|    |    |    

Bahasa Indonesia  |  English  

Berita

Beranda / Berita

07 Oct 2020

Kepala Perpustakaan Nasional RI: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Harus Profesional, Kompeten, dan Handal

Salemba, Jakarta - Biro SDM dan Umum serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) bekerjasama untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perpusnas melalui konferensi video dari aplikasi Zoom, Rabu (10/7). Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini dilakukan mengingat banyaknya kompleksitas permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan penyempurnaan terhadap aturan-aturan yang pernah ada sebelumnya dengan diikuti beberapa peraturan LKPP sebagai turunannya. Dengan adanya regulasi tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah menunjukkan keseriusan untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara transparan, akuntabel dan profesional agar penggunaan keuangan negara dapat berjalan lebih efektif, efisien dan akuntabel.  

Dalam arahannya Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, kompeten, dan handal. Diharapkan, bimtek ini dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga kualitas dari seluruh aktivitas pekerjaan yang ada di Perpusnas dapat meningkat.

“SDM di bagian pengadaan harus mengerti dan memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memahami semua spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan, tentu saja sebelumnya harus diawali dengan membaca peraturan yang ada. Harapan saya di tahun 2021 nanti 70% ASN bisa memahami bagaimana mengidentifikasi seluruh kebutuhan barang/jasa, memahami mekanisme pengadaan, hingga serah terimanya,” terang Syarif Bando.

Dijelaskan oleh Koordinator Pendidikan dan Pelatihan LKPP, Hardi Afriansyah, selaku narasumber bahwa tujuan dari pengadaan barang/jasa terdiri dari beberapa hal, antara lain (1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyelia, (2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, (3) Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, (4) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional, (5) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, (6) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, (7) Mendorong pemerataan ekonomi, (8) Mendorong pengadaan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Hardi menambahkan bahwa prinsip pengadaan barang/jasa harus bersifat efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. “Prinsip pengadaan barang/jasa berlaku universal dan harus bisa mewarnai langkah gerak dalam proses pengadaan barang/jasa pada setiap instansi,” tuturnya.

Reporter: Basma Sartika



Diunggah oleh admin