|    |    |    

Bahasa Indonesia  |  English  

Berita

Beranda / Berita

15 Jul 2020

Tim Verlap Kementerian PANRB Evaluasi Percepatan Pelaksanaan RB di Perpustakaan Nasional

Salemba, Jakarta – Tim Verifikasi Lapangan Kementerian PANRB melakukan evaluasi terhadap Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 di lingkungan Perpustakaan Nasional, Rabu (15/7). Kedatangan Tim Verifikasi Lapangan diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando.

Ketua Tim Verifikasi Lapangan KemenPAN RB Desmarita mengatakan, tujuan dari evaluasi ini untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kebijakan SB dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari evaluasi ini, diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai hal-hal yang sudah baik dan yang belum untuk kebutuhan perbaikan berkelanjutan berdasarkan bukti-bukti yang sudah diberikan.

“Sebelumnya sudah dikirimkan kepada kami yaitu rencana aksi, jadi disini kami akan melihat. Kami sudah melakukan evaluasi tahun lalu dan memberikan rekomendasi. Nah, apakah rekomendasi kami terjawab dalam rencana aksi ini, itu yang kami lihat untuk mencapai minimal angka 75,01 seperti yang diharapkan bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Desmarita menjelaskan, berdasarkan data tahun lalu untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendapat nilai 67,62 masuk dalam kategori B. Sedangkan untuk Reformasi Birokrasi (RB) cukup tinggi yakni 73,05 sehingga hanya perlu mengejar 2 point dari target 75,01.

“Kalau dilihat tidak ada penurunan angka di tiap tahunnya, untuk SAKIP rata-rata naik 3 point dari sebelumnya 64,80 saat ini 67,62. Sedangkan tren nilai RB naik cukup signifikan yakni 73,05. Diharapkan dalam percepatan ini mendapat 75,01. Dan diharapkan di tahun 2022 untuk lembaga/kementerian sudah 95 persen semua,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, reformasi birokrasi dilaksanakan untuk memastikan layanan masyarakat sebagai abdi masyarakat bisa diwujudkan, dan sebagai layanan ketatanegaraan sebagai warga negara itu merupakan tangggung jawab seluruh aktivitas dan proses pengeluaran APBE harus tercatatkan. Reformasi diturunkan untuk mengawal semua kegiatan yang dipastikan untuk pembuktian terhadap pelayanan yang baik untuk masyarakat.

“Komitmen Perpustakaan Nasional untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat tidak diragukan. Seperti yang selalu saya sampaikan bahwa perpustakaan sudah saatnya diberikan tempat. Sebab kita boleh belajar dimana saja, kapan saja tapi yang tidak bisa kita mencoba merubahnya adalah transfer knowledge dari teori dan praktek, cuma satu solusinya yakni membaca. Sehingga orang sekolah belum tentu baca tetapi orang baca pasti sekolah,”terangnya.

Syarif mengatakan, dengan kedatangan Tim Verifikasi Lapangan KemenPANRB ini diharapkan dapat memperbaiki institusi untuk mengambil bagian agar Perpustakaan Nasional dipastikan memberi kontribusi yang berkualitas kepada pelayanan publik.

 

Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Hartoyo Darmawan



Diunggah oleh admin