Call Center Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas : 1500-914    

  |    |    |    

Bahasa Indonesia  |  English  

Berita

Beranda / Berita

30 Nov -0001

Kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Jambi : Jambi Bisa Jadi Rujukan Pengembangan Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta—Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang patut dijadikan pilot project (percontohan) bagi pengembangan perpustakaan, khususnya yang berbasis inklusi sosial. Bahkan, Jambi menjadi satu-satunya daerah yang menyelenggarakan Rapat Kordinasi Perpustakaan Sekolah yang turut dihadiri Kepala Perpustakaan Nasional 2016.

Capaian kerja keras tidak mungkin diraih tanpa kordinasi intens dan komitmen dari pihak eksekutif (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) dan legislatif (DPRD) sehingga berimplikasi pada peningkatan mutu dan kualitas penyelenggaraan perpustakaan dan aktivitas literasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menerima 13 anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Rabu, (23/1). “Dari komitmen akan berimbas pada popularitas, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah bahan bacaan,” ujar Muhammad Syarif.

Disampaikan juga oleh Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso bahwa Provinsi Jambi termasuk daerah yang menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) terbesar pada 2019. Jambi pada 2019 menerima bantuan fisik, renovasi (rehabilitasi), teknologi informasi dan komunikasi (TIK), bantuan perabot, dan koleksi yang diterima oleh sebagian besar kabupaten/kota.

Untuk bantuan fisik, Kabupaten Sungai Penuh menjadi daerah yang disetujui proposalnya untuk dibangunkan gedung perpustakaan oleh pemerintah. Sedangkan bantuan renovasi disetujui untuk Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kab. Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi. Sementara untuk bantuan TIK diberikan kepada Kab. Batanghari, Kab. Kerinci, dan Kab. Jebo. Bantuan perabot diberikan kepada Kab. Batanghari, Kab. Kerinci, Kab. Merangin, dan Kab. Tanjung Jabung Timur. Dan hampir  semua daerah kab/kota di provinsi Jambi mendapatkan bantuan koleksi.

Dalam DAK dimungkinkan pemakaian anggaran untuk urusan administratif sebesar 5% dari anggaran yang diterima. “Namun, saya mengingatkan optimalisasi penggunaan DAK merupakan titik penting sebagai jaminan bergulirnya DAK berikutnya,” tegas Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso.

DAK bidang perpustakaan, terang Kepala Biro, sudah menjadi skala prioritas nasional pembangunan satu dimana percepatan pengurangan kemiskinan melalui pemanfaatan perpustakaan dan pertumbuhan literasi yang baik sebagai salah satu opsi untuk meningkatkan sumber daya masyarakat dan kualitas masyarakat.   

 

  Reportase : Hartoyo Darmawan

Fotografer : Raditya Purnama 

 



Diunggah oleh admin (2019-01-24 09:24:02)