Call Center Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas : 1500-914    

  |    |    |    

Bahasa Indonesia  |  English  

Berita

Beranda / Berita

18 Jun 2019

Komisi I DPRD Kota Tegal : Koleksi Perpusda Kota Tegal Masih Minim

Salemba, Jakarta-Masih kurangnya minat baca di wilayah Kota Tegal, menjadi salah satu tantangan bagi badan legislatif setempat untuk terus menggerakkan minat baca masyarakat, serta mengembangkan jumlah koleksi perpustakaan daerah yang tergolong masih minim. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal, Hery Budiman, saat melakukan kunjungan kerja dan diterima oleh Kepala Biro Hukum dan Perencanaan, Joko Santoso, Selasa, (18/6).

Hery mengatakan, saat ini masyarakat cenderung membaca melalui media digital dibandingkan membaca buku. Padahal keberadaan perpustakaan di wilayah sangat penting, salah satunya untuk menunjang mutu pendidikan. Di samping itu, regulasi mengenai perpustakaan di tingkat pusat, diharapkan bisa ditularkan hingga ke daerah.

“Kedatangan kami ini, untuk sharing berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang ada di Kota Tegal. Untuk pengembangan, seringkali anggaran di Pemda minim, dan terkesan masih diabaikan,” ungkapnya.

Mengingat pentingnya regulasi dalam pengembangan perpustakaan daerah serta penguatan kelembagaan. Pihaknya meminta regulasi perpustakaan yang ada di tingkat pusat bisa ditularkan hingga tingkat daerah. “Jika regulasi itu ada, kami ingin berkomitmen membangun perpustakaan di tiap desa/kelurahan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan, Joko Santoso, menjelaskan dari seluruh anggaran Perpusnas, 60 persen dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan di daerah. Setiap daerah rata-rata mendapatkan Rp 700 juta sampai Rp 1 M dana dekonsentrasi.

“Ini menunjukkan bentuk perhatian dalam pengembangan perpustakaan daerah. Pelatihan sumber daya pustakawan juga kami orientasikan untuk di daerah. Namun, bantuan baru akan kami berikan jika ada pengajuan dari Dinas Perpustakaan setempat,” jelasnya.

Dikatakan, sesuai dengan konsep transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, bantuan koleksi untuk perpustakaan, sudah diberikan untuk perpustakaan yang berada di Lapas, pondok pesantren, komunitas dan rumah sakit.

“Selain itu, menghadapi era digital, Perpustakaan Nasional memiliki layanan iPusnas yang bisa diakses melalui gawai. Hal ini mungkin bisa diadaptasi di daerah, untuk meningkatkan minat baca masyarakat,” pungkasnya.

 

Reportase : Wara Merdeka

Foto : Raden Radhityo



Diunggah oleh admin (2019-06-20 15:05:27)