|    |    |    

Bahasa Indonesia  |  English  

Berita

Beranda / Berita

22 Jun 2022

Perpusnas Kawal Literasi Desa

Jakarta - Desa di Indonesia memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah. Dengan jumlah sekitar 75.000, desa menjadi komunitas penduduk di mana masyarakat Indonesia bertempat tinggal, berinteraksi, berkegiatan ekonomi, dan bersosialisasi. Sehingga kebijakan pemerintah dalam menggelontorkan dana desa dirasa sangat tepat untuk mendukung perkembangan desa.

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Didik Suhardi, dalam sambutannya mengatakan terdapat banyak tantangan dalam upaya meningkatkan literasi di Indonesia terutama di desa. Hal tersebut terlihat dari persentase buku yang dibaca setiap tahunnya. Terlebih budaya baca bukanlah sebuah proses instan untuk dibentuk, melainkan sebuah proses panjang yang harus ditempuh. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memiliki peran yang sangat luar biasa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat Indonesia.

“Budaya baca ini tidak bisa langsung, ada proses pembudayaan yang dimulai dari kecil. Jadi tidak kemudian dewasa tiba-tiba senang baca,” jelasnya pada kegiatan Rakornas Pengembangan Literasi dan Inovasi Berbasis Desa yang diselenggarakan secara hybrid melalui Zoom Meeting dan Sthala Hotel Ubud, Bali, Rabu (22/6/2022).

Lebih lanjut Didik berharap desa sebagai entitas mampu meningkatkan kemampuan literasi dan inovasi masyarakatnya agar dapat semakin berperan dalam pembangunan di Indonesia. Pembangunan desa menurutnya adalah kunci untuk mengentaskan kemiskinan, menurunkan stunting, meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.

Senada, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi menyampaikan Program Peningkatan Budaya Literasi telah masuk ke dalam RPJMN 2020-2024 melalui pengembangan budaya baca, pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi, dan peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial.

“Perpustakaan berkontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan (knowledge society) melalui ikhtiar kolektif untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca di dalam masyarakat,” ucapnya.

Untuk lebih mendukung masyarakat, perpustakaan bertransformasi menjadi Lembaga strategis guna meningkatkan literasi masyarakat yang tidak hanya berkontribusi dalam mencerdaskan, namun juga menyejahterakan masyarakat dengan memberikan dampak nyata peningkatan ekonomi keluaraga sehingga mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

“Dalam hal ini Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia (HAM),” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama hadir sebagai narasumber Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemedes PDTT, Rachmatia Handayani, memaparkan bahwa paradigma terkait pembangunan desa telah berubah. Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan telah menjadi subjek utama dalam pembangunan. Dengan demikian, desa secara kedudukan biasa juga diakui sebagai pemerintahan berbasis masyarakat.

“Kita pemerintah dan juga masyarakat harus ikut terlibat di dalam seluruh aspek pembangunan yang ada di desa,” ungkap Rachmatia.

Desa memiliki 18 tujuan, salah satunya adalah Pendidikan Desa Berkualitas. Agar dapat terwujud ada beberapa target yang harus dicapai mengingat pendidikan merupakan satu bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa. Selain itu, pendidikan juga menjadi syarat penting dalam peningkatan kualitas dan daya saing SDM, khususnya di desa.

Oleh karena itu, pemerintah desa harus memastikan persediaaan dan juga keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas serta akses yang mudah bagi masyarakat desa. Layanan pendidikan prasekolah, pendidikan non formal serta ketersediaan perpustakaan desa wajib dihadirkan.

“Kami sudah bekerja sama dengan Perpusnas untuk bisa mewujudkan perpustakaan desa, baik melalui anggaran dana desa maupun bantuan lainnya dalam mewujudkan Pendidikan Desa Berkualitas,” terangnya.

Reporter: Basma Sartika     



Diunggah oleh admin