Sleman, DIY—Penampilan tim paduan suara SMU 3 Yogyakarta, dan tarian Golek Menak Adaneger serta pemukulan gong oleh Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam IX secara resmi membuka rapat kerja nasional (Rakornas) Perpustakaan Tahun 2014 di Royal Ambarrukmo Hotel, Yogyakarta (12/3). Rakornas yang berlangsung selama tiga hari dihadiri oleh seluruh Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) tiap provinsi, dan KPAD Kabupaten/Kota yang mewakili se-Indonesia. Dalam sambutan resminya, Sri Paku Alam mengatakan sejak adanya UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, masyarakat kian sadar akan pentingnya perpustakaan sebagai sarana transformasi Iptek yang bermanfaat bagi kecerdasan masyarakat. “Dari aktivitas perpustakaan diharapkan muncul kemampuan-kemampuan yang inovatif,” imbuh Sri Paku Alam mengutip sambutan mewakili ketidakhadiran Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X. Rakornas kali ini mengangkat tema “Sinkronisasi program pusat dan daerah untuk peningkatan pemanfaatan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca.” Sri Paku Alam IX menyadari bahwa kebiasaan membaca dan menulis masih kalah dominan dibanding dengan dengan kebiasaan menonton. Ini yang lantas menjadi pekerjaan rumah besar bagi tiap daerah dengan karakteristik masalah yang beragam. Harus ditekankan bahwa budaya membaca merupakan budaya kreatif. Sekolah yang semestinya menjadi sarana yang efektif menumbuhkan kebiasaan membaca atau menulis di kalangan para siswa. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Para siswa sekolah lebih tertarik bermain hand phone, game atau internet di waktu luangnya, bukan mengunjungi perpustakaan yang ada di sekolah. Tenaga pendidik alias guru dituntut untuk menjadi teladan bagi para anak didiknya dengan mengunjungi perpustakaan. Di dalam struktur APBN, dari 20% pos anggaran untuk pendidikan, terselip porsi 5% yang merupakan jatah bagi perpustakaan. Jadi, tidak ada alasan sekolah mengesampingkan peran perpustakaan sebagai penyangga pendidikan formal. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bersama-sama para Pemda telah sepakat untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan. Sekarang, tergantung bagaimana kemauan dan kesiapan dari tiap-tiap pemda menempatkan urusan perpustakaan sebagai salah satu prioritas yang diperlukan bagi peningkatan kualitas keilmuan dan kesejahteraan masyarakat. “Perpustakaan bisa menjadi sumber bagi aktivitas belajar mengajar di masyarakat,” ujar Kepala Sri Sularsih di depan para Kepala BPAD/KPAD. Sejak tahun 2007 hingga 2012, tercatat sudah 455 kabupaten/kota telah menerima bantuan berupa buku, komputer dan software selama tiga tahun. Sebanyak 23.12 desa/kelurahan juga sudah mendapatkan bantuan bagi pengembangan perpustakaan desa. Dan di periode yang sama digelontorkan 528 unit mobil perpustakaan keliling (MPK) untuk kebutuhan pelayanan perpustakaan di provinsi, kabupaten dan kota terpilih. Belum termasuk pengadaan unit kapal perpustakaan keliling yang tersebar di beberapa titik kepulauan Nusantara. Sayangnya, dari deretan bantuan maupun stimulan yang sudah disalurkan masih terdapat sejumlah kendala klasik yang hingga kini belum ditemukan solusinya. Di antaranya, penggunaan bantuan yang belum optimal, minimnya pembinaan yang dilakukan, kurangnya sosialisasi sampai masalah koordinasi yang masih lemah. Ini butuh perhatian yang serius. “Kita memerlukan akselerasi (percepatan) agar target yang telah disusun bisa tercapai,” pesan Kepala Perpusnas serius. Perpustakaan, selain berperan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan informasi dan ilmu pengetahuan juga mampu menjadi penjaga warisan nilai budaya dari terpaan kepunahan akibat kurangnya kepedulian manusia menjaganya. Di sela-sela pembukaan Rakornas, Perpusnas mendapatkan 2 (dua) penghargaan ISO 9001:2008 dari Lembaga Sertifikasi Mutu Internasional atas kinerja pelayanan publik, serta kinerja pelayanan referensi dan penerbitan ISBN.