa semua teori itu telah diaplikasikan dalam praktik-praktik perpustakaan di Indonesia.
Lebih mudah untuk kita berpikir bahwa teori tentang kepustakawanan Indonesia selama ini salah belaka, dan bahwa kepustakawanan Indonesia tidak perlu berkaitan dengan prinsip-prinsip kebudayaan dan struktur sosial Indonesia. Misalnya, logika ini akan mengatakan bahwa kepustakawanan Indonesia cukuplah dibangun dengan teknik-teknik pelaksanaan perpustakaan yang berlaku universal, seperti teknik pengatalogan, teknik klasifikasi, teknik peminjaman dan manajemen sumberdaya informasi yang telah dipakai di seluruh dunia secara terstandar. Logika ini lebih mudah dipakai, daripada kita menuduh kepustakawanan Indonesia telah ikut menciptakan kesenjangan yang mengarah kepada social exclusion.
Persoalannya bagi kita sekarang adalah: mau memilih di antara kedua logika di atas, ataukah menerima kenyataan bahwa belum ada kepustakawanan di Indonesia, sehingga memang belum ada kaitan antara semua yang terjadi di masyarakat kita dengan kepustakawanan di negeri ini. Jika kita mau menerima kenyataan seperti ini, maka lebih mudah membuat kesepakatan untuk berbuat yang sebaliknya, yaitu membangun sebuah kepustakawanan baru yang adalah isi budaya bangsa Indonesia dan merupakan sistem sosial Indonesia. Jika tidak, maka semua teori tentang kepustakawanan yang berkaitan dengan budaya masyarakatnya boleh lah ditolak mentah-mentah dan tidaklah perlu mengaitkan kepustakawanan dengan keberingasan sosial segala!
Artikel ini mengajukan pilihan itu kepada Sidang Pembaca yang terhormat. Silahkan memilih!
Jakarta, penghujung Juli 2002. PLP.</div></div>

<div class=ExternalClass0567E023E58448E9AB8EE0D1F05631E2>
<div>
Kepustakawanan Indonesia adalah bagian dari proses merajut jaringan sosial, bagian dari upaya yang menciptakan inklusi sosial dan bermuara pada kesaling-pemahaman antar anggota masyarakat, kerukunan dan kesejahteraan bersama. Kepustakawanan Indonesia, dengan demikian, adalah bagian dari Indonesia yang beradab. Tetapi, itulah celakanya! Semua itu adalah teori tentang kepustakawanan dan kepustakawanan Indonesia. Di tengah situasi krisis seperti sekarang ini, maka sangatlah sulit percaya bahwa semua teori itu telah diaplikasikan dalam praktik-praktik perpustakaan di Indonesia.</div></div>

Pustakawan
 Teknisi Perpustakaan

Kepustakawanan Berbasis Inklusi Sosial

<div class=ExternalClassF1974A7B3099444BBCAB6A33362FA81A>
<div>
Salah satu kelebihan CDS/ISIS (versi DOS dan versi Windows atau WINISIS) adalah karena CDS/ISIS menyediakan fasilitas untuk mengubah bahasa dialog atau bahasa pengantar yang digunakan menjadi bahasa lokal yang biasa digunakan oleh penggunanya.Â  Jadi setiap pengguna tingkat lanjut dari CDS/ISIS dapat mengubah bahasa dialog dari program yang digunakannya ke dalam bahasa pengantar mereka sendiri.
Versi asli atau standar CDS/ISIS versi Windows yang dikeluarkan oleh UNESCO diluncurkan dalam tiga bahasa.Â  Jadi kalau kita menginstal program asli CDS/ISIS, maka automatis ada tiga bahasa pengantar yang dapat digunakan. Ketiga bahasa pengantar itu adalah bahasa Inggris, bahasa Perancis dan bahasa Slovensky.Â  Kebanyakan bahasa defaultnya adalah bahasa Inggris, namun sementara kita bekerja dengan CDS/ISIS kita selalu dapat mengganti-ganti bahasa.Â  Selain itu maka kita pun dapat membuat bahasa pengantar dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa sekalipun.
Semua pilihan bahasa pengantar CDS/ISIS versi Windows umumnya disimpan dalam bentuk basis data di dalam direktori MENU dan MSG. Di dalam kedua direktori itu terdapat tiga basis data sesuai dengan tiga bahasa pengantar asliÂ  CDS/ISIS, yaitu masing-masing basis data untuk bahasa pengantar Inggris, Perancis dan Slovensky.Â  Ketiga basis data itu dikelompokkan menjadi tiga kelompok berkas dengan nama yang khas. MisalnyaÂ  kelompok berkas bernama MSEN.* berarti berkas basis data untuk bahasa Inggris (English). Kelompok berkas bernama MSFR.* berarti berkas basis data untuk bahasa Perancis (FRENCH) atau kelompok berkas bernama MSSK.*Â  berarti berkas basis data untuk bahasa Slovensky. 
Untuk membuat bahasa pengantar sendiri yang sesuai dengan bahasa pengantar lokal, misalnya bahasa pengantar Indonesia, maka langkah berikut dapat dilakukan:
(1) Pertama-tama kita tentukan dahulu bahasa pengantar apa yang akan kita buat (misalnya Indonesia) (2) Kemudian tentukan kode singkatannya yang terdiri atas dua huruf besar misalnya IN.Â  Dengan demikian nama berkas basis data bahasa pengantar Indonesia yang akan kita buat adalah MSEN.*. (3) Kemudian masuk ke dalam direktori CWINISISMSG (4) Salin (copy) salah satu kelompok berkas basis data tertentu (misalnya MSEN.*) menjadi kelompok basis data baru yang diberi nama misalnya MSIN.* misalnya dengan menggunakan perintah DOS, seperti cara berikut: C:WINISISMSGXCOPY MSEN.*Â  MSIN.*Â Â  dan C:WINISISMSGCOPY ?MSEN.*Â  ?MSIN.*
Perhatikan bahwa perintah salin di DOS yang digunakan adalah XCOPY (bukan COPY) saat akan menyalin berkas yang jumlah bytenya mungkin NOL (misalnya MSEN.N01, MSEN.N02, MSEN.L01 dan MSEN.L02) agar bisa tercopy.Â  Tetapi berkas yang jumlah bytenya tidak NOL dapat disalin dengan perintah COPY. Tanda * di perintah DOS berarti berlaku untuk semua file dengan nama depan yang ditulis dengan ekstensi apapun.
(5) Walaupun tidak harus tetapi akan lebih baik jika dilakukan pula pengeditan pada berkas MSEN.FDT.Â  Pengeditan berkas FDT ini diperlukan agar semua nama nama basis data ,nama lembar kerja (worksheet) dan nama format tampilan pada layar menu utama akan disesuaikan dengan nama basis data baru, yaitu dari MSEN menjadi MSIN. Cara melakukan pengeditan ini bisa dilakukan dengan program apa saja.Â  Tetapi yang paling sederhana adalah dengan menggunakan perintah EDIT pada DOS atau NOTEPAD seperti berikut: C:WINISISMSGEDIT MSIN.FDT lalu tekan ENTER,Â  maka di layar akan muncul isi berkas MSIN.FDT seperti pada dibawah ini.Â  
W:MSENÂ  F:MSEN S:MSEN *** 01Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1 81 0 1 02Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  2 81 0 0 03Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  3 81 0 0 04Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  4 81 0 0 05Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  5 81 0 0 06Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  6 81 0 0 07Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  7 81 0 0 08Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  8 81 0 0 09Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  9 81 0 0 10Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  10 81 0 0
(6) Selanjutnya ganti semua kata MSEN yang ada pada ketiga baris pertama dengan kata MSIN.Â  Teks lainnya dibiarkan apa adanya. Setelah itu berkas disimpan. W:MSENÂ Â diganti menjadiÂ  W:MSIN F:MSENÂ  Â diganti menjadi F:MSIN S:MSENÂ  Â diganti menjadi S:MSIN
(7) Kini dalam direktori MSG terdapat berkas basis data baru yang bernama MSIN.* dan struktur data isinya persis sama dengan basis data MSEN. (8) Selanjutnya jalankan program WINISIS, lalu buka basis data MSIN, yang terdapat dalam direktori C:WINISISMSG (9) Lakukan pengeditan tiap cantuman basis data MSEN seperti gambar berikut:
<img alt="" src="/gambarmajalah/Menerjemahkan%20Bahasa%20Dialog%20Winisis%20ke%20dalam%20Bahasa%20Indonesia.jpg">

(10) Terdapat 129 cantuman yang perlu diedit/diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. (11) Lakukan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia pada tiap-tiap ruas dari cantuman 1 sampai 129.Â  Contoh pengeditan berikut dilakukan pada cantuman pertama basisdata MSIN:
English[NAME]Â diterjemahkan menjadiÂ  Â Indonesia[NAME] &amp;CancelÂ diterjemahkan menjadi Â Bata&amp;l &amp;HelpÂ diterjemahkan menjadiÂ Ban&amp;tuan &amp;RetryÂ diterjemahkan menjadiÂ &amp;Cobalagi &amp;SaveÂ diterjemahkan menjadiÂ &amp;Simpan &amp;NewÂ diterjemahkan menjadiÂ &amp;Baru &amp;UndoÂ diterjemahkan menjadiÂ T&amp;unda &amp;DeleteÂ diterjemahkan menjadiÂ &amp;Hapus Winisis &amp;HelpÂ diterjemahkan menjadiÂ Bantuan &amp; Winisis
Perhatikan Tanda &amp; yang mendahului suatu huruf dalam suatu perintah.Â  Pemberian karakter &amp; ini memungkinkan perintah diaktifkan hanya dengan menekan tombol ALT bersamaan dengan menekan satu huruf setelahnya.Â  Misalnya menekan tombol ALT bersamaan dengan menekan huruf H berarti perintah MENGHAPUS.Â  Karena itu posisi karakter &amp; harus ditempatkan didepan hurufÂ  yang berbeda (tidak boleh sama) pada setiap cantuman.Â  Perhatikan misalnya tanda &amp; pada perintah BARU dan BATAL.Â  Pada perintah BARU tanda &amp; ditempat-kan di depan huruf B, tetapi tanda &amp; pada perintah BATAL ditempatkan di depan huruf L.Â  Dengan demikian perintah ALT-B akan diartikan Winisis sebagai perintah BARU, bukan BATAL.Â  Kalau tidak dibedakan WINISIS akan kesulitan mengartikan perintah ALT-B, apakah berarti BARU atau BATAL. 
Pada bagian ini kita harus berhati-hati dalam menerjemahkan kata-kata bahasa Inggris ke dalam bahasa sasaran (Indonesia).Â  Usahakan sedemikian rupa agar panjang kata terjemahan tidak terlalu panjang melebihi panjang kata aslinya (Inggris).Â  Hal ini terutama untuk kata-kata tertentu, yang setelah kata tersebut biasanya ada tanda titik dua (:), atau tanda-tanda lain, yang menunjukkan bahwa setelah kata itu, pada kolom tertentu akan diisi nilai pada saat program WINISIS dijalankan.Â  Tulisan [NAME], termasuk kurung sikunya, JANGAN diubah atau diterjemahkan karena kode ini diperlukan khusus oleh program.
(12) Setelah semua cantuman diterjemahkan, maka basis data disimpan secara permanen.
(13) Lakukan hal yang sama untuk MENUnya.
(14) Jadi masuk ke dalam direktori C:WINISISMENU
(15) Salin semua berkas bernamaÂ  MNENDF.* menjadi MNINDF.FMT dan AMNEND.FMT menjadi AMNIND.FMT dan BMNEND.FMT menjadi BMNIND.FMT serta MNENSH.* menjadi MNINSH.* dan AMNENS.FMT menjadi AMNINS.FMT dan BMNENS.FMT menjadi BMNINS.FMT.
(16) Lakukan pengeditan pada dua basis data yaitu basis data MNINDF dan MNINSH, dengan cara yang sama saat menerjemahkan basis data MSIN. Masing-masing basis data berisi sebelas cantuman.
Â Â Â  Untuk mengaktifkan bahasa baru yang telah dibuat, jalankan program WINISIS, klik CONFIGURE, lalu klik CHANGE LANGUAGE, pilih bahasa INDONESIA yang saat ini sudah muncul menjadi empat pilihan bahasa. Â  Â Â Â  Untuk membuat supaya bahasa baru ini (Indonesia) menjadi bahasa yang langsung digunakan pada saat menjalankan CDS/ISIS (bahasa default), maka lakukan perubahan pada berkas SYSPAR.PAR.Â  Pada berkas itu sisipkan parameter 101=IN.Â  Dengan perubahan berkas SYSPAR.PAR ini, maka pada saat CDS/ISIS versi Windows dijalankan secara automatis bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.Â  Meskipun demikian sementara program dijalankan kita masih bisa mengganti-ganti bahasa.Â  Selamat mencoba.
 [ B. Mustafa, E-mail: <a href="mailto:mus@ipb.ac.id">mus@ipb.ac.id</a>Â Â  atau <a href="mailto:b.mustafa@eudoramail..com">b.mustafa@eudoramail..com</a> ] </div></div>

<div class=ExternalClass182171F9A7134EB1AEBF8FA72DB2E0F6>
<div>
CDS/ISIS menyediakan fasilitas untuk mengubah bahasa dialog atau bahasa pengantar yang digunakan menjadi bahasa lokal yang biasa digunakan oleh penggunanya.Â  Jadi setiap pengguna tingkat lanjut dari CDS/ISIS dapat mengubah bahasa dialog dari program yang digunakannya ke dalam bahasa pengantar mereka sendiri. </div></div>

Sistem penyimpanan dan temu kembali informasi

Menerjemahkan Bahasa Dialog Winisis ke dalam Bahasa Indonesia

<div class=ExternalClass28598B5E473A49C7B7369D6AD7B58DFB>
<div>
1.Pendahuluan
Â  Jaringan dokumentasi dan informasi diresmikan pada tahun 1971 dengan adanya Lokakarya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Indonesia di Bandung. Pada waktu itu diputuskan pembentukan empat jaringan dokumentasi dan informasi sebagai berikut : Â  1) Jaringan dokumentasi dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan koordinasi Pusat Dokumentasi Informasi nasional LIPI. Â  2) Jaringan dokumentasi dan informasi pertanian dan biologi dengan Koordinator perpustakaan Pusat Pertanian. Â  3) Jaringan dokumentasi dan informasi kedokteran dan Kesehatan dengan koordinator perpustakaan Pusat Departemen kesehatan. Â  4) Jaringan dokumentasi dan informasi Ilmu Sosial dan Budaya dengan koordinator perpustakaan Museum Nasional.
Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan., misalnya Koordinator jaringan Dokumentasi dan informasi Kedokteran dan Kesehatan yang semula dipegang oleh Perpustakaan Pusat Departemen kesehatan kemudian diambil alih oleh Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, sedangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmu Sosial dan Budaya diambil alih oleh Sekretariat Negara [sic] dengan dibentuknya Proyek Pusta jaringan Dokumentasi dan Informasi Imu-ilmu Sosial dan kebudayaan. Waktu itu ada anggapan bahwa Perpustakaan Museum Nasional hanya merupakan sebuah seksi yang dianggap tidak dapat berkiprah pada tingkat nasional. Maka dibentuklah proyek PDIS (singkatan yang popular untuknama proyek tersebut). Proyek ini merupakan proyek yang dibiayai juga oleh Sekretariat Negara dengan pemimpin proyek Dr. Abdurrachamn Soerjomihardjo (almarhum). Sesuai dengan ketentuan, proyek haa berlangsung selama 3 tahun kemudian diambil alih oleh PDIN-LIPI. Kemudian dengan terbentuknya perpustakaan Nasional di jaringan dokumentasi dan informasi Ilmu Sosial dan Budaya dilimpahkan kepada Perpustakaan Nasional. Dengan berkembangnya Perpustakaan Nasional sebagai lembaga negara nondepartemen pada tahun 1990 maka lengkaplah koordinatornya yang bertahap nasional.
2.Kegiatan jaringan
Â  Dari segi teori tujuan jaringan ialah penyediaan data dan informasi bagi pemakai dengan tidak memandang dari mana asal data dan informasi tersebut. Seringkali ditambahkan dengan menyediakan data dan informasi secara cepat, tepat dan murah. Bila dijabarkan lebi lanjut maka kegiatan sebuah jaringan informasi (dalam konteks ilmu perpustakaan dan informasi) ialah sebagai berikut :
Â  (a) Pembagian alokasi koleksi. Â Â Â Â Â  Kerjasama ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak satu pun perpustakaan maupun badan informasi yang mampu mengumpulkan semua dokumen bagi kepentingan pemakainya. Oleh karena itu harus ada pembagian tugas pengembangan koleksi, misalnya perpustakaan A mengkhususkan diri dalam bidang kedokteran tropis, perpustakaan B bidang obstetric ginekologi dan seterusnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih koleksi, terkecuali bila memang benar-benar diperlukan. Pada system jaringan informasi, koleksi simpul sebaiknya saling melengkapi dengan simpul lain.Â  Koleksi koordinator jaringanlah yang akan mengisi koleksi simpul bilamana dokumen tidak ditemukan pada salah satu simpul. Upaya di atas merupakan usaha kearah spesialisasi koleksi.
Â  (b) Pinjam antarperpustakaan dan badan informasi. Â Â Â Â Â  Secara sederhana pinjam antar perpustakaan telah ada di Indonesia sejak tahun 1960 dengan nama Interlibrary locating scheme walaupun secara histories telah mulai dilakukan pada abad 17. Kerjasama tersebut pada waktu itu sampai pada tingkat mengetahui dimana sebuah dokumen berada kemudian selanjutnya diatur pinjam antarperpustakaan. Diberbagai kota besar pinjam antarperpustakaan telah ada dalam bentuk perpustakaan sejenis (misalnyaÂ  dalam bidang manajemen) atau berbagai perguruan tinggi. Â Â Â Â Â  Pinjam antarperpustakaan sebaiknya ditangani seragam, ada formulir seragam, kesepakatan lama peminjam, biaya pengiriman dan pengembalian dokumen yang dipinjam, negosiasi dengan PT. Pos Indonesia menyangkut biaya pengiriman (dibeberapa negara pengiriman dokumen untuk pinjam antarperpustakaan mendapat keringanan biaya).
Â  (c) Jasa fotokopi. Â Â Â Â Â  Karena kesulitan dalam pinjam antarperpustakaan, maka jaringan berupaya mengatasi hal tersebut dengan memberikan jasa fotokopi. Jasa fotokopi adalah jasa fotokopi dari artikel atau sebahagian buku yang disimpul lain. Â Â Â Â Â  Masalah yang dihadapi dalam jasa fotokopi ini adalah hak cipta karena dokumen tidak boleh difotokopi atau direproduksi dalam bentuk apapun tanpa seizing pemegang hak cipta. Di dalam UU Hak Cipta memang ada klausul yang menyatakan fotokopi boleh asal untuk kepentingan penelitian atau pendidikan. Dibandingkan dengan negara maju, masalah hak cipta menyangkut jasa fotokopi oleh perpustakaan dan badan informasi di Indonesia masih merupakan masalah kecil yang belum signifikan sehingga belum ada yang dibawa kepengadilan.
Â  (d) Jasa informasi. Â Â Â Â Â  Jasa yang dikembangkan adalah jasa kesiagaan informasi termasuk pemencaran informasi terpilih atau Selective Dissemination of Information biasa disingkat SDI. Jasa kesiagaan informasi yang dilakukan oleh simpul berupa penerbitan Informasi kilat, Abstrak bangunan, Abstrak kesehatan dan lain-lain. Â Â Â Â Â  Bentuk lain jasa informasi adalah penyebaran fotokopi daftar isi majalah sesuai dengan keinginan masing-masing pemakai. Dalam kegiatan jasa informasi termasuk jasa dokumen, penelusuran literatur dan jasa tanya jawab. Jasa penelusuran penelusuran merupakan kegiatan jaringan untuk kepentingan pemakai. Pengertiam penelusuran ini dilanjutkan ketingkat jasa fotokopi dengan memanfaatkan sumber daya informasi yang ada pada masing-masing simpul. Jasa penelusuran dan tanya jawab memerlukan spesialis Â Â Â Â Â  Subyek yang ada pada masing-masing simpul.
Â  (e) Penyusunan katalog induk. Â Â Â Â Â  Selama ini jaringan dokumentasi dan informasi Indonesia belum pernah secara formal menyusun katalog induk. Yang dilakukan koordinator jaringan adalah menganjurkan kepada simpul untuk menyebarluaskan terbitan tambahan koleksi masing-masing. Penyusunan katalog induk yang ada dewasa ini mencakup koleksi buku, majalah dan multimedia.
Â  (f) Kerjasama pengadaan. Â Â Â Â Â  Masalah pengadaan merupakan masalah rumit yang dihadapi anggota jaringan. Berbagai kendala administrative, teknis dan keuangan menghinggapi kerjasama pengadaan. Misalnya adanya peraturan yang hanya mengizinkan perpustakaan membeli buku seharga $100 sehingga untuk membeli buku seharga $150 harus dibuatkan 2 tagihan. Ketentuan lain menghendaki agar dokumen sudah ada baru dapat dibayarkan. Hal ini menyulitkan bagi pengadaan majalah karena prinsip melanggan majalah ialah dibayar terlebih dahulu baru kemudian majalah dikirim. Ketentuan lain ialah perpustakaan tidak boleh membeli langsung melainkan harus melalui agen yang ditunjuk oleh instansi. Tidak semua agen ini baik karena agen cenderung memesan dokumen dalam jumlah besar namun judulnya terbatas sedangkan badan informasi cenderung membeli judul sebanyak-banyaknya sementara jumlah eksemplar dibatasi secara minimum. Juga masalah bilamana dokumen yang dipesan tidak tersedia, apakah diganti dengan judul lain ataukah menunggu hingga judul yang diinginkan tersÂ Â Â Â Â Â  edia.Pada badan informasi, anggaran yang tersedia untuk pengadaan tidak selalu besar dan samaÂ  jumlahnya pada setiap tahun anggaran. Ada perpustakaan yang hanya memperoleh jatah pengadaan buku sebesar US $100 setahun, namun ada pula yang mencapai $500,000! Dengan kesenjangan yang besar itu maka perlu kerjasama pengadaan. Â Â Â Â Â  Kerjasama pengadaan tidak saja terbatas dari terbitan luar ngeri melainkan juga terbitan dalam negeri. Beberapa perpustakaan asing seperti Australian National Library (Australia), Koninklijk Instituut voor Indische Taal-. Land- en Volkenkunde (KITLV, Belanda), dan Library of Congress (LC, Amerika Serikat) mendirikan kantor perwakilan di Jakrta dalam rangka membeli buku terbitan Indonesia. Bila pembaca menyimak katalog terbitan mereka maka banyak terbitan Indonesia yang belum tercakup dalam Bibliografi Nasional Indonesia, justru tercakup dalam terbitan mereka. Â Â Â Â Â  Library of Congress lazimnya membeli 8 eksemplar yang disebarkan ke Library of Congress dan 7 perpustakaan universitas yang memliki pusat dan atau jurusan Kajian Indonesia. Australian National Library membeli kurang dari 6 eksemplar, satu disimpan di Australian National Library sdangkan sisanya diserahkan ke universitas yang memliki pusat kajian Indonesia seperti Monash University, Australian National University. KITLV lazimnya membuat mikrofilm terbitan Indonesia yang dibelinya, mikrofilmÂ  disimpan di Leiden, Belanda sementara Â¿masterÂ¿nya diserahkan ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Â  (g) Kerjasama Pengolahan Â Â Â Â Â  Pengolahan dokumen di sini termasuk pembuatan deskripsi fisik dan isi, terutam deskripsi fisik karena data deskripsi fisik ini nanti akan dimasukkan ke pangkalan dta dan katalog induk. Dalam hal demikian dperlukan keseragamn deskripsi fisik menyangkut penentuan tajuk entri utama, deskripsi batang tubuh, penulisan seri, dan ISBN. Untuk menunjang keserangaam, berbagai standar telah diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional maupun Lembga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
3.Rencana Praktis
Â  Uraian di atas merupakan uraian teoritis tugas sebuah jaringan. Dalam kaitannya dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmu Sosial dan Budaya maka beberapa kegiatan parktis yang dapat dilakukan dewasa ini adalah sebagai berikut: Â  Â  (1) Pembuatan kode identifikasi perpustakaan yang bergerak dalam bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Budaya (IPSB). Kegiatan ini merupakan pelengkap bagi IndoMARC yang selama hampir 10 tahun tidak pernah disinggung-singggung lagi padahal kebutuhannya semakin mendesak. Sekedar contoh ada perubahan kode propinsi, dari semula 27 berubah menjadi 26 (sesudah Timor Timur lepas) kemudian sekarang meningkat menjadi 31. Perpustakaan Krakatau Steel yang semula bergabung dengan Jawa Barat (kodenya JB) kini merupakan bagian propinsi Banten padahal provinsi Banten belum punya kode.
Â  (2) Direktori perpustakaan bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Budaya yang ada di Jakarta kemudian diperluas ke kota lain. Selama ini direktori yang digunakan ialah Directory of Special Libraries and Information Resources in Indonesia terbitan PDII LIPI. Direktori tersebut disusun menurut urutan kota namun tidak memilah berdasarkan subyeknya.
Â  (3) Daftar makalah pertemuan ilmiah yang mencakup kongres, lokakarya, semiloka, seminar, symposium, dan pertemuan ilmiah lainnya dalam bidang IPSB. Makalah yang dihasilkan dari pertemuan ilmiah umunya di Indonesia tidak dikembangkan lagi menjadi prosiding sehingga makalah tersebut termasuk pada kelompok literature kelabu (grey literature). Literatur kelabu artinya literature( (dokumen) yang dihasilkan oleh lembaga swasta maupun publik yang tidak tersedia dipasaran dan tidak dapat diperoleh secara terbuka dalam bentuk cetak maupun elektronik. Makalah tersebut juga lolos dari dari UU no. 4 1990 (UU Wajib Serah Simpan Karya Cetak) sehinggaÂ  memerlukan upaya khusus untuk mengontrolnya. Maka langkah pertama ialah mendaftar semua makalah dari pertemuan ilmiah di bidang IPSb yang ada di perpustakaan anggota.
Â  (4) Katalog induk majalah. Â Â Â Â Â  Katlog induk majalah merupakan salah satu komponen jaringan informasi. Di beberapa negara mulai dipertanyakan manfaat katalog induk sehubungan dengan kemajuan tehnologi informasi khususnya internet yang memungkinkan pemakai dapat mengakses katalog berbagai perpustakaan. Dalam kondisi Indonesia katalog induk masih diperlukan sebagai persyaratan kerjasama perpustakaan dan jaringan. Dalam halnya jaringan informasi IPSB tekanan utama pada katalog induk majalah sesuai dengan pemberian kode direktori perpustakaan. Adapun penyusunan katalog inbuk buku merupakan tugas utama Perpustakaan Nasional.
Â  (5) Meningkatkan menjadi focal point atau pusat penelusuran informasi dalam bidang IPSB. Disini ada bagian khusus yang melayani permintaan dari pemakai perorangan maupun perpustakaan, lengkap dengan staf pencatatan data dengan memanfaatkan teknologi dan kerjasama dengan perpustakaan lain. Kegiatan ini sudah dilakukan di jaringan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertanian, walaupun masih banyak keluhan, disertai data yang lengkap. Dari segi ilmu pengetahuan, keberadaan data dan jasa merupakan topik penelitian yang menarik. Â  (6) Pertemuan berkala pustakawan bidang IPSB, misalnya 3 bulan sekali. Sementara itu kini terbentuk berbagai kelompok perpustakaan berdasarkan subjek yang relatif aktif misalnya bidang kependudukan, bank, hukum. Keberadaan kelompok tersebut seyogyanya dapat dimanfaatkan oleh Perpustakaan Nasional untuk pengembangan jaringan informasi IPSB. Â  (7) Pada perpustakaan peserta diminta untuk mengembangkan jasa pemencaran informasi, terpulang pada kemampuan dan kebutuhan masing-masing.
Untuk rencana jangka panjang sebagai focal point dalam bidang IPSB memerlukan perencanaan matang, pendanaan dan komitmen dari pimpinan Perpustakaan Nasional. Bidang yang masih perlu dikembangkan seperti pelaksanaan UU Deposit yang merupakan tugas utama sebuah perpustakaan nasional, penyusunan bibliografi nasional dan bibliografi khusus, pinjam antarperpustakaan sedangkan tugas lain seperti pembinaan minat baca, kursus penyetaraan bukan merupakan tugas utama sebuah perpustakaan nasional.
4. Penutup Â Â  Keberadaan jaringan dokumentasi dan informasi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Budaya sudah ada sejak tahun 1971, saat dilangsungkannya Workshop Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Bandung. Untuk bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Budaya pada tahun 1971 diserahkan kepada Perpustakaan Museum Nasional. Namun karena status Perpustakaan Museum Nasional masih merupakan seksi serta tiadanya inisiatif untuk menindaklanjuti pertemuan Bandung 1971, maka pada tahun 1974 dibentuklah Proyek Jaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmu-ilmu Sosial (dikenal dengan nama PDIS) yang berlangsung selama 3 tahun. Proyek tersebut kemudian diambil alih PDIN LIPI selanjutnya dengan pembentukan Perpustakaan Nasional di bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980, kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi IPSB diserahkan kepada Perpustakaan Nasional. Walaupun sudah diserahkan selama lebih dari 10 tahun kegiatan jaringan belum menunjukkan semangat, ciri, greget dan keragaan (kinerja) sebagaimana layaknyaÂ Â Â  sebuah jaringan dokumentasi dan informasi di tingkat nasional. Maka perlu membuat langkah praktis yang dapat segera dilakukan tanpa biaya yang banyak untuk selanjutnya dikembangkan sebagai layaknya sebuah jaringan dokumentasi dan informasi bertaraf nasional. </div></div>

<div class=ExternalClass68DDF211C27E496182E1E1748F75B62F>
<div>
Jaringan dokumentasi dan informasi diresmikan pada tahun 1971 dengan adanya Lokakarya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Indonesia di Bandung. Dari segi teori tujuan jaringan ialah penyediaan data dan informasi bagi pemakai dengan tidak memandang dari mana asal data dan informasi tersebut. Seringkali ditambahkan dengan menyediakan data dan informasi secara cepat, tepat dan murah. </div></div>

Perpustakaan, Kerjasama
 Jaringan informasi perpustakaan

Beberapa Gagasan tentang Rencana Praktis Jaringan Dokumentasi dan Informasi bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Budaya

<div class=ExternalClassF1BD1E1FF0B946259B6E86E94E1155EC>
<div>
A.Pendahuluan 
Â  Kemajuan teknologi informasi pada awal millenium ke IIIÂ  semakin pesat, baik dalam hal perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Pesatnya perkembangan teknologi informasi terakhir kali ditandai dengan ditemukannya virus komputer &quot;The Code Red Warm&quot; pada awal Agustus 2001 di Amerika Serikat..
Â  Dalam teknologi informasi negara dunia ketiga selalu merupakan pemakai yang tertinggal. Seluruh teknologi informasi mulai hulu sampai hilir dikuasai oleh negara-negara maju yang memungkinkan mereka mengendalikan cara penggunaan isi informasi yang beredar di dunia.
Â  Di kalangan masyarakat modern dimungkinkan bahwa informasi menjadi titik utama perkembangan dan kemajuan suatu masyarakat. Media teknologi komunikasi dan informasi menjanjikan peluang bagiÂ  upaya peningkatan kecepatan dan efisiensi kerja. Bayangkan. Pada tahun 1910 akan sulit sekali mendapatkan informasi dari tempat yang jaraknya ratusan kilometer, akan tetapi pada dekade awal abad 21 ini, untuk mendapatkan informasi dari tempat berjarak ribuan kilometer hanya diperlukan waktuÂ  beberapa detik saja.
Â  Pemanfaatan teknologi informasi dan perkembangannya di Indonesia terasa sangat pesat, terutama di kalangan industri, perbankan, perkantoran dan institusi lainnya. Kehadiran teknologi informasi rasanya tidak mungkin kita hindari di instansi yang bergerak dalam bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi (pusdokinfo). Tulisan ini merupakan upaya untukÂ  mengupas secara garis besar dampak kemajuan teknologi informasi terhadap penyebaran informasi di kalangan masyarakat dan bagaimana sikap pengelola informasi terhadap adanya kemajuan teknologi tersebut. Perkembangan penerapan teknologi informasi di perpustakaan serta pusat dokumentasi dan informasi akan berdampak luas, tidak saja dalam pemanfaatan atau pengoperasian perangkat lunaknya, namun juga terhadap pola penyebaran informasi di masyarakat.
B.Teknologi Informasi dan Perpustakaan
Â  Secara garis besar, prospek perpustakaan dalam era sebagai berikut :
Â  Pertama, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa perubahan besar dalam proses pengolahan, penyimpanan, serta distribusi data dan informasi. Perubahan tersebut akanÂ  berpengaruh langsung terhadap peningkatan komunikasi global kepada pemakai perpustakaan.
Â  Kedua, pada hakikatnya, globalisasi komunikasi dan ledakan informasi (information explotion) merupakan tantangan sekaligus juga peluang bagi perpustakaan yang perluÂ  diberi jawaban dalam bentuk karya nyata, yaitu peningkatan diri dan penambahan pengetahuan para pustakawan mengenaiÂ  profesi yang digelutinya.
Â  Ketiga, pemanfaatan sarana komunikasi yang ada di perpustakaan, seperti sarana telekomunikasi, saluran lewat telepon, faximile, video-text, dengan dukungan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sehinggaÂ  memungkinkan bagi pemakai perpustakaan untukÂ  memperoleh informasi cepat, akurat, serba seketika dan langsung dimanfaatkannya.
 C.Dampak Teknologi Informasi
Â  Secara singkat berikut ini dampak dan isu yang timbul akibat penerapan teknologi informasi :
Pertama, masalah akses informasi. Â  Ketersediaan teknologi informasi dapat menimbulkan ketimpangan dalam kemampuan untuk mengakses informasi di antara kelompok masyarakat,Â  sehingga timbulÂ  jurang perbedaan antara masyarakat yang kaya informasi dan masyarakat yang miskin informasi.. Masyarakat yang memiliki kemampuan teknologi, bahasa danÂ  ekonomi yang lebih besar cenderung untuk menguasai informasi.
Kedua, masalah arus data antarnegara (transborder data flow). Â  Kemajuan teknologi informasi menjadikan lingkup penyebaran informasi semakin luas dan cepat. Arus data dapat melintasi batas geografis budaya dan politisÂ  dengan begitu mudah dan cepat serta sulit dihadang. Akibatnya seringkali kehadiran teknologi informasi di suatu negara justru mengancam stabilitas ekonomi, keamanan, kedaulatan dan budaya negara yang bersangkutan. Tidak sedikit negara sedang berkembang yang tergoyahkan kredibilitas pemerintahnya akibat kehadiran teknologi informasi di negara itu.
Ketiga, masalah perlindungan data dan privasi. Â  Dengan kehadiran teknologi informasi dan telekomunikasi menimbulkan kasus-kasus mengenai adanya pangkalan data yang menyimpan dan mengelola informasi yang sifatnya pribadi (privasi) yang diakses atau dipindahkan datanya oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan itu. Serangan terhadap hak-hak privasi dirasakan semakin kuat karena data pribadi yang disimpan sering tersebut disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda. Dengan adanya kasus-kasus semacam itu, diperlukan adanya undang-undang perlindungan data.
Keempat, masalah hak cipta (copyright). Â  Kemajuan teknologi informasi telah menjadikan reproduksi informasi semakin mudah dan cepat. Hal ini mendorong para pemegang atau pemilik hak cipta memandangÂ  untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah reproduksi informasi tanpa ijin mereka, meskipun cara ini masih belum terbukti efektif. Pelanggaran hak cipta sering dilakukan dalam bentuk pencetakan informasi elektronik dan &quot;down load&quot; atau pengkopian program komputer tanpa seijin yang berwenang.
Kelima, masalah sensor. Â  Kemajuan teknologi informasi memaksa banyak pemerintahan untuk membuat aturan mengenai penyebaran informasi. Kegiatan sensor menjadi semakin menonjol di beberapa negara seiring semakin banyaknya anggota masyarakat yang melanggan dan menggunakan internet.. Usaha pengawasan pemakaian internet sebagai bentuk lain dari kata &quot;sensor&quot; tergantung dari kebijaksanaan pemerintah. Nampaknya konsep manifesto UNESCO tentang &quot;freedom of information&quot; dan &quot;the right to know&quot; &quot;information for all&quot; perlu dikaji kembali.
 D.Sikap Pustakawan
Â  Pada awalnya penerapan teknologi informasi di perpustakaan mendapat hambatan justru dari pustakawan sendiri. Mereka memandang bahwa kehadiran teknologi informasi akan menyebabkan mereka menganggur dan berkurangÂ  autoritasnya serta menjadi beban tambahan. Saat ini keadaannyaÂ  menunjukkan arah semakin baik. Kehadiran teknologi informasi di perpustakaan diakui sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi. Tuntutan perkembangan zaman dan pemakai dirasakan semakin kuat dalam hubungannya dengan pemberian layanan informasi yang bukan saja tepat, tetapi juga cepat.. Perkembangan positif yang diperlihatkan oleh para pustakawanÂ  terhadap penerapan teknologi informasi itu harus juga diikuti oleh kehati-hatian dalam bertindak.
Beberapa hal yang perluÂ  diperhatikan oleh para pustakawan dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan penerapan teknologi informasi, antara lain :
1. Perlindungan hak cipta harus benar-benar diterapkan untuk menghindari adanya tuntutan dari pemilik atau pemegang hak cipta. Indonesia menjadi salah satu anggota Bern Convention maka keharusan bagi pemerintah untuk melindungi karya cipta warga negara lainÂ  yang menjadi anggota Bern Convention, yang jumlahnya 190 negara.
2. Antisipasi dan upaya dalam hal perlindungan data yang ada hubungannya dengan pemakai harus dimulai untuk mencegah pihak yang tidak berwenang untuk mendapatkannya.
3. Penerapan tarif jasa yang berkaitan dengan penerapan teknologi harus diputuskan dengan sangat hati-hati. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesan seakan-akan perpustakaan (terutama perpustakaan umum dan perpustakaan perguruan tinggi) mulai bergeser jauh dari misi awalnya. Perpustakaan harus tetap berperan sebagai lembaga yang dapat membantu mencerdaskan seluruh rakyat.
4. Pemasangan internet harus memperhatikan kosekuensi yang akan ditimbulkannya. Perlu diingat bahwa banyak informasi yang tersedia di internet adalah sampah. Adalah tragis kalau perpustakaan secara tidak langsung menggiring para pemakainya untuk membayar informasi yang sebenarnya tidak ada gunanya. Pustakawan perlu mengambil inisiatif untuk melakukan apa yang disebut sebagai &quot;self cencorship&quot; terbatas, berdasar demi melindungi pemakai dari sisi buruk pemakaian internet.</div></div>

<div class=ExternalClassD3A8A171F6C44E8A94B248D81545EEDB>
Perkembangan teknologi informasi (information technology) terasa sangat pesat terutama di kalangan industri, perbankan dan instansi-instansi lain. Namun aplikasi teknologi informasi juga sangat bermanfaat bagi lembaga perpustakaan, dokumentasi dan informasi (pusdokinfo). Keuntungan nyata dari teknologi ini adalah membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Di sisi lain kemajuan teknologi informasi ini berdampak terhadap penyebaran informasi di masyarakat menyangkut masalah akses informasi, arus data - perlindungan data pribadi, hak cipta dan masalah sensor. Kemudian bagaimana sikap pengelola informasi (pustakawan) terhadap dampak teknologi informasi. Tentu saja para pengelola informasi dituntut memiliki kesiapan profesional, kemampuan berbahasa dan melek teknologi informasi.. Di samping itu pengelola informasi harus mampu menyediakan informasi yang lebih selektif, yangÂ  mempunyai nilai guna dan manfaat yang tinggi.</div>

Majalah Online

Penggunaan Teknik Asesmen Shelf-list dari Conspectus untuk Kepentingan Perpustakaan di Indonesia

Kepustakawanan Berbasis Inklusi Sosial

Menerjemahkan Bahasa Dialog Winisis ke dalam Bahasa Indonesia

Beberapa Gagasan tentang Rencana Praktis Jaringan Dokumentasi dan Informasi bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Budaya

Dampak Teknologi Informasi Terhadap Penyebaran Informasi di Masyarakat