|    |    |    

Bahasa Indonesia  |  English  

Berita

Beranda / Berita

25 Feb 2019

Sosialisasi UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Nomor 13/2018 : KCKR Adalah Penghubung Lintasan Sejarah

Tugu Tani, Jakarta—Banyak hal yang akhirnya melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (UU KCKR) Nomor 13 Tahun 2018. UU Sosialisasi UU KCKR terbaru diharapkan mampu menumbuhkan kesepahaman yang sama diantara semua pelaku yang disebutkan dalam UU.    

Direktur Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional Lucya Damayanti mengatakan sedikitnya ada lima faktor kenapa Perpusnas belum bisa maksimal menghimpun seluruh koleksi (tercetak/terekam) yang notabene adalah buah karya atau pikir anak bangsa.  

Pertama, kurangnya kesadaran para pelaku (penerbit/pengusaha rekaman) menyerahkan karya cetak maupun karya rekamnya ke Perpusnas dan Perpustakaan Daerah. Yang kedua, UU KCKR sebelumnya (UU Nomor 4 Tahun 1990, red) belum mengikuti perkembangan teknologi. Ketiga, di UU sebelumnya belum mengatur kewajiban warga negara asing (WNA) yang apabila melakukan penelitian di dalam negeri, baik untuk kepentingan komersil atau tidak untuk menyerahkan hasilnya sebagai KCKR. Keempat, belum ada efek jera. Penerapan sanksi belum efektif. “Akibatnya, KCKR yang terhimpun baru sekitar 30 persen,” beber Lucya saat Sosialisasi UU KCKR Nomor 13 Tahun 2018 di Jakarta, Senin, (25/2).

UU KCKR Nomor 13 Tahun 2018 secara ringkas mengatur subjek wajib KCKR, baik warga negara Indonesia maupun WNA, mekanisme hasil KCKR mulai dari penerimaan, pencatatan sampai pengawasan, pemberian penghargaan kepada penerbit sampai masyarakat yang berperan, kewajiban pemerintah menyediakan pendanaan dalam menghimpun KCKR sesuai kemampuan, dan peran serta masyarakat terhadap KCKR.  

UU KCKR terbaru, ditegaskan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, adalah sebuah legitimasi. Produk reformasi. UU ini dirancang bukan sebagai pengepul dari karya-karya yang diserahkan tapi harus berperan sebagai penghubung lintasan sejarah, apalagi terkait peradaban bangsa. “Indonesia adalah salah satu peradaban tertua di dunia,” ujar Kepala Perpusnas.  

Perpusnas mengawali rangkaian Sosialisasi UU KCKR Nomor 13 Tahun 2018 di Kota Yogyakarta pada 21 Februari.

 

Reportase : Hartoyo D

Fotografer : Adit



Diunggah oleh admin (2019-02-26 09:43:39)