Â 
Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik 39 pejabat fungsional baru pada Jumâ€™at, (11/9). Pelantikan didasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Kepala Perpusnas mengharapkan pejabat yang terlantik dapat menjadi sosok pemimpin yang dibutuhkan.
â€œIni merupakan bagian dari penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah pusat sesuai yang diinginkan oleh Presiden,â€ terang Kepala Perpusnas.
Dengan adanya penyederhanaan birokrasi maka posisi pejabat stuktural cukup sampai di level eselon satu dan dua saja. Sisanya menjadi koodinator. Posisi koordinator yang dibantu subkoordinator nantinya cukup vital karena tugasnya melakukan pengawasan secara langsung atas pekerjaan yang dilakukan. Sehingga kinerja institusi dapat lebih terpantau dan berjalan dengan cepat.Â 
Di akhir pelantikan, Kepala Perpusnas menekankan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin, termasuk para koordinator. Ada 21 kriteria yang dijelaskan langsung, salah satunya adalah penegasan aturan dalan setiap aspek kerja.
â€œSebagai pemimpin, peraturan terkait tupoksi harus dipahami karena hal itu merupakan modal awal bekerja,â€ tegas Syarif Bando.
Berikut nama-nama pejabat terlantik:
<ol>
<li>Iswara Rusniady sebagai Pustakawan Ahli Utama</li>
<li>Bonar Sijabat sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya</li>
<li>Rismini sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya</li>
<li>Mulatsih Susilorini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Made Ayu Wirayati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nani Suryani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Supriyanto sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Sarwidiarti Mrihastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurny Syam sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Sutoyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yeri Nurita sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Anjar Widiastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Hanugrahwati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Wiratna Tritawirasta sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurhadi Saputra sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Luthfiati Makarim sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Tuty Hendrawati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Witanto sebagai Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Madya</li>
<li>Tanto Anton Purboyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yatini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Rohani Br. Tohang sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Alfa Husna sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Supriana sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Budi Kusumawardani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Meindria sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Kevi Ahadiah sebagai Analis Kepegawaian Ahli Madya</li>
<li>Eka Tuti Rohmawati sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda</li>
<li>Edi Wiyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Kusmeri sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Muhayar sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Pristiawati sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Agus Suyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Vira Farhana sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Harjo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Ahmad Muslim sebagai Widyaiswara Ahli Muda</li>
<li>Afrison sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Aristianto Hakim sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Tubu Parulian Bontor Simanjuntak sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Supriyo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Triono sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi I</li>
</ol>
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â 
Â Â Â 
Â

Lantik 39 Pejabat Fungsional, Kepala Perpusnas Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

<div dir="auto">Salemba, Jakarta - Biro Umum Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian RI menggelar Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN, Selasa (21/7). Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando.Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Kasubdit Standardisasi dan Pengembangan Kompetensi Pengelola Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Bekti Utami menjelaskan, bahwa jabatan fungsional di bidang perbendaharaan terdiri dari Pranata Keuangan APBN dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN. "Jabatan fungsional membentuk pola karir seseorang yang duduk di jabatan fungsional itu. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menpan RB No. 53 dan 54 Tahun 2018 tentang jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Untuk pranata keuangan APBN kualifikasi minimal D3 dengan jenjang terampil, mahir, penyelia. Sedangkan analisi pengelolaan keuangan APBN dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 dan jenjang ahli pertama, ahli muda dan ahli madya," jelasnya.Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Lebih lanjut, Bekti mengatakan, pembentukan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan dikarenakan kerugian negara disebabkan pejabat perbendaharaan. Berdasarkan LKPP Tahun 2019, temuan BPK menunjukkan perlunya perbaikan kualitas pengelola keuangan. Diharapkan dengan adanya jabatan fungsional keuangan ini diharapkan pengelola keuangan harus mampu mewujudkan visi pemerintah melalui perencanaan pembangunan yang dialokasikan dalam APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Ada tiga unsur dalam pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga, diantaranya PPK, PPSPM dan Bendahara. Untuk masuk dalam jabatan fungsional ini, ada kualifikasi pendidikan diantaranya manajemen, akuntansi, hukum, administrasi, keuangan dan ekonomi," lanjutnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mendorong pegawai yang sudah lama bertugas sebagai pengelolaan keuanganÂ  untuk bisa beralih ke jabatan fungsional. "Saat ini di Perpustakaan Nasional, yang sudah berjalan jabatan fungsional pustakawan, arsiparis, pranata komputer. Karena jika sudah jabatan fungsional itu kerjanya lebih maksimal," tuturnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Syarif berharap dengan kegiatan sosialisasi ini, diharapkan memberikan pemahaman terkait eksistensi dan manfaat jabatan fungsional keuangan, termasuk mekanisme inpassing atau penyesuaian. "Dan juga dalam jabatan fungsional kita harus memiliki uraian butir-butir untuk angka kredit yang mengantarkan karir ASN yang berjenjang. Jangan sampai terhenti karena tidak bisa dikembangkan. Pengelola keuangan merupakan jabatan yang akan memiliki prospek masa depan yang sangat baik," pungkasnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Reportase : Wara Merdekawati</div>
<div dir="auto">Fotografer : Raden Radityo</div>
<div dir="auto">Â </div>

Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN

Salemba, Jakarta - Pekerjaan profesional dapat terwujud dengan adanya sebuah rangkaian teknis dari komponen satu dengan komponen lainnya, meskipun memiliki fungsi yang berbeda beda tetapi mendukung proses utama. Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, di Aula Salemba, Selasa (21/1).
â€œJadi kalau semua orang yang ada disini bekerja secara teknis dia tidak pernah akan lepas dari perannya untuk mengatur perpustakaan Indonesia yang barometernya ada tiga. Diantaranya, Â perpustakaan di Indonesia berfungsi dengan baik, pembaca Indonesia dan indeks literasi meningkat serta rasio antara penduduk dan jumlah buku yang beredar seimbang,â€ ungkap Syarif.
Lebih lanjut, Syarif juga menyampaikan, perlunya memiliki komitmen yang sama dalam memandu jalannya pembangunan perpustakaan dan meningkatkan kegemaran membaca diIndonesia. â€œDi hari mendatang, kemungkinan Bappenas akan terus meningkatkan anggaran untuk dua komponen, yakni perpustakaan berbasis inklusi sosial dan bantuan DAK perpustakaan. Sebab, ini semakin tidak bisa dipisahkan dengan visi Presiden tentang pembangunan SDM unggul menuju Indonesia maju,â€lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Widiyanto mengatakan, rakernis dilakukan sebagai awal rangkaian kegiatan pelaksanaan tahun anggaran 2020, meski rutin dilakukan tiap tahunnya tetapi diharapkan dapat dilaksanakan lebih serius. â€œApalagi saat ini perpustakaan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sebagai instansi pembina perpustakaan seluruh Indonesia, Perpusnas memiliki tugas yang berat, salah satunya tugas untuk mencermati pelaksanaan inpassing pustakawan,â€ katanya.
Lebih lanjut, Widi menambahkan, dalam rakernis tahun ini membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan ditahun 2019, evaluasi renstra 2015-2019, serta menyusun renstra 2020-2024. Di Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, memiliki tugas yang berhubungan dengan masyarakat dan stakeholder meliputi pembinaan semua jenis perpustakaan, dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan serta tenaga fungsional. â€œKami mencoba mengintegrasikan data yang ada di kedeputian 2 disatukan dalam satu wadah yang nantinya bisa dengan mudah diakses,â€ imbuhnya.
 ReportaseÂ Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati / Alin Amelia
FotograferÂ Â Â Â Â Â  : Raden Raditya

Rakernis Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPUK) mengadakan sosialisasi Grand Design, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Pedoman Perpustakaan Khusus secara virtual pada hari Selasa. (23/05/2023)
Dra. Nani Suryani, M.Si. selaku Kepala Pusat PPUK menggandeng tiga narasumber dan satu moderator, antara lain Drs. Tisyo Haryono, M.L.S., Assesor Perpusnas, Farli Elmuneri, S.S., M.Hum., Pustakawan Daniel S. Lev., Eka Meifrina Suminarsih, S.S,. M.M., Pustakawan Perpustakaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan sebagai moderator Hariyah, M.Hum., Pustakawan perpustakaaan Kementerian Agama (Kemenag).
&ldquo;Grand Design Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Khusus adalah sebuah pedoman tentang bagaimana konsep pengembangan perpustakaan khusus masa depan dan segala permasalahan yang dihadapinya serta bagaimana bertransformasi menuju perpustakaan yang berkualitas&rdquo;, jelas Nani.
Perpusnas telah melakukan pembinaan ke perpustakaan khusus. &ldquo;Kami telah memfasilitasi pertemuan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia setiap tahun untuk penguatan penyelenggaraan perpustakaan khusus dari segi penguatan sumber daya manusia di bidang perpustakaan, pun kami juga melakukan pendataan terhadap seluruh lembaga perpustakaan khusus di seluruh Indonesia&rdquo;, lanjut Nani.
Tisyo Haryono, salah satu narasumber menyampaikan tentang grand design yang memuat gambaran umum, transformasi, analisis lingkungan strategis, arah kebijakan dan strategi, prioritas program dan roadmap.
&ldquo;Diharapkan grand design yang telah disusun ini menjadi acuan dalam rangka pengembangan perpustakaan khusus&rdquo;, kata Tisyo.
Kondisi perpustakaan khusus saat ini, menurut Tisyo, antara lain dasar pembentukan yang tidak ada keberlanjutan, statusnya tergantung pada lembaga induk, tupoksinya melayani pemustaka pada lembaga induk, indikator kinerja dilihat dari jumlah koleksi dan pelayanan prima.
Perlu ada transformasi untuk mengatasi kondisi tersebut di atas.
&ldquo;Perlu membangun koleksi khusus, menyediakan konten digital, layanan prima, layanan eksistensi, konvergensi layanan (menyatukan perpustakaan dengan layanan lain misalnya layanan museum, layanan anak), resource sharing, the feel good library, recognition dan perbaikan yang berkelanjutan&rdquo;, lanjut Tisyo.
Setiap penyelenggara perpustakaan memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, menjamin ketersediaan layanan yang merata dan menjamin ketersediaan koleksi.
Narasumber kedua diisi oleh Farli Elnumeri yang menjelaskan tentang NSPK.&nbsp;
&ldquo;NSPK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi stakeholder dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan khusus sesuai dengan NSP perpustakaan khusus dan penguatan layanan prima dengan tujuan untuk memberikan arah penyatuan dan kesepahaman dalam menciptakan kesesuaian gerak dan strategi perpustakaan khusus&rdquo;, terang Firli.
Perpusnas menerbitkan buku berjudul Pedoman Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Khusus. Pedoman tersebut memuat tentang pembinaan, koleksi, sarana prasarana, layanan, sumber daya manusia, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan khusus.
Eka Meifrina Suminarsih selaku salah satu narasumber mengungkapkan bahwa masing - masing outline dibedah dalam pedoman. 
&ldquo;Pembinaan perpustakaan memuat perihal kebijakan dan kondisi umum perpustakaan dan tugas fungsi lembaga induk. Perpustakaan khusus tidak bisa lepas dari lembaga induknya. Karena lembaga induk berfungsi sebagai representasi kepentingan pemustaka dan fasilitator&rdquo;, jelas Eka.
Sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 ayat 7, Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
Reportase &nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anastasia Linawati
Dokumentasi : Anastasia Linawati

Menuju Perpustakaan Khusus yang Lebih Modern dan Berkualitas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Literasi penting bagi anak di dunia, tak terkecuali di Indonesia.
Demikian disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan dari istri mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Liestiaty Fachruddin Nurdin ke Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas Lt. 7, Rabu (4/1/2023).
Lebih lanjut, Syarif Bando menjelaskan bahwa dalam lima tingkatan literasi selain baca, tulis, dan hitung, harus ada inovasi yang dihasilkan baik berbentuk barang maupun jasa. Inovasi tersebut diharapkan dapat membersamai Indonesia untuk maju dan bersaing di kancah global. Sehingga, dalam mencapai tingkatan literasi tertinggi itu dibutuhkan peran dari orang tua serta guru untuk membangun kebiasaan membaca anak.
&ldquo;Semua ini dimulai dari kebiasaan membaca orang tua dan guru yang mengajari di sekolah. Karena itu dapat menjadi contoh bagi anak-anak, sehingga anak-anak akan suka membaca,&rdquo; ujar Syarif Bando.
Lantai 7 Perpusnas merupakan lantai yang menyediakan Layanan Anak. Selain difasilitasi dengan ruangan yang ramah anak, ruang laktasi, dan koleksi yang beragam, di lantai ini juga kerap diadakan kegiatan storytelling, read aloud, dan sulap edukatif yang dapat meningkatkan minat baca anak.
Disamping itu, bagi anak-anak yang telah memiliki kartu anggota dan aktif meminjam koleksi di Layanan Anak, mereka akan diberikan Pass Book. Pass Book ini berisi riwayat baca anak, sehingga orang tua dapat mengetahui buku apa yang telah dibaca oleh anak dan mempermudah temu kembali apabila anak ingin membaca kembali buku yang pernah dibacanya.
&nbsp;
Reporter: Lana Yurisa Ayodya
Editor: Basma Sartika

Literasi Anak, Masa Depan Indonesia

Boyolali, Jawa Tengah - Kabupaten Boyolali yang berusia 176 tahun pada 5 Juni 2023 memiliki slogan unik, yakni Semangat Boyolali Metal. Slogan ini bermakna Melangkah Bersama, Menata Bersama, Penuh Totalitas untuk membangun Kabupaten Boyolali, tak terkecuali pada aspek literasi.
Bupati Boyolali, Muhammad Said Hidayat mengatakan salah satu cita-cita Kabupaten Boyolali ialah menciptakan masyarakat cerdas, unggul, dan berbudaya. Adapun upaya yang ditempuh diantaranya melalui pengukuhan duta baca kabupaten dan bunda baca kecamatan. 
"Dikukuhkannya Duta Baca dan 22 bunda baca kecamatan di Boyolali adalah langkah inovatif ke arah sana. Saya titip anak-anak untuk terus didorong semangat dan kegemaran membacanya," imbuh Said Hidayat pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) di Gedung Perpustakaan Daerah Boyolali Remen Maos, Kamis (8/6/2023). 
Perkembangan literasi menjadi kewajiban yang harus ditingkatkan terutama di kalangan anak-anak. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali sejak 2022-2023 telah berhasil menerbitkan 61 karya buku berisikan cerita lokal, dimana 45 judul diantaranya selaras dengan Desa Wisata yang ada di Kabupaten Boyolali.
Program penulisan buku yang bernama Boyolali Kaya Cerita diharap mampu menjadi langkah bersama dalam mewujudkan bahan bacaan masyarakat serta sumber literasi tentang kearifan lokal Boyolali, sekaligus menjadi bahan ajar di sekolah-sekolah. 
"Kegiatan Boyolali Kaya Cerita akan terus dianggarkan karena harapannya buku-buku ini dapat diajarkan menjadi tambahan muatan lokal bagi siswa siswi. Sehingga, Boyolali akan kaya, bukan hanya kaya akan ceritanya tetapi juga kaya akan anak-anak yang mampu bercerita dan menguasai tentang itu,&rdquo; jamin Bupati. 
Terkait angka kunjungan yang menembus 65.000 orang, Bupati Said juga secara khusus menyampaikan apresiasi seraya mengingatkan perpustakaan daerah Boyolali agar tidak lantas berpuas diri atas capaian yang diraih pada 2022 tersebut. 
"Membangun Boyolali butuh kebersamaan, butuh pembenahan, butuh akurasi dan totalitas yang didasari rasa cinta," tambah Bupati.
Wakil Delegasi Tetap Indonesia untuk UNESCO, Ismunandar menambahkan upaya untuk meningkatkan literasi jangan sampai mengesampingkan bahasa ibu (daerah), terutama di tatanan keluarga yang memiliki kebiasaan ini dan telah ditumbuhkan sejak dini. 
Ismunandar sepakat bahwa literasi tidak lagi soal kemampuan baca tulis, melainkan lingkup yang lebih luas. Literasi adalah kemampuan menggunakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, ketika berhadapan dengan hoax. 
"Kemampuan abad ini yang diperlukan adalah literasi dan numerasi," tambah Ismunandar. 
Sementara itu, Rektor Universitas Boyolali, Nanik Sutarni mengakui bahwa era saat ini lebih disukai para generasi muda karena praktis dan digital friendly. Kenyataan ini dirasa Nanik sangat memprihatinkan dan dalam waktu bersamaan merupakan tantangan yang menjadi tanggung jawab bersama, utamanya pendidik. 
"Kalau dibiarkan, lama-lama mengikis akar budaya dan Pancasila sebagai fundamental," ungkap Nanik. 
Sedangkan, Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Sri Sumekar mengatakan saat ini Perpusnas diberikan target oleh Presiden untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat dan indeks minat baca nasional. 
Sri mengungkapkan bahwa salah satu upaya yang Perpusnas lakukan untuk merealisasikan hal tersebut adalah melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). 
"Program TPBIS muaranya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat lewat kegiatan yang diselenggarakan di perpustakaan," ujar Sri Sumekar.
Lewat program TPBIS, masyarakat diberi keterampilan berupa ruang belajar untuk melatih soft skill, sharing pengalaman, mengikuti kelas-kelas belajar, dan memperolah akses terhadap koleksi bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kabupaten Boyolali Tingkatkan Literasi dengan “Metal”

Wakatobi, Sulawesi Tenggara &ndash;&nbsp;Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando berkesempatan menghadiri HUT ke- 14 Kabupaten Wakatobi. Puncak perayaan Hari Jadi tersebut diselenggarakan di Lapangan Merdeka Wangi-Wangi, yang dihadiri oleh Bupati Wakatobi Arhawi, Wakil Bupati, para pimpinan Muspida, SKPD, tokoh agama, adat, dan seluruh elemen masyarakat, Senin, (18/12/2017).
Pada kesempatan yang sama Kepala Perpusnas menyerahkan secara simbolis bantuan mobil perpustakaan keliling kepada Bupati Wakatobi Arhawi. Bantuan tersebut sifatnya sitmulan sehingga diharapkan peran aktif dan dukungan Pemda untuk menganggarkan dalam APBD berikutnya agar manfaat dari layanan perpustakaan keliling semakain banyak dirasakan oleh masyarakat.
Selain memberikan bantuan unit perpustakaan keliling, Kepala Perpusnas juga menandatanganani kesepakatan bersama dengan seluruh Kepala Desa se-Kab. Wakatobi untuk pelaksanaan perpustakaan desa. Dalam arahannya di hadapan Bupati dan seluruh masyarakat yang hadir, Kepala Perpusnas menyampaikan pentingnya perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Reportase : Dewi Kartikasari

Berita

Perpusnas Serahkan Bantuan Perpustakaan Keliling kepada Kab. Wakatobi

Pencarian