|    |    |    

Bahasa Indonesia  |  English  

Berita

Beranda / Berita

03 Jul 2020

Politik Uang dan Virus Dinasti Tumbuh-Suburkan KKN

     KORUPSI merajalela, terbukti ada lagi oknum oknum kepala daerah di wilayah Kalimantan Timur yang terjerat OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) nyata-nyata telah merasuki di seluruh sektor-sektor kehidupan, akibat dari biaya politik yang super mahal sehingga menghalalkan semua cara, yang penting menang dan kemudian bagi-bagi jatah dan merampokuang rakyat(negara). Kerugian negara akibat korupsi pada 2019 mencapai Rp 400-an Triliun merupakan angka yang bombastis yang merugikan kepentingan rakyat dan negara. . Politik sangat licin dengan spektrumnya sangat luas susah dideteksi tanpa melibatkan peran serta rakyat secara bersama-sama. Hotel prodeo yang dulu penuh sesak oleh pelaku-pelaku criminal, narkoba, maling ayam dan lain-lain; kini marak dihuni oleh oleh ex-para pejabat dari pusat hingga desa, akibat korupsi –termasuk dana desa. Hingga akhir Mei 2020 tercatat ada 100-an orang ex kepala daerah yang tercokok KPK karena korupsi seperti bagi-bagi proyek maupun. Pelaku korupsi bukan hanya domain eksekutif saja, juga legistatif , judikatif maupun kalangan pengusaha dan selebritis. Sekan tidaki pernah jera dan justru menjadi merajalela seolah negeri ini milik nenek moyangnya. Usut punya usut ada benang merah penyebabnya antara lain lain politik uang dan dinasti. Mau dibawa kemana “virus dinasti” ini karena tidak ada regulasi yang mengaturnya. Contoh ada seorang Walikota dengan ketua DPRD-nya dijabat oleh anaknya, dan atau sebaliknya serta berasal dari parpol yang sama. Ada sekitar 117 kepada daerah/wakilnya dan sekitar 200-an Anggota DPR RI yang bersumber dari lingkran dinasti ini. Bagaimana mungkin mereka bekerja dengan benar dan mampu menghindarkan diri dari konflik kepentingan?

Reformasi belum berhasil, padahal sudah berlangsung sekitra 22 tahun sejak 1998, ternyata belum mampu mengikis habis tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di negeri ini. Masih sangat banyak para pengemplang uang rakyat(negara) semakin menjadi-jadi tiada berhenti. Pun, money politic dan “virus dinasti” rasa-rasanya bakal marak dan tumbuh subur di pilkada serentak 9 Desember yang akan datang. Ini politik asimetris yang kontra produktif dan rakyat harus berani menolaknya, antar lain tidak memilihnya. Lebih tragis lagi, peluang ini dimanfaatkan para pengusaha dan kroni-kroninya untuk “menanamkan modal politik” kepada kontestan tertentu (apalagi “tanaman keras” dari lingkaran kekuasaan); dengan imbalan proyek-proyek setelah terpilih nantinya.

 

Dekonstruksi struktur politik

Politik Dinasti dan politik uang menjadi dalam praktik perpolitikan kita yang erat kaitannya dengan dominasi kekuasaan oleh seorang aktor politik yang mewariskan dan mereproduksi kekuasaannya kepada keluarganya dan kroni-kroninya yang berdampak pada anomaly konstruksi politik dan sosial masyarakat yang tidak berkeadilan. Jual beli suara dan penyelewengan atas kekuasaan semakin merajan lela. Dan apa yang kita rasakan kekuasan tidak serta merta mampu membaha perubahan soaial dan kesejahteraan rakyat dan daerah(negara).  Kekuasaan hanyalah menjadi tameng bagi keluarganya untuk menguasai hajat hidup orang banyak dan dilakukan hanya untuk memakmurkan kekuasaan ekonomi politik lingkaran keluarga dan kroni-nroninya. Pun terjadi konstentasi pilkada antara anak dan paman, atau adik dan kakak dengan dukungan parpol yang berbeda dan hasilnya hanya kerkutat pada lingkaran keluarganya. Di tengah upaya seluruh bangsa menata ulang (dekonstruksi) system dan postur sosial-politik yang lebih demokratis dan berkeadilan, kita dihadapkan dengan masifnya kekuasaan dinasti. Yang berangsur-angsur akan menjadi  hegemonis dan tiran dalam menguasai berbagai sumber daya local (nasional) untuk kepentingan segelintir orang dan mengancam keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.

 

 

      Petahana harus berhenti dari Jabatannya

      Demi azas keadilan dan menjamin netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam pilkada dan mencegah ppenyalaghunaan wewenang dan fasilitas negara maka para petahna yang mencalonkan diri maju Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 harus berhendi/mengundurkan diri dari jabatannya. Agar tidak menggunakan fasilitas negara maka para petahana yang ikut pencalonan harus mundur dari jabatannya, bukan hanya sekedar cuti kemudian kalau kalah menduduki jabatannya kembali. Mestinya, sikap berhenti dari jabatannya itu dipahami sebagai konsekuensi logis karena yang bersangkutan mencalonkan kembali sehingga tidak mencari untung bagi dirinya dan kroni-kroninya. Dengan mundurnya para petahan merupakan langkah penting agar tidak ada potensi abuse of power (penyelahgunaan kekuasaan) oleh para petahana; bukan hanya sekedar cuti yang terksesan hanya akal-akalan kepentingan.Ini pun akan menjamin azas fairness agar kompetisi lebih sehat termasuk membukan peluang untuk para “penantang baru” yang maju dalam kontestansi pilpres/pilkada/pileg.

Dengan tidak adanaya hegemoni petahana diharapkan demokrasi berjalan lebih ideal bukan menjadi monopoli oleh segelentir orang dan keluarga; namun membuka peluang untuk semua yang memenuhi persyaratan ikut meramaikan :pertarungan politik”. Jika politik tirani dan politik dinasti terbentuk, maka penyalahgunaan kekuasaan pasti akan terjadi dan terbukti merajalela. Dan nampaknya hukum harus lebih keras lagi dan para pelaku perlu dimiskinkan akibta perbuatannya.

Tolak Politik Uang dan Dinasti

Rakyat harus cerdas jangan berfikir pragmatism au menerima sejumlah uang untuk memilih calon tertentu. Jangan mengorbankan kepentingan rakyat untuk 5 (lima) tahun mendatang. Rakyat harus berani dan menggunakan hati nurani hanya memeilih calon yang benar-benar memiliki akhlaq yang baik dan rekam jejak yang baik. Rakyat harus bersatu padu menoloka politik uang dan politik dinasti agar perpolitikan kita semakin bersih dan maju, tidak menjadi hegemoni dinasti tertentu maupun yang berduit. Untuk bisa bersikap merdeka dalam arti otonom dalam mengambil pilihan memang rakyat harus diperkaya dengan kesejahteraan dan pendidikan. Kalau ekonominya lemah makan peluang politik uang dan sembako akan tumbuh subur, karena mereka sangat membutuhkan. Pun demikian masih asa sekelompok kecil rakyat miskin yang benar-benar memiliki hati nurasi dan tidak mau disogok.

 

Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Berbicara pertumbuhan ekonomi setidaknya ada 4 (empat) faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu : a) pengeluaran publik, b) keterbukaan, c) investasi asing langsung dan d) faktor non-ekonomi misalnya kondisi politik. Lebih lanjut, untuk memacu pertumbuhan ekonomi harus mengedepankan keseimbangan antara 3 P, yaitu People, Planet dan Profit.  John Elkington menjelaskan bahwa “The Triple Bottom Line (TBL)  is a sustainability framework that examines a company’s social, environment, and economic impact. The original idea was encouraging businesses to track and manage economic (not just financial), social, and environmental value added—or destroyedBut, as Elkington further explains, “the TBL wasn’t designed to be just an accounting tool. It was supposed to provoke deeper thinking about capitalism and its future, but many early adopters understood the concept as a balancing act, adopting a trade-off mentality.” Its goal was “system change—pushing toward the transformation of capitalism. It was never supposed to be just an accounting system. It was originally intended as a genetic code, a triple helix of change for tomorrow’s capitalism, with a focus was on breakthrough change, disruption, asymmetric growth (with unsustainable sectors actively sidelined), and the scaling of next-generation market solutions.

Triple Bottom Line (TBL) adalah kerangka kerja keberlanjutan yang meneliti dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi perusahaan. Gagasan awalnya adalah mendorong bisnis untuk melacak dan mengelola nilai tambah ekonomi (bukan hanya keuangan), sosial, dan lingkungan — atau hancur. Di Era Abnormal (bukan new normal) ini, mengakibatkan ekonomi  sudden death akibat covid 19 harus diupayakan untuk bangkit kembali di tengah wabah corona yang belum mereda, sembari disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pacu produktivitas kerja untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, juga akan meningkatkan indeks produktivitas pekerja maupun perusahaan (negara). Berdasarkan data dari Asian Productivity Organization (APO)  produktivitas pekerja Indonesia sekitar USD 24.900 setara Rp 348 juta. Sementara itu produksi pekerja Singapura USD 131.900, Malaysia USD 56.400 dan Thailand USD 28.300. Indonesia berada di urutan ke-4 di antara negara-negara ASEAN, berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand.  Sehingga kita perlu akselerasi antara lain melalui peningkatan kesehatan, gizi, ekonomi dan pendidikan. Juga peningkatan pendidikan vokasi melalui perubahan kurikulum yang lebih fleksibel guna menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang serba digital dan cepat berubah.

Kemudian dalam kaitan, politik uang dan virus dinasti akan dapat menganggu kinerja ekonomi mengingat banyak transaksi-transaksi gelap yang ujung-ujungnya meruginakan kepentingan rakyat. Dengan demikian, kita harus berani menolak politik uang dan virus dinasti agar demokrasi kita menjadi ideal dan melahirkan kepemimpinan daerah maupun masional yang terbaik diantara yang baik sehingga mampu mencegak KKN dan mengemban amanh dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan mensejahterakan rakyat. Semoga.

Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.

(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,  Alumni Lemhannas RI (IKAL 59),  Trainer Hubungan Industrial Tingkat Nasional Kemnaker)



Diunggah oleh admin (2020-07-03 14:22:17)