Call Center Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas : 1500-914    

  |    |    |    

Bahasa Indonesia  |  English  

Berita

Beranda / Berita

24 Jun 2019

Perpusnas Gelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Senen, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). Rakor yang dihadiri pimpinan dan staf yang menjadi tim RB ini bertujuan menyelesaikan bukti dukung dan menyamakan persepsi terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) di lingkungan Perpustakaan Nasional. PMPRB merupakan salah satu kegiatan yang mesti dipenuhi setiap kementerian/lembaga untuk membuktikan pelaksanaan RB. Selanjutnya, PMPRB Perpusnas akan diverifikasi oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB pada September 2019.

Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan rakor berfungsi untuk menyamakan visi dalam memahami reformasi birokrasi di lingkungan Perpusnas. “Kata kuncinya adalah kebijakan apa yang akan ditetapkan Perpusnas yang akan diperbaiki sehingga kinerja meningkat,” jelas Syarif Bando saat menyampaikan arahan dalam Rakor Pelaksanaan RB di lingkungan Perpusnas, di Hotel Lumire, Jakarta, pada Senin (24/6/2019).

Syarif Bando menekankan pelaksanaan RB harus menunjukkan tahapan yang akan berubah, bukan hanya sekedar dokumen. Untuk memperbaiki kinerja kepada masyarakat, para pegawai diminta untuk terbuka terhadap masukan dari pihak lain. Pelaksanaan RB pada akhirnya mewajibkan pegawai agar giat bekerja. “Dunia bergerak kepada komitmen, pemicu utama kemiskinan di muka bumi adalah kemalasan bukan kebodohan. Tugas RB adalah menghindari pegawai yang malas,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar menyatakan ada delapan area perubahan yang mesti dipenuhi untuk memenuhi penilaian pelaksanaan RB. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Perpusnas berdasarkan Road Map RB Perpusnas 2015-2019 yang mengacu kepada Grand Design RB 2010-2025 berdasarkan Permenpan RB No. 8 Tahun 2010. Untuk memenuhi penilaian pelaksanaan RB, Sri Sumekar menyatakan ada sejumlah dokumen yang harus didokumentasikan sebagai bukti dukung.

Reportase: Hanna Meinita/Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

 



Diunggah oleh admin (2019-06-25 00:08:08)