|    |    |    

Bahasa Indonesia  |  English  

Berita

Beranda / Berita

29 Mar 2021

Penghematan Anggaran Tak Pengaruhi Capaian Target Program Perpusnas

Senayan, Jakarta – Komisi X DPR RI menyayangkan adanya penghematan anggaran belanja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI pada 2021 sebesar Rp7.316.287.000, mengingat tugas berat Perpustakaan Nasional dalam meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. Perpusnas mengalami penghematan belanja sebesar 1,08 persen dari pagu awal sebesar Rp675.539.800.000.

Penghematan anggaran ini berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/20210 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Perpusnas dengan Komisi X DPR RI yang digelar di secara daring dan luring di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Senin (29/3/2021).

"Sebenarnya kami tidak setuju adanya pemotongan anggaran ini, maunya penambahan anggaran. Kami berharap meski ada penghematan namun capaian target prioritas nasional dan program prioritas Perpusnas RI tetap bisa berjalan," tuturnya.

Legislator Fraksi Golkar ini mengatakan, dalam rangka mengejar ketertinggalan pendidikan di masa pandemi ini perpustakaan menjadi andalan supaya bisa menjadi wahana pendidikan alternatif selain sekolah.

"Memang tugas berat walaupun anggaran dikurangi tetapi tuntutannya ditingkatkan.  Jadi Perpusnas bukan saja harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi tetapi juga antisipatif untuk menyiapkan SDM dan kelembagaan yang makin mapan," jelasnya.

Hetifah pun meminta Perpusnas membuat road map pengembangan perpustakaan termasuk pemenuhan koleksi pustaka, SDM, gedung layanan dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan literasi dan numerasi serta alokasi anggaran Perpusnas pada tahun mendatang.

Senada juga disampaikan, anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan yang cukup menyayangkan dan prihatin dengan pemotongan anggaran belanja Perpusnas. Padahal kinerja yang dilakukan Perpusnas sampai saat ini luar biasa, hal ini terlihat dari penghargaan yang diterima oleh Perpusnas dalam capaian kinerja anggaran K/L TA 2020 dengan perolehan nilai kinerja anggaran sebesar 95,88 (sangat baik), dengan urutan 9 dari 42 untuk K/L dengan Kategori Pagu Kecil serta meraih predikat Zona Hijau dari Ombudsman.

"Hal ini membuktikan bahwa Perpusnas dengan anggaran terbatas tetapi punya kemampuan mengelola anggaran dengan prudent," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menegaskan bahwa pemotongan anggaran ini tidak mempengaruhi kinerja dan target program perpustakaan dan literasi. Menurutnya, dalam menangani persoalan literasi di Indonesia pentingnya pembenahan dalam sisi hulu.

“Negara harus hadir untuk menangani permasalahan literasi ini. Baik itu, eksekutif, legislative, yudikatif, dan TNI/Polri. Selain itu, peran akademisi perguruan tinggi, penulis, penerbit, hingga regulasi distribusi bahan bacaan untuk memperkecil ketimbangan antar wilayah,” jelasnya.

Syarif Bando meminta dukungan legislator agar Perpusnas dapat mengembangkan digitalisasi di seluruh provinsi. Mengingat, pada saat pandemi ini hanya 44 persen peserta didik Indonesia yang terkoneksi digital.

“Setelah kami dari beberapa wilayah seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah semua keluhannya hampir sama. Buat apa Perpusnas memimpin top open access jurnal ilmiah internasional kalau hanya bisa melayani wilayah Jabodetabek saja. Sehingga kami menginginkan adanya mirroring data di semua provinsi,” terangnya.

Sementara itu, dalam simpulan pada RDP , Komisi X DPR RI meminta Perpusnas untuk mengoptimalkan strategi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berpihak pada penyandang disabilitas dengan mendesain layanan perpustakaan dan memperkaya koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat melalui  ruang berbagi pengalaman dan ruang berlatih keterampilan kerja.

“Kami harap ada sinergi program perpustakaan desa antarkementerian dan Lembaga antara lain Kemendikbud RI, Kemendes PDTT, Kemenkominfo RI dan Kemendagri RI dalam Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,” tutup Hetifah.

 

Reporter: Wara Merdeka

Fotografer: Ahmad Kemal Nasution



Diunggah oleh admin