|    |    |    

Bahasa Indonesia  |  English  

Berita

Beranda / Berita

20 Apr 2021

Integrasi Penguatan Budaya Literasi untuk Indonesia Maju  

 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta – Perpustakaan Nasional menggandeng Bappenas menyelenggarakan webinar bertema “Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Acara yang disiarkan secara langsung oleh Elshinta Radio Network dan channel Youtube Perpustakaan Nasional RI pada Selasa (20/04) menghadirkan narasumber Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando dan Deputi Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko.

Dalam kesempatan tersebut, Syarif Bando menyatakan bahwa kemampuan mengenal huruf, kemampuan mengenal kata, kemampuan mengenal kalimat, kemampuan menyatakan hubungan sebab akibat, dan kemampuan menyatakan pendapat sebenarnya adalah literasi yang paling fundamental dan sudah ditunaikan oleh Presiden Soekarno pada masa awal kemerdekaan.

Sejalan dengan visi dari Presiden Joko Widodo tentang peningkatan kualitas SDM, yang mengharapkan masyarakat mampu untuk menciptakan barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan, Perpusnas juga memiliki program berbasis inklusi sosial.

“Kita dengan program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi itu, untuk membuktikan bahwa masyarakat termarjinalkan bisa menghasilkan usaha, home industry dengan latar belakang pendidikan yang juga terbatas”, jelas Syarif Bando.

Dalam konteks pemulihan ekonomi, Bappenas berupaya mengintegrasikan sisi hulu dan hilir literasi, seperti yang dipaparkan oleh Subandi bahwa rencana pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 menempatkan literasi, kreativitas, dan inovasi sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia maju dan berdaya saing.

Ada empat kebijakan terobosan yang disampaikan oleh Subandi Sardjoko untuk pembangunan literasi. Pertama, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berbasis literasi, di mana perpustakaan bukan hanya sebagai deposit buku tapi sebagai sumber informasi. Kedua, kebijakan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk meningkatkan kualitas perpustakaan umum di kabupaten dan kota agar bisa menjadi modal dasar untuk literasi. Ketiga, mendorong pemanfaatan dana desa yang dianggarkan setiap tahun, sebagai upaya mendayagunakan masyarakat sesuai kemampuan sumber daya di desa tersebut. Keempat, perluasan kegiatan pembudayaan gemar membaca di daerah.

Yang tidak kalah penting, peran pustakawan sebagai penggerak literasi juga disoroti oleh Bappenas.

 “Pustakawan sekarang tidak boleh disamakan dengan zaman menata buku, memberi kode buku, kemudian bagaimana meminjamkan, mengembalikan buku. Sekarang tidak seperti itu, sekarang harus aktif dan tentunya bekerja sama dengan kader, penyuluh lapangan, dinas – dinas terkait, agar bahan bacaan sesuai dengan kondisi di sekitar”, ujar Subandi.

 

Reportase: Anastasia Linawati

Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

 

 



Diunggah oleh admin