|    |    |    

Bahasa Indonesia  |  English  

Berita

Beranda / Berita

22 Mar 2021

Rakornas Bidang Perpustakaan 2021, DPR: Pemerintah Harus Ambil Porsi Lebih Besar Lagi Soal Literasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta—Perpustakaan tak lagi hanya berfungsi sebagai kolektor buku. Kini, perpustakaan sudah tampil lebih baru, dengan memegang fungsi transfer pengetahuan. Maka seluruh stakeholder diharapkan aktif dalam partisipasi meningkatkan indeks literasi masyarakat yang sayangnya selama pandemi ini sedikit terabaikan.

Pesan dasar ini disuarakan oleh berbagai narasumber saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021 diselenggarakan secara virtual yang mengangkat tema “Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya  Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” pada Senin (22/3/2021). Rakornas dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, mewakili Mendagri Tito Karnavian.

Dalam pemaparan materinya, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan soal literasi adalah kemampuan individu menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya, untuk menciptakan diri sebagai individu yang mampu menerapkan keahlian yang dimiliki itu.

Sedangkan literasi dalam RPJMN 2020-2024 adalah peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang diwujudkan melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Bagian ini mencakup dua hal utama yakni; penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; dan penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat.

Maka dari itu, ia menyampaikan bahwa komitmen DPR RI soal perpustakaan, tidak akan pernah luntur, hingga bisa mencapai tujuan bersama yakni masyarakat yang kreatif dan inovatif pada suatu saat nanti.

Meski sampai hari ini, pandemi Covid-19 makin merumitkan pengalokasian anggaran untuk Perpusnas dan banyak sumber daya anggaran yang tercurah pada penanganan pandemi ini, DPR terus mendukung penuh gerakan literasi yang dimotori Perpusnas.

“Ini PR kami di legislatif dan juga pemerintah, dan kami tahu bagaimana ikhtiar Pak Syarif Bando (Kepala Perpusnas) dalam melobi banyak pihak untuk mendukung gerakan literasi ini,” ujarnya.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap literasi siswa Indonesia sesuai data Bank Dunia adalah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang tidak berjalan maksimal, dan berpotensi terjadi learning loss.

Keadaan ini membawa hasil rangking literasi siswa Indonesia akan turun 7 peringkat. Diketahui bahwa sebelum pandemi, Indonesia berada di peringkat 75 dari 77 negara. Skor Literasi PISA Indonesia juga berpotensi turun menjadi 350 jika dibandingkan skor PISA literasi pada tahun 2018 sebesar 371.

“Terkait bidang perpustakaan, saya menempatkannya sebagai kebutuhan primer dan pemerintah yang wajib mengambil peran lebih dominan, lebih masif, dan porsinya lebih besar. Baru nanti sisanya sekitar 30 persen, menjadi ruang partisipasi publik,” katanya.

Dalam Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021 ini, Syaiful Huda menyebut bahwa anak-anak kita memiliki kebutuhan dasar dengan apa yang kita sebut mencerdaskan bangsa dan negara. Maka, ia tak segan-segan mengkritik pemerintah daerah yang tak banyak memberi porsi pada literasi dalam skema anggaran daerah.

“Pada momen ini, saya jadikan momentum otokritik dalam tubuh parlemen sendiri dan level pemerintah yang belum maksimal terkait belum adanya kesepahaman yang menyeluruh terkait bidang perpustakaan,” tekannya.

Ia juga menggunakan kesempatan ini untuk mengabarkan dan berkirim pesan pada semua pihak untuk menyalakan lilin di tempat masing-masing dalam hal literasi, terutama dalam masa krisis kesehatan ini.

Dikatakannya, apapun langkah dan terobosan yang dilakukan, dengan kredo yang sama, kebutuhan anak-anak untuk tercerdaskan akan lebih bisa diatasi.

“Kita gerakkan semua potensi yang kita miliki ini, dengan basis solidaritas. Ini mungkin akan menghidupi gerakan literasi, termasuk didalamnya adalah eksistensi perpustakaan yang semakin dekat dengan publik, sebagaimana yang diinginkan Perpusnas dimana perpustakaan selalu ada di jantung akses dan ruang publik,” papar dia.

Syaiful melihat, kebutuhan anak akan bahan bacaan dan fokus pemerintah dalam masalah ini haruslah sejalan. Apalagi, anak-anak sudah tak bersekolah setahun lebih.

“Saya pada kesempatan Rakornas ini, ingin terus mengajak kita semua, terlebih yang berada di daerah bahwa tidak efektifnya pembelajaran jarak jauh yang dalam survey hanya 40 persen, maka gerakan literasi ini sesungguhnya sangat dibutuhkan hari-hari ini, dimana Indonesia mengalami learning loss, bisa kita isi dengan gerakan literasi dengan secara baik di Indonesia,” sambungnya.

Cara paling praktis menurut Syaiful Huda adalah buku-buku harus masuk ke rumah-rumah anak sekolah yang sudah tidak bersekolah setahun dua bulan ini. “Semoga dengan gerakan menggenapi masa darurat pendidikan ini, menjadikan amal soleh dan amal baik kita menjadikan kita individu yang merdeka,” harapnya.

*Tim Liputan Humas Perpustakaan Nasional RI



Diunggah oleh admin