|    |    |    

Bahasa Indonesia  |  English  

Berita

Beranda / Berita

14 Sep 2020

Komitmen & Kerja Keras Faktor Utama dalam Membangun Minat Baca  

Jakarta - Komitmen dan kerja keras merupakan faktor utama harus dilakukan pemerintah daerah terutama provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan legislatif dalam membangun minat baca hingga ke pelosok. Dua hal tersebut penting dilakukan demi menghasilkan keteladanan sebagai penggerak untuk peningkatan literasi di masyarakat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pasaribu saat menjadi pembicara dalam webinar “25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Menuju SDM Unggul Menuju Indonesia Maju” yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (14/9/2020).

Suganda menyatakan hal ini berdasarkan pengalamannya saat bertugas sebagai Asisten Administrasi di Kabupaten Musi Rawas. Menurutnya, keteladanan sangat dibutuhkan dalam peningkatan minat baca masyarakat. Saat itu, meski anggaran minim, Suganda melakukan inovasi dengan mengembangkan perpustakaan terapung. Terbukti, perpustakaan terapung berhasil minat masyarakat untuk berkunjung.

“Kebetulan waktu itu perpustakaan di bawah koordinasi asisten administrasi. Kami tidak memiliki dana yang besar pada waktu itu, tetapi bagaimana menciptakan sehingga masyarakat ini minat datang ke perpustakaan. Jadi dengan dana yang ada kami coba untuk membuat perpustakaan terapung. Perpustakaan terapung itu ketika kami launching mendapatkan minat yang sangat besar dari masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, untuk menyediakan koleksi bahan Pustaka, Suganda tidak kehabisan akal dan justru menyusun buku bersama timnya yang memuat sejarah pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas sejak 1945 hingga 2015. “Ini mendapat apresiasi sekali karena waktu buku ini dilaunching, banyak yang datang ke perpustakaan, pengen lihat seperti apa pemerintahan di Musi Rawas.” tuturnya.

Dia mengajak pemerintah daerah khususnya kepala dinas perpustakaan untuk terus berupaya meski anggaran minim. “Dibutuhkan komitmen, kerja keras, dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, juga dengan DPRD. Kalau satu stakeholder saja bergerak, seperti yang saya contohkan tadi, bergeraknya dari sisi kami, kami bisa melaksanakan. Apalagi kalau didukung DPRD, stakeholder lain, kami yakin merupakan salah satu strategi yang bisa lakukan,” urainya.

Sementara itu, Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RB Naptalina Sipayung menyatakan saat ini, pihaknya mendorong instansi pusat maupun daerah untuk mengusulkan jabatan fungsional, termasuk pustakawan.  “Terkait formasi pustakawan, kami dari Kementerian PANRB sesuai arahan dari Presiden, untuk menghapus eselon 3 dan 4, kita mintakan kepada semua instansi baik pusat maupun daerah, untuk membuat kajian terkait pentingnya jabatan fungsional termasuk pustakawan ini,” jelasnya.

Naptalina menekankan agar instansi mengusulkan jabatan fungsional tersebut, yang tentunya disertai analisis jabatan dan beban kerja.

Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Dedi Junaedi menyatakan Perpusnas tetap hadir melayani masyarakat meski dalam kondisi pandemi covid-19. Melalui beragam layanan daring (online), masyarakat diminta memanfaatkan koleksi bahan perpustakaan yang tersedia.

“Kami ada layanan e-resources, kemudian ada layanan iPusnas, dengan handphone bisa langsung buka, di sana iPusnas itu, bisa dibaca full text. Jadi tidak perlu khawatir bapak ibu sekalian bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di Perpusnas. Kita juga terus melayani kebutuhan pemustaka,” pungkasnya.

Reporter: Hanna Meinita/Robby F. Anggriawan/Andri Dwy Nuryanto

 



Diunggah oleh admin